MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Beredarnya tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang diduga berasal dari internal pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Silalas memunculkan tanda tanya besar terkait tata kelola dan standar kebersihan dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam percakapan yang beredar, terdapat instruksi agar seluruh wadah makanan ditutup, area dapur dirapikan, pekerja menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap, serta segera membersihkan area yang dianggap kotor karena adanya agenda pemeriksaan dari tim audit halal dan BBPOM.
Menanggapi hal tersebut, Azhari A.M Sinik, Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyebut bahwa jika isi percakapan tersebut benar adanya, maka publik berhak mempertanyakan kondisi dapur pada hari-hari biasa ketika tidak ada pemeriksaan.
Pengawasan independen terhadap pengadaan barang dan jasa dinilai penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai standar.
Menurut LIPPSU, persoalan yang muncul bukan semata-mata kegiatan bersih-bersih menjelang inspeksi, melainkan dugaan adanya upaya menampilkan kondisi dapur yang berbeda dari operasional sehari-hari.
“Jika benar pekerja baru diperintahkan membersihkan secara besar-besaran ketika ada pemeriksaan, maka pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kondisi dapur saat tidak ada tim pengawas. Standar kebersihan seharusnya dijalankan setiap hari, bukan hanya ketika ada inspeksi, oleh karenanya kita minta kepala SPPG Silalas diperiksa,” tegas Azhari Sinik.
LIPPSU juga meminta instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap Kepala SPPG Silalas, termasuk menelusuri dugaan konflik kepentingan apabila benar terdapat indikasi kepala SPPG turut berperan sebagai pemasok atau supplier bahan makanan.
“Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat justru tercoreng oleh dugaan manipulasi pengelolaan anggaran maupun tata kelola dapur yang tidak transparan. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa secara objektif dan profesional,” ujarnya.
Lebih lanjut, LIPPSU meminta Badan Gizi Nasional, aparat pengawas internal, serta instansi berwenang melakukan audit lapangan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui kondisi riil dapur dan memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.
“Audit mendadak jauh lebih efektif untuk melihat fakta di lapangan. Jangan sampai pemeriksaan hanya menjadi seremonial karena lokasi sudah diberitahu terlebih dahulu sehingga seluruh kekurangan ditutupi sementara,” tambahnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Kepala SPPG Silalas terkait beredarnya percakapan tersebut.
Karena itu, seluruh dugaan yang beredar masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan investigasi oleh pihak yang berwenang.
LIPSU menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang harus dijaga integritasnya.
Oleh sebab itu, setiap indikasi penyimpangan, baik terkait kebersihan dapur, pengelolaan anggaran, maupun pengadaan bahan makanan, wajib diusut secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Penulis : Jhon Fitriadi
