Medan, 28 Maret 2026.
MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) mengungkap hasil investigasi terbaru terkait dugaan penahanan kapal tanker milik PT Pertamina (Persero) di Selat Hormuz, kawasan yang kini berada dalam eskalasi konflik tinggi.
Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, menegaskan kondisi tersebut bukan hanya persoalan teknis pelayaran, tetapi telah masuk ke ranah geopolitik yang berisiko tinggi.
“Kalau ini terus dibiarkan, kami khawatir tanker Pertamina bukan hanya tertahan, tapi bisa saja terkena rudal nyasar di tengah konflik terbuka,” ujar Ari, Jumat (27/3).
Padahal sebelumnya dua tanker Pertamina sempat mendapatkan izin melintas dari otoritas Iran. Namun dalam perkembangannya, situasi berubah dan kapal-kapal tersebut kembali menghadapi hambatan serius.
“Awalnya ada sinyal positif, dua tanker kita sempat diizinkan melintas. Tapi kemudian situasi berubah, dan kini justru tertahan di kawasan berbahaya,” ujar Ari
Dalam pengamatannya, LIPPSU menyebut kapal Gamsunoro diduga menjadi tanker pertama yang mengalami hambatan serius di kawasan tersebut. Disusul kapal Pertamina Pride yang hingga kini masih berada di zona rawan dengan ketidakpastian jalur aman.
LIPPSU juga menyoroti bahwa sejumlah negara lain justru berhasil meloloskan kapal mereka melalui pendekatan diplomasi. Kapal tanker Malaysia dan Thailand diketahui telah mendapat izin melintas setelah komunikasi intensif dengan Iran, bahkan beberapa kapal negara lain seperti Turki juga dilaporkan memperoleh akses.
Sebaliknya, Indonesia dinilai belum menunjukkan hasil konkret dari upaya diplomasi yang dilakukan.
Padahal, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan komunikasi intensif dengan Iran melalui KBRI di Teheran untuk memastikan keselamatan kapal dan membuka akses pelayaran.
Namun, menurut LIPPSU, upaya tersebut belum cukup kuat untuk menghasilkan terobosan nyata di lapangan.
“Diplomasi kita terkesan lemah. Negara lain bisa lebih cepat mengamankan kapalnya, sementara Indonesia masih berkutat pada komunikasi tanpa hasil signifikan,” tegas Ari.
Selain itu, LIPPSU juga mengaitkan situasi ini dengan faktor historis hubungan Indonesia–Iran. Pada 2023, Indonesia melalui Bakamla RI pernah menangkap kapal tanker Iran MT Arman 114 di perairan Natuna Utara karena dugaan pelanggaran hukum. Peristiwa ini dinilai berpotensi meninggalkan dampak diplomatik yang memengaruhi situasi saat ini.
Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran—termasuk ancaman militer dari Donald Trump—kawasan Selat Hormuz kini menjadi salah satu titik paling berbahaya di dunia.
LIPPSU menilai, kombinasi lemahnya diplomasi dan tingginya eskalasi militer membuat risiko terhadap kapal Indonesia semakin besar.
“Ini bukan lagi soal ekonomi semata, tapi soal nyawa. Jika diplomasi tidak segera diperkuat, potensi terburuk seperti salah sasaran atau rudal nyasar itu sangat mungkin terjadi,” kata Ari.
LIPPSU mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah luar biasa, termasuk diplomasi tingkat tinggi dan strategi geopolitik yang lebih tegas, guna memastikan keselamatan kru serta menghindari kerugian besar bagi ketahanan energi nasional.
Laporan : Heriyanto Budi
