MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu) yang dikabarkan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Togap Simangunsong, menuai kritik keras dari berbagai pihak.
Direktur Lembaga Independen Pembangunan Sumatera Utara, Azhari A.M Sinik, secara tegas menyatakan bahwa langkah ini adalah bukti ketidakmampuan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam mengelola tata pemerintahan yang baik.
Azhari Am Sinik bahkan menuding bahwa penunjukan ini juga “mematikan dan menutup karir para pejabat eselon II di Pemprovsu.”
Menurutnya, masih banyak pejabat eselon II di lingkungan Pemprovsu yang dinilai lebih layak dan memiliki kapabilitas untuk mengisi posisi Sekdaprovsu.
“Sepertinya Bobby membangun pemerintahan ala mafia, karena ketidak tahuannya mengelola tata pemerintahan yang baik,” tegas Azhari kepada wartawan, tanpa merinci lebih lanjut tudingan “pemerintahan ala mafia” tersebut.
Kritik semakin mengemuka mengingat informasi yang beredar bahwa Togap Simangunsong, yang saat ini menjabat Staf Ahli Mendagri, akan segera memasuki masa pensiun. “Apalagi Togap Simangunsong sudah akan memasuki masa pensiun. Ini kan ironis, masih banyak pejabat kita di sini yang punya kapasitas,” tambah Azhari.
Penunjukan Sekdaprovsu dari luar lingkungan Pemprovsu, terutama yang mendekati masa pensiun, seringkali menjadi sorotan karena dianggap kurang optimal dalam menjamin keberlanjutan program dan memotivasi jenjang karir pejabat lokal. Para kritikus berpendapat bahwa pejabat internal Pemprovsu yang telah lama mengabdi memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi daerah dan dapat menjaga stabilitas birokrasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Gubernur Bobby Nasution terkait kritik dan tudingan tersebut.(red)
