MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menilai polemik antara Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Deddy Sitorus jangan sampai mengalihkan perhatian publik dari persoalan utama, yakni buruknya pelayanan kelistrikan yang merugikan masyarakat Sumatera Utara.
Direktur LIPPSU, Azhari A.M Sinik, menyatakan kritik yang disampaikan Deddy Sitorus patut diapresiasi karena mengingatkan agar pemerintah tidak sekadar mempertontonkan aksi simbolik, tetapi fokus pada langkah nyata untuk membela kepentingan rakyat.
“Pada prinsipnya kami sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Deddy Sitorus. Persoalan utama bukan soal siapa yang datang ke kantor PLN atau siapa yang paling vokal di media, tetapi bagaimana masyarakat yang dirugikan akibat pemadaman listrik mendapatkan kepastian dan perlindungan,” tegas Azhari Sinik, Minggu (14/6/2026).
Menurutnya, pemadaman listrik yang terjadi berulang kali telah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas usaha, rusaknya peralatan elektronik hingga lumpuhnya pelayanan publik.
“Rakyat tidak membutuhkan drama politik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah listrik yang stabil, pelayanan yang baik, dan kompensasi yang jelas apabila terjadi kelalaian dari penyelenggara layanan,” katanya.
Azhari menilai langkah Bobby Nasution mendatangi Kantor PLN Sumut sah-sah saja sebagai bentuk respons terhadap keluhan masyarakat. Namun, tindakan tersebut harus menghasilkan solusi konkret, bukan sekadar pencitraan yang berakhir tanpa perubahan berarti.
“Jangan sampai kunjungan itu hanya menjadi konsumsi media. Yang ditunggu masyarakat adalah hasilnya. Apakah setelah itu PLN memberikan penjelasan yang transparan? Apakah ada jaminan gangguan tidak terulang? Apakah hak masyarakat untuk mendapatkan kompensasi diperjuangkan secara serius?” ujarnya.
LIPPSU juga meminta PLN membuka secara terang-benderang penyebab terjadinya gangguan listrik massal yang melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara. Menurut Azhari, transparansi menjadi kewajiban agar publik tidak terus menerka-nerka penyebab padamnya listrik yang berulang.
“Kami mendukung kritikan Deddy Sitorus yang mengingatkan agar persoalan ini tidak dipolitisasi. Semua pihak harus menekan PLN agar bertanggung jawab. Jangan sampai rakyat menjadi korban dua kali, pertama karena listrik padam, kedua karena persoalannya tenggelam dalam polemik politik,” tegasnya.
LIPPSU mendesak PLN segera menunaikan kewajiban kompensasi kepada pelanggan apabila memang terdapat dasar hukum yang mengatur hal tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah diminta lebih aktif mengawal kepentingan masyarakat melalui jalur koordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian terkait.
“Fokusnya harus pada rakyat. Jangan ada yang mencari panggung di atas penderitaan masyarakat. PLN wajib bertanggung jawab, pemerintah wajib mengawasi, dan kritik seperti yang disampaikan Deddy Sitorus harus dijadikan pengingat agar kepentingan publik tetap menjadi prioritas utama,” tutup Azhari Sinik.
LIPPSU minta, sudah saatnya Bobby Nasution Gubernur Sumatera Utara harus bersikap jujur, jangan bermain sandiwara di atas punggung penderitaan rakyat untuk panggung politik kepentingan, pungkas Azhari Sinik
Penulis : Agus Yahya
