MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Empat puluh hari setelah wafatnya Ali Khamenei, ruang publik global tidak pernah benar-benar sunyi. Ia justru dipenuhi oleh gema narasi—sebagian berupa penghormatan, sebagian lagi berupa penilaian yang telah lama mapan. Namun, yang jarang disadari adalah bahwa kematian seorang tokoh besar bukan sekadar peristiwa biologis, melainkan arena perebutan makna.
Siapa yang berhak mendefinisikan hidup dan warisan seseorang? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika kita menyadari bahwa dunia hari ini tidak netral dalam memproduksi pengetahuan. Dalam kerangka ini, refleksi menjadi penting. Apa yang kita ketahui tentang Khamenei selama ini tidak lahir dari ruang kosong. Ia dibentuk oleh jaringan media global, kepentingan geopolitik, dan tradisi intelektual tertentu yang dominan.
Edward Said telah lama mengingatkan bahwa representasi tentang dunia Timur sering kali bukan cerminan realitas objektif, melainkan konstruksi yang sarat kepentingan. Maka, setiap label yang dilekatkan—termasuk “otoritarianisme”—tidak bisa diterima begitu saja sebagai kebenaran final.
Istilah “otoritarian” sendiri memang memiliki landasan akademik, sebagaimana dijelaskan oleh Juan Linz. Namun dalam praktik global, konsep ini kerap kehilangan netralitasnya. Ia berubah menjadi instrumen politik yang digunakan secara selektif. Negara atau pemimpin tertentu dilabeli “otoriter” dan menjadi target tekanan internasional, sementara yang lain—dengan struktur kekuasaan yang tidak kalah tertutup—tidak pernah mendapatkan perlakuan serupa.
Di sinilah kritik dekolonial menemukan relevansinya. Aníbal Quijano menyebut fenomena ini sebagai “kolonialitas kekuasaan,” yaitu kondisi di mana dominasi tidak hanya berlangsung dalam bidang ekonomi dan politik, tetapi juga dalam produksi pengetahuan.
Dunia tidak hanya diatur oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh siapa yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan realitas. Dalam konteks ini, narasi tentang Khamenei tidak bisa dilepaskan dari struktur kekuasaan global yang lebih luas. Perbandingan sederhana dapat membantu memperjelas persoalan ini. Vatikan, sebagai negara teokratis yang tidak berbasis demokrasi elektoral, tidak pernah menjadi objek delegitimasi global.
Ia tidak dikenai sanksi, tidak diisolasi, dan tidak diposisikan sebagai ancaman sistemik. Sementara itu, Iran di bawah kepemimpinan Khamenei terus berada dalam tekanan internasional yang intens.
Perbedaan ini sulit dijelaskan semata-mata melalui parameter normatif seperti demokrasi atau hak asasi manusia. Ia lebih mencerminkan konfigurasi kekuasaan global yang tidak simetris. Namun, memahami hal ini bukan berarti menutup ruang kritik. Justru sebaliknya, pendekatan yang lebih adil menuntut kritik yang lebih jujur.
Kritik yang tidak tunduk pada standar ganda, yang mempertimbangkan konteks sejarah, dan yang tidak sekadar mengulang narasi dominan. Frantz Fanon pernah mengingatkan bahwa kolonialisme bekerja bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan membentuk cara kita berpikir.
Dalam kondisi seperti itu, kritik yang tidak reflektif justru dapat menjadi perpanjangan dari hegemoni. Dalam lanskap yang lebih luas, Khamenei tidak dapat dipahami hanya sebagai individu.
Ia merupakan bagian dari tradisi intelektual dan politik yang lebih panjang. Pemikir seperti Ali Shariati telah meletakkan dasar bagi pembacaan Islam sebagai kekuatan pembebasan, sementara Ruhollah Khomeini mengartikulasikan bentuk alternatif kedaulatan politik melalui konsep wilayat al-faqih.
Dalam garis ini, Khamenei hadir sebagai kelanjutan dari sebuah proyek historis yang berupaya menantang dominasi global. Peringatan empat puluh hari wafatnya bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan praktik politik ingatan.
Ia adalah upaya untuk menjaga kontinuitas sejarah, membangun identitas kolektif, dan melawan apa yang dapat disebut sebagai penghapusan epistemik. Mengingat, dalam konteks ini, bukan tindakan pasif. Ia adalah bentuk perlawanan terhadap lupa yang diproduksi secara sistematis. Pada akhirnya, persoalan ini membawa kita pada kesadaran yang lebih mendasar: dunia tidak hanya diperebutkan melalui kekuatan material, tetapi juga melalui makna.
Dalam perebutan itu, umat—dan siapa pun yang ingin berpikir merdeka—tidak bisa hanya menjadi konsumen narasi. Mereka harus berani memproduksi pengetahuan, mengajukan pertanyaan, dan membangun kerangka berpikir yang otonom. Mengenang Khamenei, dengan demikian, bukan semata soal figur. Ia adalah pintu masuk untuk membaca kembali dunia—dengan lebih kritis, lebih adil, dan lebih merdeka.
Penulis: Shohibul Anshor Siregar. https://www.facebook.com/share/1DVFx6YKqB/
By: Syafaruddin Sikumbang.
