MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU) menilai proyek Pengendalian Banjir Sungai Badera senilai Rp65,4 miliar yang dikerjakan PT Arafah Alam Sejahtera di bawah pengawasan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II belum mampu menjawab persoalan banjir yang terus berulang di wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, Minggu (3/5), bahkan menyebut proyek pengendalian banjir tersebut terkesan “abal-abal” karena di lapangan ditemukan sejumlah persoalan mulai dari kualitas pengerjaan, lemahnya pengawasan, hingga keterlambatan progres fisik.
“Proyek ini seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi banjir tahunan di Medan dan Deli Serdang. Tapi yang terjadi justru masyarakat masih terus kebanjiran, sementara kualitas pekerjaan di lapangan menimbulkan banyak pertanyaan,” ujar Azhari.
Menurutnya, berdasarkan hasil investigasi dan laporan masyarakat, ditemukan pemasangan bronjong yang tidak rapi dan tidak seragam, posisi bronjong yang bengkok, jarak material yang tidak konsisten, hingga dugaan keretakan pada beberapa bagian konstruksi yang baru selesai dikerjakan.
Selain itu, LIPPSU juga menyoroti minimnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi proyek. Sejumlah pekerja disebut bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti helm, rompi keselamatan, dan sepatu safety.
“Kami melihat pengawasan proyek ini sangat lemah. Padahal anggaran yang digunakan berasal dari uang negara dan nilainya sangat besar,” katanya.
LIPPSU juga mengkritik minimnya transparansi proyek. Di sejumlah titik pekerjaan, warga mengaku tidak menemukan papan informasi proyek yang memuat nilai kontrak, sumber anggaran, waktu pelaksanaan, maupun identitas pelaksana pekerjaan.
“Kalau proyek pemerintah tidak transparan, wajar publik curiga. Jangan sampai proyek sebesar ini hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil maksimal bagi masyarakat,” tegas Azhari.
Proyek Pengendalian Banjir Sungai Badera sendiri merupakan program strategis yang bertujuan mengurangi banjir di kawasan Medan bagian barat hingga Deli Serdang. Pekerjaan meliputi pelebaran dan pendalaman sungai, pembangunan dinding penahan tanah, penguatan tebing, hingga pembangunan prasarana pendukung.
Namun hingga akhir April 2026, progres fisik proyek dikabarkan baru mencapai sekitar 45 persen. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran keterlambatan penyelesaian proyek yang diprediksi mundur hingga tahun 2027.
Akibat pengerjaan yang belum optimal, sejumlah kawasan di Medan dan Deli Serdang masih menjadi langganan banjir saat curah hujan tinggi. Wilayah yang disebut paling terdampak antara lain Kecamatan Medan Helvetia, Sunggal, Jalan Asrama Ring Road, kawasan Bumi Asri, Jalan Gatot Subroto, hingga wilayah hilir di Labuhan Deli dan Medan Marelan.
“Banjir terus berulang karena sedimentasi dan penyempitan sungai belum tertangani maksimal. Masyarakat yang jadi korban,” ujarnya.
Selain persoalan teknis, proyek tersebut juga disebut terkendala pembebasan lahan. Sejumlah warga dan pihak perusahaan di kawasan terdampak mengaku proses ganti rugi belum seluruhnya diselesaikan sehingga menghambat pengerjaan fisik di beberapa titik strategis.
LIPPSU meminta BBWS Sumatera II membuka secara transparan progres pekerjaan, penggunaan anggaran, serta hasil pengawasan mutu proyek agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Arafah Alam Sejahtera maupun BBWS Sumatera II belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai sorotan yang disampaikan LIPPSU. (SS).
Laporan : Heriyanto Budi.
