MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Konon, jika seluruh komponen penghasilan dihitung, gaji, tunjangan, uang sidang, dan berbagai fasilitas penghasilan seorang anggota DPR RI dapat mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan. Jika memang demikian, tentu masyarakat berharap kinerja yang lahir juga sepadan dengan besarnya amanah dan fasilitas yang diterima.
Persoalannya, apakah rakyat benar-benar merasakan hasilnya?
Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, lapangan pekerjaan yang belum memadai, dan kesulitan ekonomi yang masih dirasakan banyak keluarga, pertanyaan itu menjadi semakin relevan.
Setiap menjelang pemilu, rakyat menjadi pihak yang paling dicari. Rumah-rumah didatangi, tangan-tangan dijabat, dan janji-janji diucapkan. Namun setelah kekuasaan diraih, tidak sedikit masyarakat yang merasa semakin jauh dari wakil yang pernah mereka pilih.
Tentu tidak adil menghakimi semua wakil rakyat dengan ukuran yang sama. Masih banyak anggota dewan yang bekerja dengan sungguh-sungguh, menyerap aspirasi, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Mereka layak diapresiasi.
Namun, kritik tetap harus disampaikan kepada mereka yang menganggap jabatan sebagai hak istimewa, bukan amanah. Sebab, dalam sistem demokrasi, kepercayaan rakyat bukanlah hadiah yang berlaku selamanya. Kepercayaan harus dijaga dengan kerja nyata, kehadiran di tengah masyarakat, dan keberanian membela kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Yang paling memprihatinkan adalah ketika kemiskinan hanya menjadi komoditas politik. Bantuan sesaat memang dapat meringankan beban, tetapi tidak akan pernah menggantikan kebijakan yang mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan memberikan harapan.
Rakyat tidak iri kepada besarnya penghasilan pejabat. Yang mereka inginkan hanyalah keseimbangan antara hak yang diterima dan pengabdian yang diberikan.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa besar gaji seorang wakil rakyat. Sejarah hanya akan mengingat satu hal: apakah selama lima tahun ia benar-benar berdiri bersama rakyat, atau hanya datang ketika membutuhkan suara rakyat.
Itulah pertanyaan yang layak dijawab, bukan dengan pidato, melainkan dengan tindakan.
Penulis : Suardi, SH
