MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Tak banyak anggota dewan yang benar-benar dikenang karena membela kebun. Namun bagi warga Sidamanik, delapan anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil 10 baru saja mencatatkan langka: berdiri sebagai barikade atas ancaman konversi kebun teh bersejarah menjadi hamparan sawit industri.
Rony Reynaldo Situmorang salah satunya. Di tengah kecurigaan publik terhadap janji politisi, Rony tampil bukan hanya dengan pidato, tapi juga dengan rekam jejak konsisten sejak polemik ini mencuat pada 2022. “Saya datang bukan untuk menenangkan, saya datang untuk memastikan,” ujarnya saat berbicara di Balai Desa Bah Butong, Kecamatan Sidamanik, pekan lalu.
*Dari Teh ke Sawit: Isu Lama yang Membusuk*
Sejak dua tahun terakhir, rencana konversi lahan teh oleh PTPN IV kembali menghantui warga. Kawasan Sidamanik dan Pematang Sidamanik ikon teh peninggalan kolonial dan destinasi agrowisata utama di Sumatera Utara digadang-gadang akan berubah menjadi perkebunan sawit.
Isu ini tak hanya mengancam ekologi dan ekonomi warga, tapi juga melukai memori kolektif. “Teh itu bukan sekadar tanaman, tapi kehidupan kami,” kata Rukmini boru Sipayung, seorang petani perempuan yang kehilangan dua anaknya akibat banjir bandang yang diduga dipicu konversi tanah pada 2019 lalu.
*Delapan Legislator, Satu Sikap*
Kekhawatiran warga akhirnya memanggil delapan anggota DPRD Sumut Dapil 10. Mangapul Purba, Gusmiyadi, Rony Reynaldo Situmorang, Timbul Jaya Sibarani, Dharma Putra Rangkuti, Partogi Sirait, Hefriansyah, dan Dasa Sinaga. Mereka melakukan kunjungan kerja ke daerah yang mereka wakili, bukan sekadar bersalaman dan pulang, tapi membawa sikap jelas dan menolak konversi.
“Kami tidak sedang cari panggung. Kami menjaga perjanjian negara dengan rakyat,” tegas Mangapul Purba, mengingatkan kembali pertemuan penting di Jakarta tahun 2022 yang melibatkan DPRD, Kementerian BUMN, dan PTPN IV. Kesepakatan waktu itu menyatakan, tidak boleh ada perluasan sawit di luar lahan eksisting.
*Rony, Dari Forum Rakyat ke Gedung Dewan*
Bagi Rony Reynaldo Situmorang, isu ini bukan sekadar kebijakan agraria, tapi juga pertaruhan kepercayaan publik terhadap negara. Ia menyebut rencana ekspansi sawit sebagai “bom ekologi yang ditanam di tengah permukiman”.
“Kalau sawit masuk, apa jaminannya tanah tak rusak, air tak hilang, atau anak-anak kita tak kena ISPA tiap musim kemarau?” katanya. Dalam forum terbuka yang digelar di Dusun Simarjarunjung, ia juga meminta PTPN IV membuka data HGU mereka secara transparan. “Kalau kalian tak menyembunyikan apa-apa, kenapa takut dibuka ke publik?” katanya lantang, pada Kamis, (10/7/2025).
*Gusmiyadi: Pegang Komitmen Jakarta*
Mantan Sekretaris Komisi B DPRD Sumut, Gusmiyadi, juga turut mengingatkan bahwa hasil rapat di Jakarta pada 2022 itu bukan sekadar kesepakatan normatif, tetapi menjadi dokumen moral DPRD untuk berpihak kepada rakyat.
“Waktu itu tensi sudah tinggi. Tapi dengan pendekatan dialog, kita redam keresahan warga. Kalau sekarang diulang lagi, itu pengkhianatan,” tegasnya.
*Warga Tak Lagi Diam*
Mendapatkan dukungan penuh dari para wakilnya, kini warga membentuk tim advokasi sipil bersama pegiat lingkungan. Mereka tengah menyiapkan data spasial, mengecek ulang peta tata ruang, dan mendesak Pemkab Simalungun segera mengambil sikap resmi.
“Saat dewan bicara lantang, kami tahu tak lagi sendiri,” kata Dapot Sinaga, petani muda Sidamanik. “Tapi kami akan kawal terus. Jangan sampai ini cuma narasi pemilu.”
*Epilog, Demokrasi di Antara Daun Teh*
Delapan suara dari Medan telah terdengar. Kini, giliran eksekutif baik di provinsi maupun pusat yang harus menjawab. Apakah Sidamanik akan tetap hijau dengan teh dan kenangan, atau jadi lautan sawit yang memutihkan lembar sejarah?
Jika suara rakyat masih berarti, maka delapan anggota DPRD itu telah memulai langkah yang benar. Dan Rony Reynaldo Situmorang, untuk sementara, menjadi simbol bahwa suara parlemen masih bisa berdiri sejajar dengan jeritan dari lereng-lereng kebun. (520)
