TITIN RITA LESTARI, Rompi Oranye Dan Air Mata Keadilan Yang Tak Sempat Jatuh

Tragisnya Fitnah Pimpinan Kepada Bawahan, Wajah Munafik Yang Takut Tercoreng

Hukum159 Dilihat

TITIN RITA LESTARI, Rompi Oranye Dan Air Mata Keadilan Yang Tak Sempat Jatuh

Tragisnya Fitnah Pimpinan Kepada Bawahan, Wajah Munafik Yang Takut Tercoreng

*SUMSEL, PROMEDIA. NEWS*
Melirik sebuah kisah perjalanan hidup bagi orang yang membangun kejujuran, dia kandas dan jatuh seketika oleh rekayasa dan fitnah yang menyertainya.

Agama mengajarkan kita kepada jejujuran, berani membela yang benar terutama pada diri sendiri, bila kita akan menjadi rekayasa dan fitnah oleh atasan atau pimpinan dimana kita mengabdi dan berkarya.

Hari ini kita dipertontonkan oleh seorang ibu yang sederhana dan cerdas dan jujur, tapi lemah mempertahankan diri, karena ulah rekayasa dan fitnah pimpinan yang berjenjang dan berkelompok, mungkinkah Titin Rita Lestari korban sekelompok orang orang rakus, tamak yang berlagak jujur dan bersih?

Mungkin ketika nama itu diberikan, kedua orang tuanya menyelipkan harapan yang sama seperti jutaan orang tua di negeri ini.

Agar anak mereka tumbuh menjadi perempuan baik-baik, bersekolah setinggi mungkin, memiliki pekerjaan terhormat, dan menjadi kebanggaan keluarga.

Waktu berjalan. Harapan itu seolah menjadi kenyataan.

Titin bukanlah seorang buruh bangunan yang mengangkat semen di bawah terik matahari.

Ia bukan pula pekerja harian yang setiap pagi bertarung dengan ketidakpastian hidup.

Ia adalah perempuan terdidik.

Seorang auditor negara. Ketua Tim Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan.

BACA JUGA :  Minim Pengusutan, Dugaan Korupsi PT Inalum Masih Jauh dari Kata Penyelidikan

Jabatan yang diraih melalui bertahun-tahun panjang pendidikan, pengorbanan, dan perjalanan karier yang tidak singkat.

Namun hidup sering kali memiliki cara yang kejam untuk mengubah segalanya dalam satu hari.

Hari itu, kamera-kamera menyorotnya tanpa ampun.

Tak ada lagi gelar akademik yang disebut. Tak ada lagi penghargaan yang dikenang. Tak ada lagi jabatan yang dihormati.

Yang terlihat hanya seorang perempuan berjilbab krem dengan rompi oranye bertuliskan *”Tahanan KPK.”*

Rompi itu seakan memiliki kekuatan menghapus puluhan tahun pengabdian hanya dalam hitungan detik.

Di mata publik, seseorang bisa berubah dari sosok terhormat menjadi terdakwa moral sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Wajah Titin tampak lelah.

Bukan wajah seorang penjahat dalam cerita-cerita kriminal.

Bukan pula wajah seseorang yang sedang merayakan kemenangan.

Yang terlihat hanyalah sorot mata seorang ibu, seorang perempuan, yang seakan sedang menanggung beban sangat berat.

Ketika berjalan menuju mobil tahanan, ia mencoba berbicara.

“Saya nggak terima uang, ini nggak adil. Saya cuma pelaksana.”

Kalimat itu keluar pelan, namun mengguncang ruang publik.

Entah itu jeritan kejujuran. Entah itu pembelaan terakhir.

Atau mungkin suara seseorang yang merasa sedang memikul kesalahan yang tidak sepenuhnya lahir dari dirinya sendiri.

Tak seorang pun yang tahu.

Di negeri ini, terlalu banyak cerita tentang orang kecil yang dihukum karena perintah atasan.

Terlalu banyak bawahan yang diminta patuh, tetapi dibiarkan menanggung risiko sendirian ketika badai datang.

BACA JUGA :  APMPEMUS: Bantahan Humas Kemenag Sumut Dinilai Tidak Substantif, Desak Kejatisu dan Polda Usut Dugaan Pungli dan Proyek Rp3 Miliar

Ketika wartawan terus bertanya siapa yang menerima uang, Titin hanya mengatakan satu kalimat yang membuat banyak orang terdiam.

“Pimpinan saya berjenjang”

Lalu ia memilih bungkam.

Kalimat itu melayang di udara seperti pertanyaan yang belum menemukan jawaban.

Publik tentu berhak marah terhadap korupsi.

Karena korupsi telah merampas sekolah yang layak bagi anak-anak miskin, merampas jalan yang aman bagi masyarakat, merampas pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak rakyat.

Tetapi publik juga berhak bertanya, apakah hukum benar-benar berjalan sampai ke akar persoalan?

Apakah semua yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban yang sama?

Ataukah hanya mereka yang berada di lapisan tertentu yang akhirnya berdiri sendirian di depan kamera dengan rompi oranye?

Kita belum tahu.

Pengadilanlah yang nantinya akan menentukan apakah Titin bersalah atau tidak.

Namun ada satu hal yang tidak bisa dibantah.

Di balik setiap kasus hukum, selalu ada manusia.

Ada keluarga yang menangis.

Ada anak-anak yang harus membaca berita tentang ibunya.

Ada orang tua yang mungkin tidak pernah membayangkan nama yang mereka berikan dengan penuh doa akan suatu hari menjadi tajuk utama pemberitaan nasional.

Dan mungkin, pada malam-malam yang sunyi di balik dinding tahanan, Titin juga sedang mengingat kembali seluruh perjalanan hidupnya.

Tentang mimpi-mimpi masa muda.

BACA JUGA :  LIPPSU Desak Kejari Langkat Serius Bongkar Korupsi Smartboard Rp50 Miliar, Tuntut Faisal Hasrimy Jadi Tersangka

Tentang perjuangan menempuh pendidikan.

Tentang hari pertama diterima sebagai pegawai negara.

Dan tentang satu pertanyaan yang mungkin terus menghantuinya:

“Di titik mana semua ini mulai berubah?”

Karena sesungguhnya, tragedi terbesar bukan hanya ketika seseorang kehilangan kebebasan.

Tetapi ketika sebuah perjalanan hidup yang dibangun puluhan tahun harus dipertaruhkan dalam satu perkara yang kini sedang diadili oleh hukum dan oleh sejarah.

Komentar Azhari Sinik, praktisi sosial dan pegiat isu ketidakadilan:

Kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi bangsa ini. Kita mendukung penuh pemberantasan korupsi, tetapi pada saat yang sama kita juga harus memastikan prinsip keadilan berjalan secara utuh.

Jangan sampai hukum hanya berhenti pada mereka yang berada di lapisan bawah atau pelaksana teknis, sementara pihak-pihak yang memiliki kewenangan lebih besar justru tidak tersentuh. Negara hukum yang sehat bukan hanya berani menghukum, tetapi juga berani mengungkap kebenaran sampai ke akar-akarnya.

Keadilan tidak boleh tebang pilih, karena ketika hukum kehilangan rasa keadilan, maka kepercayaan rakyat terhadap negara perlahan akan ikut runtuh.

“Dalam setiap perkara, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati. Biarlah pengadilan yang menentukan siapa yang bersalah. Namun masyarakat juga berhak meminta agar seluruh rantai pertanggungjawaban dibuka secara terang-benderang. Jangan ada yang dikorbankan, dan jangan ada yang dilindungi.”

Penulis : Jhon Fitriadi