Sekretaris Bapenda Menuding Masyarakat, Menutup Mata dari Tarikan Siluman

News771 Dilihat

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Setelah terungkapnya praktik “tarikan siluman” di meja pajak yang membuat target penerimaan daerah tersandera, publik berharap ada sikap tegas dari pejabat Bapenda.

Pegawai di lapangan menunggu komando, sistem dibersihkan, pungutan liar dipangkas, kepercayaan masyarakat dipulihkan.

Namun yang muncul justru pernyataan mengejutkan dari Sekretaris Bapenda Sumut, Rudi Hadian Siregar, Melalui akun media sosialnya, ia menyebut penyebab utama terancam dan melesetnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp7,2 triliun tahun 2025 adalah karena masyarakat tidak patuh bayar pajak.

BACA JUGA :  Ramai-ramai Masyarakat Aceh Ubah Plat BK ke BL, Mualem Gubernur Aceh Balas dengan Senyum Pajak : Sindiran Pedas untuk Bobby Nasution

Pernyataan ini sontak membuat geram pegawai Bapenda sendiri.

Bagaimana mungkin masyarakat dijadikan kambing hitam, sementara fakta di lapangan jelas, biaya ADM siluman mencekik, biro jasa lebih mulus dari pada keluarga kandung wajib pajak sendiri, e-tilang dipakai sebagai penghalang, dan razia hanya jadi formalitas, sementara, ratusan berkas menumpuk di meja tidak direalisasikan dan diselesaikan.

Dengan satu kalimat di Facebook, Sekretaris Badan ini mematahkan semangat pegawai yang ingin perubahan. Ia seolah menutup mata dari kenyataan bahwa target pajak tergerus bukan karena rakyat enggan bayar, melainkan karena sistem dikuasai aturan tak masuk akal yang dibiarkan tumbuh liar.

BACA JUGA :  Kisah Nyata: Israel Hampir Berdiri di Argentina, Bukan di Timur Tengah

Pegawai Bapenda yang selama ini berjuang melawan stigma justru dipatahkan oleh bosnya sendiri.

Masyarakat bertanya apakah Sekretaris Bapenda benar-benar memahami masalah, tentang perpajakan atau sekadar mencari selamat dengan menyalahkan masyarakat kecil?

Dengan ketidaktahuannya maka mempersalahkan masyarakat.

Diduga Sekretaris Bapenda Sumut terlibat dalam terima upeti dari biro jasa yang teroganisir selama ini, dan menghambat percepatan target penerimaan pajak.

BACA JUGA :  Bela Mesjid Jadi Tersangka, LBH Medan: Desak Kapolrestabes Medan Hentikan Dugaan Kriminalisasi Terhadap Pembela Tanah Wakaf

Sementara tarikan siluman terus menggerogoti kas daerah, ucapan asal-asalan seperti itu hanya memperdalam luka kepercayaan masyarakat.

Target Rp7,2 triliun bukan hanya terancam gagal, tapi bisa runtuh sebelum dimulai jika pejabatnya masih sibuk mencari kambing hitam ketimbang membenahi kandang sendiri.(520)