MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, Minggu (19/7), melontarkan sindiran terhadap kebijakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan yang menunda pencairan upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi 2.001 kepala lingkungan (Kepling) dengan alasan target penerimaan PBB Triwulan I belum tercapai.
Menurut Azhari Sinik, pemerintah tidak seharusnya menjadikan kepling sebagai pihak yang menanggung konsekuensi ketika target penerimaan pajak belum memenuhi harapan.
Padahal, dalam beberapa bulan terakhir Bapenda Medan justru gencar melakukan berbagai program untuk menarik minat masyarakat membayar pajak.
“Entah sudah berapa kali Bapenda Medan merayu wajib pajak dengan berbagai diskon, hadiah, hingga minyak goreng gratis. Tapi jangan sampai upah pungut 2.001 kepling malah hanyut seperti derasnya arus Air Terjun Sigura-gura. Jangan biarkan mereka terus menunggu tanpa kepastian,” kata Azhari Sinik.
Ia mengibaratkan derasnya arus Air Terjun Sigura-gura di Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba, sebagai simbol ketidakpastian nasib insentif para kepling. Air terjun yang dialiri Sungai Asahan dari Danau Toba dan dikendalikan melalui Bendungan Sigura-gura itu dikenal memiliki debit air yang sangat besar, sehingga dijadikan perumpamaan derasnya arus yang dikhawatirkan “membawa pergi” harapan ribuan kepling untuk segera menerima hak mereka.
Ironi tersebut, lanjutnya, semakin terasa karena dalam waktu hampir bersamaan Bapenda Medan tampil agresif menggelar berbagai program promosi perpajakan.
Mulai dari Gebyar Patuh Pajak di Mall Centre Point, pemberian minyak goreng bagi masyarakat yang membayar pajak melalui QRIS, penghapusan denda PBB hingga 100 persen, diskon pokok pajak hingga 75 persen untuk tunggakan lama, pengundian hadiah sepeda motor, sepeda listrik, laptop, kulkas, telepon pintar, hingga berbagai hadiah lainnya dalam rangka Hari Jadi Kota Medan ke-436.
Selain itu, Bapenda juga melaksanakan Operasi Gempur Penagihan Terpadu terhadap wajib pajak besar yang berhasil menghimpun pembayaran sekitar Rp811 juta ke kas daerah, sekaligus memperkenalkan sistem digital QRESTO berbasis QRIS untuk meningkatkan transparansi pembayaran pajak restoran.
“Kalau promosi, hadiah dan diskon bisa dilaksanakan besar-besaran, tentu masyarakat juga berharap hak para petugas di lapangan mendapat perhatian yang sama. Jangan sampai semangat menggenjot PAD hanya berhenti pada pencitraan, sementara ujung tombak penagihan justru kehilangan motivasi,” ujarnya.
Menurut Azhari Sinik kepling setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat, membantu pendataan objek pajak, membagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), mengingatkan warga agar membayar PBB hingga memberikan penjelasan mengenai berbagai program pemerintah.
Karena itu, keterlambatan pembayaran insentif dikhawatirkan akan berdampak terhadap semangat aparatur di tingkat lingkungan.
INSENTIF PERLU DIJALANKAN SECARA ADIL DAN BERI KEPASTIAN
Ia juga mengingatkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 mengatur mengenai pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja aparat pemungut pajak.
Oleh sebab itu, mekanisme pemberian insentif perlu dijalankan secara adil dan memberikan kepastian kepada petugas yang telah menjalankan tugasnya.
Azhari Sinik mengatakan, ketidakpastian pencairan upah pungut membuat ribuan kepling hanya bisa menunggu tanpa kepastian waktu.
Padahal, mereka merupakan aparatur yang menjadi ujung tombak pemerintah di lingkungan masing-masing dan kerap menjadi sasaran keluhan warga terkait pelayanan maupun persoalan perpajakan. Namun ketika hak mereka sendiri belum diterima, kepling justru diminta terus bekerja mengejar target penerimaan PBB.
“Kasihan kepling, mereka diminta terus semangat mengejar target seperti binatang, hak keringatnya sampai kering digelapkan. Jangan sampai yang tersisa hanya janji manis bahwa insentif akan dibayar suatu saat nanti. Kalau kondisi ini terus dibiarkan, motivasi petugas di lapangan tentu akan ikut tergerus,” katanya.
Lebih lanjut Azhari Sinik berharap, Pemerintah Kota Medan segera memberikan kepastian mengenai jadwal pencairan insentif tersebut.
Menurutnya, jangan sampai nasib 2.001 kepling terus menggantung dan harapan mereka seolah ikut terbawa derasnya arus Air Terjun Sigura-gura.
“Mereka sudah menjalankan tugas membantu pemerintah meningkatkan penerimaan daerah. Jangan biarkan pengabdian mereka berakhir dengan penantian yang berkepanjangan. Kepastian jauh lebih dibutuhkan daripada sekadar janji,” tegasnya.
TANGGAPAN BAPENDA MEDAN MIRIP SANDIWARA
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, M. Agha Novrian, sebelumnya menjelaskan bahwa dana upah pungut PBB bagi para kepling tidak dihapus, melainkan belum dapat dicairkan karena realisasi penerimaan PBB pada Triwulan I belum memenuhi target yang dipersyaratkan.
Menurutnya, capaian pendapatan daerah pada awal tahun lebih banyak ditopang dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk insentif PBB, pencairannya mengikuti ketentuan berdasarkan capaian target penerimaan PBB di masing-masing wilayah.
Bapenda memastikan dana tersebut tetap tersedia dan akan dicairkan setelah persyaratan realisasi penerimaan PBB terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kota Medan juga terus mengoptimalkan berbagai program peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian insentif, penghapusan denda, operasi penagihan terpadu, serta digitalisasi sistem perpajakan agar target penerimaan PBB tahun 2026 dapat tercapai dan insentif bagi para kepling dapat segera direalisasikan. (Heriyanto)
