Medan, 10 Maret 2026.
MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melakukan perombakan besar di tubuh birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan melantik 308 pejabat baru, Senin (9/3/2026).
Pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.
Dalam arahannya, Bobby memberi pesan tegas kepada para pejabat yang baru dilantik agar menjaga integritas dan tidak memanfaatkan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi, terutama melalui proyek pemerintah.
“Jangan ada pungli atau meminta uang dalam proyek. Mari kita benahi birokrasi ini supaya tidak merugikan organisasi maupun diri sendiri,” kata Bobby.
Sekretariat DPRD Sumut Ikut Berubah
Rotasi pejabat kali ini juga berdampak pada struktur administrasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.
Jabatan Sekretaris DPRD Sumut kini dipegang Muhammad Ali Sipahutar, menggantikan Zulkifli yang dipromosikan menjadi Kepala Biro Organisasi Pemprov Sumut.
Perubahan tersebut menandai pergeseran penting di lingkar birokrasi yang berhubungan langsung dengan aktivitas legislatif di DPRD Sumut.
Pergeseran Sejumlah Pejabat Kunci
Selain pergantian di Sekretariat DPRD, beberapa jabatan strategis lainnya juga ikut berubah. Ardan Noor, yang sebelumnya memimpin Badan Pendapatan Daerah, kini dipercaya sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Sementara kursi Kepala Bapenda diisi oleh Sutan Tolang Lubis, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provsu. Untuk jabatan di sektor ekonomi dan perdagangan, Dedi Jaminsyah Putra ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral, setelah sebelumnya memimpin Biro Organisasi.
Fokus Kinerja di Tahun Kedua Pemerintahan
Bobby menjelaskan, mutasi ini dilakukan ketika kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Surya memasuki tahun kedua masa pemerintahan.
Menurutnya, fase pemerintahan kini harus lebih menekankan pada pelaksanaan program pembangunan, bukan lagi sekadar perencanaan.
“Kita sudah masuk tahun kedua. Artinya, yang dibutuhkan sekarang adalah kerja nyata untuk mewujudkan visi pembangunan,” ujarnya.
Kompak Bekerja, bukan kompak menutup kesalahan
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Bobby juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas kerja di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Namun ia mengingatkan bahwa kekompakan tidak boleh menjadi alasan untuk menutup-nutupi pelanggaran.
“Kekompakan harus dijaga, tetapi bukan untuk melindungi kesalahan,” katanya.
Ia bahkan mempersilakan pejabat yang merasa tidak mampu menjalankan tugas atau tidak sejalan dengan target pembangunan untuk menyampaikan pengunduran diri.
Rotasi Besar dan Tantangan Birokrasi
Total 308 pejabat yang dilantik terdiri dari 11 pejabat pimpinan tinggi pratama, 117 pejabat administrator, dan 180 pejabat pengawas.
Perombakan ini menjadi salah satu mutasi terbesar di lingkungan Pemprov Sumut dalam beberapa tahun terakhir.
Namun di balik pergeseran jabatan tersebut, pesan Bobby tentang larangan pungli menjadi sinyal bahwa integritas birokrasi masih menjadi perhatian serius pemerintah provinsi kita tunggu kejujuran, ucapan dengan perbuatan.
Kini, dengan susunan pejabat baru termasuk di Sekretariat DPRD tantangan berikutnya adalah memastikan perubahan struktur itu benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan di Sumatera Utara.
By: Red
