LIPPSU: Ada Korupsi Di Proyek Pengaspalan Jalan Telagah–Parangguam Rp4,8 M, Desak APH Usut Tuntas

Sumut279 Dilihat

MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyoroti pelaksanaan proyek pengaspalan Jalan Telagah–Parangguam di Kabupaten Langkat yang dinilai sarat kejanggalan.

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, yang akrab disapa Ari, Senin (13/4/2026), mengungkapkan bahwa proyek yang bersumber dari APBN dengan nilai anggaran mencapai Rp4,8 miliar tersebut patut dipertanyakan, mengingat realisasi di lapangan diduga hanya dilaksanakan sekitar 1 kilometer.

Menurut Ari, ketidaksesuaian antara besarnya anggaran dan hasil pekerjaan menjadi indikasi awal adanya persoalan dalam pelaksanaan proyek.

BACA JUGA :  LIPPSU: Aksi Tipu-Tipu Gebyar Pajak Sumut 2026: “Belum Ada Izin dan Juknis, Tapi Tetap Jalan" Usut PT Swara Lentara

“Ini harus menjadi perhatian serius. Dengan anggaran Rp4,8 miliar, sangat tidak masuk akal jika hasil pengaspalan yang terlihat hanya sekitar 1 kilometer. Ada dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan yang harus diusut,” tegasnya.

LIPPSU juga menyoroti minimnya transparansi dalam proyek tersebut. Pasalnya, papan informasi kegiatan yang seharusnya memuat rincian teknis seperti panjang, lebar, dan ketebalan aspal, justru tidak dicantumkan secara lengkap.

BACA JUGA :  Bobby Nasution Lepas Kontingen Pesparawi Nasional, Targetkan Sumut Pertahankan Gelar Juara Umum

“Ini melanggar prinsip keterbukaan informasi publik. Masyarakat berhak mengetahui detail pekerjaan, apalagi proyek ini menggunakan uang negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa proyek yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara itu harus segera dievaluasi secara menyeluruh.

Ia juga meminta pihak pelaksana dan pengawas proyek untuk tidak menutup-nutupi informasi kepada publik.

“Kami mendesak pihak terkait, baik pelaksana maupun BBPJN Sumut, segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” katanya.

BACA JUGA :  LIPPSU: Rakyat Melarat, Wakilnya Bergelimang Fasilitas. Lebih Bagus DPR Dibubarkan

Selain itu, LIPPSU turut mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan melakukan penyelidikan guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

“APH harus segera turun untuk menelusuri apakah ada potensi penyimpangan dalam proyek ini. Jangan sampai uang negara dirugikan,” pungkasnya.

Penulis : Ahmadi.

Editor: Syafaruddin Sikumbang.

Posting Terkait

Jangan Lewatkan