Siapa Koordinator MBG Kecamatan Deli Tua ?

News1125 Dilihat

DELITUA, PROMEDIA.NEWS | Polemik terkait operasional Dapur MBG di Dusun III Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan tertuju kepada sosok Ibrahim yang menjabat sebagai Koordinator MBG Kecamatan Deli Tua.

Di tengah dinamika yang terjadi, muncul pertanyaan dari masyarakat: siapa sebenarnya Ibrahim, dan bagaimana proses pengangkatannya sebagai koordinator? Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ia merupakan putra dari salah satu staf di Kantor Camat Deli Tua.

BACA JUGA :  Rp38,5 Miliar Anggaran Makan Minum di Pemkab DS, LIPPSU Sindir Asri Ludin : "Bayar Pakai Daun, Jangan Pakai Uang Rakyat"

Hal ini kemudian memunculkan dugaan dan pertanyaan publik mengenai mekanisme penunjukan koordinator. Apakah proses tersebut telah melalui seleksi yang objektif dan profesional, atau justru ada faktor kedekatan yang turut memengaruhi?

Sebagai lembaga yang membawa nama program MBG, seharusnya penunjukan koordinator dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti kemampuan komunikasi, pemahaman lapangan, serta sikap yang rendah hati dan mampu membangun hubungan baik dengan masyarakat.

BACA JUGA :  Gubernur Sumut Copot Direktur RSJ Ildrem Terkait Dugaan Korupsi dan Pelanggaran Berat

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kurangnya koordinasi sebelum operasional menjadi salah satu pemicu munculnya persoalan. Di Dusun III Desa Mekar Sari, masyarakat mengeluhkan tidak adanya sosialisasi yang memadai, khususnya terkait dampak lingkungan seperti pengelolaan limbah dan aktivitas operasional dapur.

Seharusnya, sebelum program dijalankan, pihak MBG melalui koordinator wilayah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat dan berkoordinasi dengan pemerintah desa. Langkah ini penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahpahaman serta menjaga kenyamanan warga sekitar.

BACA JUGA :  Rianto, SH.,MH (Anto Genk) Lolos Hasil Seleksi Administrasi Komisi Informasi Sumatera Utara, Tunggu Tahap Selanjutnya 

Kepala Desa sebagai pemangku wilayah juga seharusnya dilibatkan secara aktif sejak awal, agar segala potensi dampak bisa diantisipasi bersama.

Masyarakat berharap kejadian ini menjadi bahan evaluasi bagi pihak MBG, khususnya dalam hal penunjukan sumber daya manusia di lapangan.

Profesionalitas, integritas, dan kemampuan memahami kondisi masyarakat harus menjadi prioritas utama, agar program yang dijalankan benar-benar membawa manfaat, bukan polemik.

Laporan : Suriadi.