Medan, 11 Februari 2026.
MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Program MBG sering dipandang sebagai pengeluaran besar negara, apalagi konon saat Ramadhan pun tetap didistribusikan. Disinilah, jika salah desain MBG justru melipatgandakan beban fiskal di masa depan. Anak-anak yang tumbuh dengan pola makan buruk berisiko menjadi warga negara dgn biaya kesehatan tinggi. Anggaran kesehatan akan terkuras untuk penyakit tidak menular yang seharusnya bisa dicegah sejak usia sekolah. Akhirnya, negara membayar dua kali: hari ini untuk makan, esok untuk obat-obatan.
MBG sesuai tujuan awal sebagai terobosan sosial untuk mengatasi masalah gizi anak dan ketimpangan akses pangan. Namun laporan investigatif Indonesia Corruption Watch (ICW) membuka lapisan realitas yang jauh lebih problematik: MBG bukan semata kebijakan sosial, melainkan infrastruktur patronase kekuasaan yang melibatkan partai politik, aparat penegak hukum dan militer.
Ketika negara menyatukan anggaran raksasa, aktor-aktor kekuasaan dan minim transparansi dlm satu proyek yg lahir bukan perlindungan hak anak, melainkan mesin distribusi untuk kepentingan politik dari Yayasan dan Afiliasi Kekuasaan. ICW menemukan bahwa lebih dari separuh yayasan pengelola MBG memiliki afiliasi langsung maupun tdk langsung dengan partai politik. Afiliasi ini bersifat struktural: pengurus yayasan merupakan kader partai, tim pemenangan, atau figur dengan relasi personal ke elite politik nasional dan daerah.
Yayasan-yayasan tersebut berfungsi sebagai perantara anggaran negara mengelola dapur, distribusi logistik, hingga belanja pangan. Pola ini menciptakan patronase klasik: dana publik mengalir ke jaringan politik, sementara akuntabilitas ke publik nyaris absen. Alih-alih memperkuat institusi negara, MBG justru memprivatisasi fungsi negara ke tangan jaringan politik, berlindung di balik jargon filantropi dan kepedulian sosial.
APH dan Konflik Kepentingan Struktural
Masalah menjadi lebih serius ketika ICW mengungkap keterlibatan yayasan yang berjejaring dgn elite kepolisian dan kejaksaan, termasuk struktur Bhayangkari. Situasi ini menciptakan konflik kepentingan akut. Bgmn pengawasan dapat berjalan independen jika pelaksana program memiliki kedekatan dgn institusi penegak hukum? Dlm konfigurasi seperti ini, potensi penyimpangan anggaran, manipulasi laporan, hingga penurunan kualitas layanan sulit disentuh mekanisme hukum. Negara seolah membangun sistem yang kebal terhadap kritik dan pengawasan.
Militerisasi Kebijakan Gizi Anak
Keterlibatan aktif TNI dan Polri pd operasional MBG, melalui pendirian dan pengelolaan SPPG serta distribusi makanan riskan menimbulkan persoalan serius. Program gizi anak adalah urusan sipil: kesehatan publik, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Ketika militer dan polisi menjadi aktor utama, negara menormalisasi militerisasi kebijakan sosial, menggantikan pendekatan partisipatif dgn logika komando dan hierarki.
Anggaran Jumbo, Transparansi Minim
Semua ini berlangsung dlm konteks anggaran MBG yang sangat besar, namun minim keterbukaan. Publik tidak memiliki akses memadai terhadap data pengadaan, standar gizi,nilai kontrak maupun mekanisme evaluasi. Tak mengherankan jika di lapangan muncul makanan tak layak, standar nutrisi diabaikan, hingga kasus keracunan massal.
Gagal di Lapangan, Diselamatkan oleh Narasi
Alih-alih mengakui cacat desain kebijakan, kegagalan MBG kerap ditutupi dengan narasi simplistis seperti menyalahkan persoalan “uang jajan” yang justru mengaburkan akar masalah struktural dalam pendidikan dan kemiskinan.
Negara untuk Anak atau Anak utk Kekuasaan?
Temuan ICW menempatkan MBG di persimpangan krusial. Jika terus dijalankan dengan desain seperti sekarang, MBG bukan lagi kebijakan gizi, melainkan alat konsolidasi kekuasaan berbasis bantuan sosial.
Memberi makan anak adalah kewajiban konstitusional, bukan ladang distribusi loyalitas politik. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: MBG sungguh untuk masa depan anak, atau justru untuk merawat jaringan kekuasaan hari ini?
Di Italia, Inggris, dan Jepang, potholes bukan isu teknis kecil. Ia adalah indikator kegagalan kepemimpinan lokal. Alasannya sederhana: jalan adalah layanan dasar. Ketika negara gagal di yang paling dasar, legitimasi runtuh. Logika kebijakan publiknya jelas. Bahwa risiko diketahui. Kewenangan ada, tapi tindakan tidak diambil l, ya tanggung jawab politik berlaku. Tidak perlu menunggu niat jahat. Kelalaian sudah cukup.
Kini bandingkan dengan MBG proyek dengan anggaran besar dan klaim dampak nasional. Namun ketika murid keracunan, negara tiba tiba gagap bicara tentang tanggung jawab. Pertanyaan kebijakan publiknya sama persis dengan jalan berlubang. Apakah risiko diketahui? Ya. Apakah standar keamanan pangan ada? Ya. Apakah pengawasan berfungsi Nyatanya tidak selalu. Nah jika satu lubang di jalan bisa menjatuhkan wali kota di negara lain, mengapa satu dapur MBG yang lalai tidak menjatuhkan penanggung jawab kebijakannya?
Di kebijakan publik modern, niat baik tidak membatalkan akuntabilitas. Pengadilan Italia tidak bertanya apakah wali kota “berniat baik”. Mereka bertanya, apakah layanan aman dan berfungsi. Dalam MBG, narasi yang sering muncul justru sebaliknya: Programnya baik. Kasusnya insidental. Sedang dievaluasi.”Ini bahasa defleksi, bukan akuntabilitas. Padahal, bagi orang tua murid, yang diuji bukan niat—melainkan keamanan
Karena layanan dasar adalah kontrak sosial paling nyata. Warga mungkin memaklumi proyek besar yang gagal. Tetapi mereka tidak memaafkan kegagalan yang menyentuh tubuh mereka—atau tubuh anak mereka. Di Inggris, kepala council kalah pemilu karena potholes. Di Jepang, pejabat mengundurkan diri karena infrastruktur rusak. Di sini, murid keracunan, dan kita masih sibuk mencari kata yang paling aman untuk konferensi pers.
Seperti jalan berlubang, masalah MBG bukan pada programnya, melainkan pada desain pengawasan yang rapuh, kontrak penyedia yang dikejar murah, standar yang ada di kertas tapi absen di dapur, dan budaya kebijakan yang alergi pada tanggung jawab personal. Lubang di jalan dan makanan di kotak bekal punya kesamaan fatal: keduanya menyentuh warga setiap hari. Ketika gagal, tidak ada ruang untuk dalih.
Jika di negara lain seorang walikota bisa saja jatuh karena satu lubang, maka di negara yang serius pada kebijakan publik, satu murid keracunan seharusnya cukup u menghentikan semua pembelaan diri. Bukan utk menghukum tanpa pikir. Tetapi untuk menegaskan satu prinsip: Negara boleh bermimpi besar tetapi tidak boleh ceroboh di hal paling mendasar. Karena legitimasi tidak runtuh di ruang sidang atau forum internasional ia runtuh di jalan yang berlubang dan di kotak makan sekolah yang seharusnya aman. Dan ketika negara gagal di situ, yang jatuh bukan hanya pengendara atau murid— yang jatuh adalah kepercayaan.
Ada politik pecah belah di MBG…??
Masuk BoP adalah Kebijakan nggak pakai otak, akhirnya zonk.
By: Syafaruddin Sikumbang,
