MEDAN, PROMEDIA.NEWS — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kamak) di, Azmi Hadly, mengeluarkan pernyataan keras dan tanpa tedeng aling-aling terkait kisruh anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa Gubernur Sumut Bobby Nasution telah membohongi publik dengan memberikan informasi yang bertolak belakang dengan dokumen resmi pemerintah.
Azmi Hadly menyebut Fakta Pergub Sumut Nomor 7 Tahun 2025 yang mencatat anggaran BTT sebesar Rp843 miliar adalah bukti paling jelas bahwa Bobby Nasution tidak berkata jujur ketika mengklaim anggaran awal hanya Rp123 miliar.
> “Dengan dokumen Pergub yang sah mencatat Rp843 miliar, tetapi Bobby bilang hanya Rp123 miliar, itu bukan salah sebut—itu kebohongan. Dan kebohongan itu dilakukan di tengah rakyat Sumut sedang tertimpa bencana. Bobby Nasution layak disebut pembohong besar di Sumut.”
Menurut Azmi, kebohongan ini bukan persoalan kecil. Ketika seorang gubernur menyampaikan data yang tidak sesuai dengan dokumen hukum, maka yang rusak bukan sekadar angka, tetapi kepercayaan publik.
> “Ini bukan persoalan selisih anggaran biasa. Ini soal integritas pemimpin. Publik dikelabui, ditutupi dari informasi resmi negara. Itu tindakan yang tidak bisa ditoleransi.”
Azmi menilai bahwa kebohongan ini menjadi semakin serius karena menyangkut dana penanganan bencana yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan masyarakat.
> “Rakyat kehilangan rumah, harta, bahkan keluarga. Tapi gubernurnya justru memanipulasi informasi anggaran. Itu tindakan paling tidak bermoral. Bagaimana mungkin pemimpin seperti ini ingin dipercaya?”
Ia juga menegaskan bahwa selisih anggaran Rp720 miliar tidak mungkin hilang begitu saja tanpa penjelasan resmi.
> “Angka Rp720 miliar itu bukan uang receh. Publik berhak tahu ke mana larinya. Ketika Bobby tidak menjelaskan, maka dugaan publik sangat wajar: ada sesuatu yang sengaja ditutupi.”
Azmi meminta aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan manipulasi informasi anggaran ini.
> “Kalau dokumen Pergub jelas, tapi pernyataan Gubernur berbeda 180 derajat, itu indikasi kuat ada permainan. Penegak hukum wajib turun. Ini bukan sekadar etika yang dilanggar, ini potensi pelanggaran hukum.”
Dalam penutupnya, Azmi menegaskan kembali bahwa pernyataan Bobby bukan kekeliruan, tetapi sebuah kebohongan publik yang disengaja.
> “Kami tegaskan: Bobby Nasution telah membohongi masyarakat Sumut. Dan seorang pembohong besar tidak boleh memimpin daerah sebesar ini.”
Pernyataan Kornas Kamak ini diperkirakan akan meningkatkan tekanan politik dan publik kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk membuka seluruh dokumen anggaran dan menjelaskan perbedaan nominal yang sangat mencolok tersebut. (Azhari)
