MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Kritik terhadap para wakil rakyat dan tokoh publik asal Sumatera Utara menguat setelah banjir dan longsor yang melanda 17 kabupaten/kota menimbulkan kerusakan besar serta memaksa ribuan warga meninggalkan rumah mereka. Di tengah situasi darurat ini, kehadiran pejabat asal Sumut dinilai tidak terlihat.
Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumut (LIPPSU) menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan tindakan cepat, bukan sekadar ucapan belasungkawa di media sosial. Direktur Eksekutif LIPPSU, Azahari AM Sinik, mengatakan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari lapangan terkait minimnya bantuan langsung.
“Korban sudah berhari-hari meminta bantuan. Pertanyaannya, di mana para wakil rakyat itu?” ujar Azahari di Medan, Sabtu (6/12).
Aktif di Media Sosial, Tidak Hadir di Lapangan
Menurut LIPPSU, sebagian besar pejabat asal Sumut justru lebih aktif memberikan pernyataan empati melalui media sosial. Unggahan berisi doa, harapan agar masyarakat tetap tabah, hingga pesan untuk “bersabar” banyak beredar.
Namun, belum ada tanda-tanda kehadiran langsung mereka dalam proses penanganan.
Sementara itu, laporan dari para relawan menyebutkan bahwa sejumlah titik pengungsian masih belum mendapatkan distribusi logistik secara merata. Beberapa warga bahkan harus bertahan dengan bantuan minimal.
Di salah satu posko, seorang ibu mengungkapkan kondisi yang dialami warga:
“Yang datang kebanyakan relawan. Dari wakil rakyat belum ada. Bantuan juga belum merata.”
Kondisi Pengungsi
Pantauan relawan di beberapa lokasi menunjukkan warga terpaksa berbagi makanan dalam jumlah terbatas dan kesulitan mengakses air bersih. Sebagian pengungsi tidur tanpa alas yang memadai karena minimnya suplai logistik.
Situasi darurat ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi antar instansi. LIPPSU menyebut adanya perbedaan data antara pemerintah daerah dan pusat terkait jumlah korban maupun tingkat kerusakan.
Aksi Minim
LIPPSU mencatat ada puluhan tokoh politik dan publik asal Sumatera Utara, baik yang duduk di DPR RI, kementerian, maupun pengusaha nasional. Namun, hingga memasuki hari keempat bencana, belum ada laporan signifikan terkait keterlibatan mereka dalam bantuan langsung.
Beberapa pejabat bahkan terpantau berada di luar negeri untuk urusan pribadi saat bencana terjadi.
*Hentikan Pencitraan, Prioritaskan Korban*
Azahari meminta seluruh pejabat asal Sumut untuk tidak hanya tampil pada masa kampanye, melainkan hadir pada saat masyarakat menghadapi situasi krisis.
“Yang dibutuhkan adalah makanan, air bersih, selimut, obat-obatan. Bukan sekadar postingan belasungkawa,” tegasnya.
LIPPSU juga meminta pemerintah daerah dan pusat menyajikan data penanganan bencana secara terbuka agar publik mendapatkan gambaran nyata tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan.
Bukan Ucapan
Bencana banjir dan longsor ini kembali menguji komitmen para wakil rakyat terhadap daerah pemilihannya. Di tengah keterbatasan logistik dan kebutuhan mendesak, publik berharap pejabat tidak hanya hadir secara simbolik di ruang digital.
Warga, terutama di daerah terdampak, menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan saat ini adalah kehadiran nyata dan bantuan yang cepat, bukan janji atau unggahan empati. (Heriyanto Budi)
