MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara, Azhari AM Sinik, Senin (26/5), menyoroti blackout massal yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera dan menilai peristiwa tersebut telah menimbulkan beban berlapis terhadap masyarakat akibat lumpuhnya aktivitas ekonomi, pelayanan publik, hingga distribusi kebutuhan dasar warga.
Menurut Azhari, pemadaman total yang terjadi pada Jumat (22/5) sekitar pukul 18.44 WIB itu bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan menunjukkan lemahnya sistem mitigasi dan ketahanan jaringan interkoneksi kelistrikan Sumatera.
“Distrum bertumpuk-tumpuk beban gara-gara listrik padam. Masyarakat sudah susah ekonomi, ditambah lagi aktivitas lumpuh total karena blackout massal,” kata Azhari.
Berdasarkan keterangan PLN, gangguan dipicu oleh masalah pada sistem transmisi tegangan tinggi 275 kV jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai, Jambi, yang disebut terdampak cuaca buruk. Gangguan tersebut kemudian memicu efek domino terhadap sistem interkoneksi Sumatera hingga menyebabkan pemadaman meluas di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, hingga Sumatera Selatan.
LIPPSU menilai gangguan pada satu jalur transmisi seharusnya tidak sampai melumpuhkan hampir seluruh sistem kelistrikan Sumatera apabila sistem proteksi, mitigasi, dan isolasi gangguan berjalan optimal.
Azhari juga menyoroti ironi yang terjadi menjelang blackout. Beberapa jam sebelum pemadaman massal terjadi, General Manager PT PLN (Persero) UID Sumatera Utara, Mundhakir Salman, diketahui menghadiri kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan tema membangun karier dan energi kebaikan.
“Habis bicara energi kebaikan dan masa depan, beberapa jam kemudian Sumatera justru gelap total. Ini ironi yang sangat memukul kepercayaan publik,” ujar Azhari.
LIPPSU menguraikan kronologi blackout yang dinilai menjadi salah satu pemadaman listrik terbesar di Sumatera dalam beberapa tahun terakhir. Sekitar pukul 18.44 WIB, gangguan transmisi terjadi pada jalur Muara Bungo–Sungai Rumbai di Jambi. Tidak lama kemudian sistem interkoneksi kehilangan keseimbangan daya dan frekuensi listrik turun drastis.
Akibat penurunan frekuensi tersebut, sejumlah pembangkit besar otomatis keluar dari sistem sebagai bentuk perlindungan peralatan. Dampaknya, aliran listrik di berbagai provinsi langsung padam hampir bersamaan.
Di sejumlah kota besar, lampu lalu lintas mati total sehingga memicu kemacetan panjang. Jaringan internet dan komunikasi terganggu. Mesin ATM dan layanan transaksi digital seperti QRIS serta mobile banking ikut lumpuh akibat gangguan jaringan.
Warga juga berbondong-bondong mendatangi warung kopi, kafe, masjid, dan tempat yang masih memiliki genset untuk mengisi daya telepon genggam. Di sejumlah SPBU bahkan sempat terjadi antrean kendaraan akibat kepanikan masyarakat terhadap isu kelangkaan BBM.
LIPPSU menyebut sektor UMKM menjadi salah satu pihak paling terdampak. Banyak usaha kuliner terpaksa berhenti beroperasi karena bahan makanan membusuk akibat lemari pendingin mati. Sejumlah peralatan elektronik milik warga juga dilaporkan rusak akibat arus listrik yang tidak stabil saat proses pemulihan berlangsung.
“Yang paling menderita tetap rakyat kecil. Pedagang rugi, usaha berhenti, alat elektronik rusak, transaksi lumpuh, tetapi masyarakat hanya mendapat permintaan maaf berulang,” kata Azhari.
Selain itu, rumah sakit dan fasilitas pelayanan publik terpaksa mengandalkan genset darurat agar pelayanan tetap berjalan. Di beberapa daerah, kondisi gelap gulita juga meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi tindak kriminalitas.
Menurut LIPPSU, pola blackout seperti ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Kasus serupa pernah terjadi pada blackout Jawa-Bali tahun 2005 dan pemadaman massal Jakarta serta Jawa Barat tahun 2019 yang juga dipicu gangguan transmisi dan lemahnya sistem proteksi jaringan.
“Penyebabnya hampir selalu sama, yakni transmisi terganggu lalu sistem kolaps berjamaah. Artinya ada persoalan serius yang belum pernah benar-benar dibenahi,” tegas Azhari.
Karena itu, LIPPSU mendesak pemerintah dan PLN melakukan audit independen terhadap sistem interkoneksi Sumatera, memperkuat sistem smart grid dan islanding, serta membuka secara transparan hasil investigasi blackout kepada publik.
LIPPSU juga meminta PLN tidak hanya fokus pada pembangunan pembangkit, tetapi memperkuat jaringan transmisi dan sistem mitigasi agar gangguan pada satu titik tidak kembali memadamkan jutaan pelanggan sekaligus.
“Rakyat tidak butuh alasan berulang soal cuaca ekstrem. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jaminan listrik stabil dan sistem yang tidak mudah lumpuh massal,” demikian Azhari.
Penulis : Heriyanto
