MEDAN, PROMEDIA. NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Rabu (6/5), turun langsung meninjau kondisi di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara. Dalam kunjungan tersebut, ia menemukan keluhan masyarakat terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi merek Minyakita di pasar tradisional.
Menurut Azhari, warga mengaku sudah beberapa waktu terakhir kesulitan mendapatkan Minyakita. Produk yang seharusnya tersedia luas dengan harga terjangkau itu justru menghilang dari peredaran di pasar-pasar rakyat.
“Ini tidak wajar. Minyakita seharusnya mudah diakses masyarakat, terutama kalangan bawah. Namun fakta di lapangan menunjukkan barangnya hilang,” ujar Azhari.
Ia menduga kuat adanya praktik penimbunan oleh pihak-pihak tertentu yang sengaja menahan distribusi untuk memicu kenaikan harga di pasaran. Jika dugaan ini benar, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius yang merugikan masyarakat luas.
“Indikasinya mengarah pada penimbunan. Ada pihak yang diduga sengaja menahan barang agar harga naik. Ini harus diusut tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 35 persen pasokan produksi Minyakita dari produsen disebut telah disalurkan ke Bulog untuk didistribusikan. Namun, muncul dugaan bahwa stok tersebut justru tertahan di gudang dan belum dipasarkan ke masyarakat.
“Dari hasil sidak yang dilakukan beberapa hari yang lalu, memang ditemukan Minyakita berada di gudang-gudang Bulog, entah apa maksud dari BUMN tersebut, ” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini berdampak langsung pada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa beralih membeli minyak goreng curah dengan harga yang lebih tinggi, yakni mencapai Rp19.000 per kilogram.
Azhari pun mendesak aparat penegak hukum dan instansi terkait segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh, termasuk menelusuri jalur distribusi Minyakita di wilayah tersebut.
Ia juga meminta pemerintah daerah dan pihak pengawas perdagangan untuk memastikan distribusi berjalan normal dan tidak ada permainan oknum yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi.
“Kami minta aparat bertindak cepat. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan akibat permainan segelintir pihak,” pungkasnya.
Laporan : Suardi, SH
