DELISERDANG, PROMEDIA.NEWS – Anggota DPR RI asal Sumatera Utara (Sumut) Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung S.Si MT, buka suara soal viralnya video Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyuruh warga (rakyat) membayar pajak karena menurutnya memperbaiki jalan rusak bukan pakai daun.
Doli yang duduk di Komisi II DPR membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan dan Pemberdayaan Aparatur menegaskan, sebagai Kepala Daerah bila ada permasalahan seharusnya bertanggung jawab, bukan malah mengelak dengan melempar masalah tersebut kepada masyarakat.
“Seharusnya sebagai seorang Kepala Daerah, yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memimpin dalam membawa kemajuan dapat memberikan teladan kepada rakyat,” kata Ahmad Doli Kurnia Tandjung, kepada Waspada, Sabtu (20/6).
Menurut Ahmad Doli Kurnia Tanjung yang akrab disapa ADK, masalah yang dihadapi masyarakat termasuk jalan rusak sebagai pemimpin harus berani mengambil bertanggung jawab.
“Bila ada permasalahan, apalagi yang dihadapi masyarakat, sebagai pemimpin harus berani ambil tanggung jawab. Itulah konsekuensi sebagai Kepala Daerah sebagai penerima mandat rakyat,” ungkapnya
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI inipun dengan tegas tidak boleh bila ada persoalan dengan melempar masalah tersebut kepada masyarakat.
“Jadi jangan kalau ada persoalan malah mengelak dan “gaslighting” melempar masalah kembali ke masyarakat. Akan jauh lebih baik, sedikit bicara, namun kerja nyata,” tegasnya.
Sementara sebelumnya sebuah video Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan meminta masyarakat jangan hanya menspill (membongkar rahasia) jalan rusak, viral di media sosial (Medsos).
Dalam video itu Asri Ludin juga menyuruh warga (rakyat) membayar pajak karena menurutnya perbaikan jalan tidak bisa menggunakan daun.
Video viral itu saat Asri Ludin ditanya kondisi jalan rusak di Kabupaten Deliserdang, ketika dia meninjau perbaikan Jalan Paluh Gelombang/Jalan Industri) di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Sei Tuan.
“Sekarang kita kan cerita di (Jalan) Paluh Gelombang ini, ya ini kita perbaiki tahun ini,” kata Asri Ludin.
Lalu perekaman pun membandingkan di jalan daerah lain yang masih mengalami kerusakan. Saat itulah Asri Ludin mempertanyakan apakah masyarakat sudah membayar pajak.
“Tergantung keuangan kita, masyarakatnya bayar pajak nggak?. Bayar PBB nggak?. Kalau nggak ada, uang pemerintah darimana?. Ini kan sekarang daerah Paluh Gelombang (Desa Tanjung Selamat) termasuk PBB bagus, ya tentu pembangunannya kita arahkan kesana,” ungkapnya.
Asri Ludin mengakui daerah yang berpotensi menaikkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah itulah dikerjakan pembangunannya.
“Jadi mana-mana yang bisa menaikkan potensi masyarakat itu. Itu yang kita kerjakan. Jadi jangan sekedar spill-spill jalan jelek, tapi kontribusinya tidak ada. Kitakan membangun bukan pakai daun, kitakan sekarang membangun pakai uang APBD sendiri,” katanya.
Saat itu Asri Ludin juga menyinggung dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berkurang. Padahal sebagaimana informasi yang didapat bahwa Pemerintah Pusat mengembalikan TKD 2026 kurang lebih Rp 493 Miliar ke Deliserdang, karena wilayah ini merupakan daerah yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor pada 2025.
“Dana dari pusat berkurang, kita diharapkan memaksimalkan potensi penerimaan pajak daerah, kalau pajak daerah gak cukup pembangunan apa yang mau kita kerjakan, oke,” tutupnya
Sandra Dewi Situmorang, Kadis Kominfostan Pasang Badan
Sementara itu Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostan) Sandra Dewi Situmorang ketika dikonfirmasi, beliau pasang badan untuk Bupati, mengakui tidak ada yang salah dengan pernyataan Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan soal meminta masyarakat membayar pajak agar diperbaiki jalan rusaknya. “Peryataan pak Bupati itu dimana salahnya cobalah?,” kata, Sandra.
Sandra Dewi Situmorang mengakui, tujuan Bupati Deliserdang saat itu untuk mengedukasi masyarakat membayar pajak.
“Kan dia mengedukasi masyarakat dong. Yok bayarlah pajak kalian, biar kita perbaiki jalannya,” akunya.
Sandra Dewi Situmorang pun merasa aneh netizen ataupun masyarakat yang mempersoalkan vidio Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan yang viral itu.
“Aku sih menengoknya (melihat), gini ya kok masyarakat ini aneh ya, karena mungkin aku dari Camat ya. Masyarakat ini aneh lo, kita edukasi membayar pajak kok pajaknya yang menjadi disorot ya. Kok gak menyorot kinerja Pak Bupati ya,” katanya.
Kinerja Bupati Asri Ludin yang dimaksud Sandra salah satunya bisa berobat dengan gampang. Walaupun kenyataannya tidak seperti yang dikatakan Sandra dimana sempat terjadi Nurdin Lubis 84 yang sebelumnya pasien Lanjut Usia (Lansia) sempat tertahan selama dua hari di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Amri Tambunan dikarenakan tidak mampu membayar biaya pengobatan.
“Pak Bupati sudah bikin apa saja?, PAS Jempol (Program Berobat Pakai Jempol) dimana-mana, masyarakat bisa berobat dengan gampang kemana-mana, terus seluruh pelayanan Adminduk (Administrasi Kependudukan) dikembalikan ke kecamatan supaya masyarakat itu gak jauh-jauh ke Kabupaten Deliserdang, kok gak ada naikin ya ?. Lo itu, emang itu ngimana cara mindahinnya kesana ?, menambah alat kesana supaya mereka bisa cetak KTP, KK disana tanpa perlu jauh-jauh ke kantor Disdukcapil,” ungkapnya.
Penulis : Dedy
