PN Pontianak Berhasil Terapkan Keadilan Restoratif Perkara Tindak Pidana Umum

Hukum450 Dilihat

PONTIANAK – Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil menerapkan keadilan restoratif dalam perkara Terdakwa atas nama Suyadi. Bagaimana ceritanya?

Hal itu berlangsung dalam persidangan yang dilangsungkan di Ruang Sidang Hatta Ali pada Gedung PN Pontianak. Majelis Hakim perkara 321/Pid.B/2025/PN Ptk yaitu I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, Wahyu Kusumaningrum, dan A Nisa Sukma Amelia.

“Keadilan restoratif tersebut didasarkan pada tercapainya kesepakatan perdamaian di antara Terdakwa dan keluarga korban, yang mana Terdakwa menyerahkan tali asih kepada keluarga korban berupa uang sejumlah Rp 225.000.000,” demikian keterangan pers PN Pontianak yang diterima DANDAPALA, Senin (14/7/2025).

BACA JUGA :  PT Inalum Ladang Bancakan Korupsi, Baunya Sangat Menyengat 

Mengutip dakwaan, Terdakwa didakwa dengan Pasal 359 KUHP yaitu terkait kesalahan/kealpaan yang mengakibatkan orang mati, atas meninggalnya korban (alm) Fathiya Nur Eka Rahma di Fitness Center K GYM milik Terdakwa, yang beralamat di Komplek Hamilton Garden, Jalan Parit H. Husein II, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Secara kronologis, pada Selasa tanggal 18 Juni 2025, korban sedang berolahraga menggunakan alat treadmil di lantai 2,5 dengan posisi membelakangi jendela yang terbuka lebar.

BACA JUGA :  Kejagung: Kasus PT TIMAH Sorotan Utama, Kerugian Negara Tembus Rp300 Triliun dalam Skandal Korupsi Terbesar

Kemudian, ketika menggunakan alat treadmill tersebut, korban sempat terhuyung ke belakang lalu terjatuh keluar melalui jendela yang terbuka lebar tersebut hingga mengakibatkan korban terjatuh ke halaman K GYM dan meninggal dunia.

“Walaupun telah tercapai perdamaian dalam perkara 321/Pid.B/2025/PN Ptk, namun karena perkara telah memasuki tahap pemeriksaan dalam persidangan, maka persidangan tidak dapat serta merta dihentikan,” ujarnya.

BACA JUGA :  LIPPSU: Luar Biasa! Sudah Jelas Dilarang Tapi Miliaran Rupiah Dana BOS Di SMK Negeri 1 Lubuk Pakam Nekat Diaduk-aduk Jadi Korupsi Berjamaah

Tercapainya perdamaian tersebut tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa, namun dapat didudukkan oleh Majelis Hakim sebagai alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sebagai informasi, persidangan perkara perkara 321/Pid.B/2025/PN Ptk masih berlangsung.(bc)