MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Sebuah pertemuan tak terduga terjadi hari ini di kediaman Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah. Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi didampingi beberapa staf diplomatik, terlihat mengunjungi Jokowi di saat Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah berada dalam kunjungan kerja ke Jepang. Kunjungan yang terjadi di tengah memanasnya krisis di Timur Tengah ini sontak memicu beragam spekulasi di kalangan pengamat politik dan hubungan internasional.
Uniknya, kunjungan ini terjadi setelah sebelumnya Dubes Iran juga sempat menemui mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Ironisnya, rangkaian pertemuan ini terjadi pasca-penolakan Iran terhadap tawaran mediasi yang diajukan oleh Prabowo Subianto terkait konflik di Timur Tengah. Prabowo sendiri dijadwalkan baru tiba kembali di Tanah Air hari ini, tanggal 2 April 2026.
Menanggapi fenomena ini, pengamat politik dan hubungan internasional dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, memberikan pandangan tajamnya. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak bisa dilihat sebagai agenda biasa.
“Ini jelas bukan kunjungan biasa apalagi hanya silaturahmi formal,” tegas Shohibul saat dihubungi malam ini. “Ada beberapa lapisan makna yang perlu kita cermati secara mendalam.”
Latar Belakang yang Sarat Makna
Shohibul menyoroti waktu kunjungan yang sangat sensitif. “Kunjungan ke Pak Jokowi, yang notabene sudah tidak menjabat sebagai Presiden pada tanggal tersebut, dan terjadi saat Presiden terpilih Prabowo sedang di luar negeri, menunjukkan adanya upaya Iran untuk menjajaki jalur komunikasi di luar koridor formal yang sedang berproses,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa pola kunjungan ke tokoh-tokoh berpengaruh seperti Jusuf Kalla sebelumnya semakin memperkuat dugaan ini. “Iran sedang aktif mencari kanal-kanal yang mereka anggap paling efektif untuk menyampaikan pesan atau mencari dukungan,” imbuhnya.
Yang paling krusial, menurut Shohibul, adalah penolakan Iran terhadap tawaran mediasi Prabowo. “Ini adalah lampu merah. Penolakan itu mengindikasikan bahwa Iran mungkin tidak melihat Prabowo sebagai mediator yang kredibel atau netral dalam konflik di Timur Tengah saat ini. Jadi, mereka mencari alternatif, dan Pak Jokowi dengan pengaruhnya, menjadi salah satu opsi,” paparnya.
Shohibul juga menyinggung konteks politik global yang lebih luas, yaitu pandangan beberapa ahli tentang Indonesia yang “telah masuk dalam Balance of Power (BoP) bikinan Donald Trump dengan segala kelemahannya.”
“Jika interpretasi ini benar, yang berarti Indonesia mungkin akan menghadapi tekanan lebih besar dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Trump di masa depan, maka Iran tentu ingin mengukur sejauh mana independensi kebijakan luar negeri Indonesia. Kunjungan ke Pak Jokowi bisa jadi upaya untuk mendapatkan sinyal apakah Indonesia akan tetap pada garis ‘bebas aktif’ atau terpaksa sedikit bergeser,” urai Shohibul.
Dugaan Tujuan Sesungguhnya: Jauhi Media, Dekati Pengaruh
Di balik pernyataan resmi yang kemungkinan bersifat umum, Shohibul menduga tujuan sesungguhnya kunjungan ini jauh lebih strategis.
“Saya menduga kuat ini adalah upaya Iran untuk menjajaki dan mengamankan jalur komunikasi alternatif dan informal,” kata Shohibul. “Dengan penolakan terhadap Prabowo, Iran butuh saluran lain yang bisa dipercaya untuk menyampaikan pandangan mereka, mencari dukungan moral, atau bahkan memberikan informasi sensitif yang tidak bisa melalui jalur formal.”
Selain itu, ia meyakini Iran sedang mencoba “mengukur suhu” kebijakan luar negeri Indonesia pasca-Jokowi dan menjelang era Prabowo. “Periode transisi selalu menjadi momen di mana negara-negara lain mencoba memahami arah kebijakan. Dengan berbicara kepada mantan Presiden, Iran mungkin berharap mendapatkan wawasan tentang keberlanjutan atau perubahan substansial dalam pendekatan Indonesia terhadap isu-isu global yang krusial,” jelasnya.
Dampak pada Kredibilitas Prabowo dan Posisi Indonesia
Shohibul tidak menampik bahwa peristiwa ini berpotensi memengaruhi kredibilitas dan posisi politik Prabowo, baik di mata bangsa Indonesia maupun masyarakat dunia.
“Di mata bangsa Indonesia, ini bisa menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa mantan Presiden yang ditemui, bukan yang akan memimpin? Ini bisa memunculkan spekulasi tentang ‘dua matahari’ dalam kebijakan luar negeri atau bahkan keraguan terhadap efektivitas mediasi Prabowo,” tuturnya.
Di panggung global, ia melanjutkan, “Dunia internasional pasti akan mengamati. Penolakan Iran terhadap mediasi Prabowo, ditambah kunjungan ke Jokowi, dapat merusak citra Prabowo sebagai mediator yang kuat dan efektif di mata komunitas global, terutama terkait konflik Timur Tengah. Ini juga bisa menciptakan persepsi bahwa ada ‘dua pintu’ atau bahkan kerancuan dalam arah kebijakan luar negeri Indonesia di mata aktor-aktor internasional.”
Catatan Kritis Politik Global: Ujian “Bebas Aktif
Mengakhiri analisisnya, Shohibul menekankan bahwa peristiwa ini adalah cerminan dari dinamika politik global yang semakin kompleks dan menantang.
“Ini adalah ujian besar bagi prinsip ‘bebas aktif’ Indonesia,” tegasnya. “Ketika ada negara adidaya seperti AS (terutama jika Trump kembali) yang mencoba menarik Indonesia ke dalam skema ‘BoP’ mereka, kemampuan Indonesia untuk tetap independen dan menjadi mediator yang dihormati akan sangat dipertaruhkan.”
Ia menambahkan, “Kasus ini juga menunjukkan bahwa diplomasi tidak hanya berjalan di jalur formal. Saluran informal seperti kunjungan ini menjadi sangat penting di tengah krisis. Namun, ini juga menimbulkan risiko kebingungan atau bahkan konflik kepentingan jika tidak dikelola dengan sangat hati-hati oleh semua pihak yang terlibat.”
Dengan perkembangan ini, perhatian kini tertuju pada bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto ke depan akan merespons dan mengelola narasi serta realitas diplomatik yang kompleks ini.
By: Syafaruddin Sikumbang.
