MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menilai krisis distribusi air bersih yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sejumlah wilayah Kota Medan telah menjadi ujian berat bagi jajaran direksi Perumda Tirtanadi.
Menurut Azhari, berbagai tekanan yang datang dari masyarakat, tokoh politik, organisasi mahasiswa hingga kelompok konsumen menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap manajemen Perumda Tirtanadi, khususnya Direktur Utama Ardian Surbakti, yang sedang mengalami penurunan.
“Kalau sudah tak kuat lagi menghadapi tekanan dari luar maupun dari dalam, sudahlah. Nunggu apa lagi? Atau mau dipaksa didorong ke jurang?” kata Azhari, Sabtu (13/6/2026).
Ia mengatakan pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh terganggu dalam waktu lama. Karena itu, manajemen perusahaan daerah harus mampu mengantisipasi berbagai risiko operasional, termasuk gangguan kelistrikan yang berpotensi mengganggu proses produksi dan distribusi air.
Menurutnya, krisis air yang melanda sejumlah kawasan seperti Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area, Medan Maimun, Medan Perjuangan, Deli Tua hingga sebagian wilayah Percut Sei Tuan telah memunculkan gelombang kritik terhadap kepemimpinan Perumda Tirtanadi.
“Ketika masyarakat tidak mendapatkan air berhari-hari, wajar kalau muncul pertanyaan publik mengenai kesiapan manajemen menghadapi situasi darurat. Ini bukan lagi persoalan teknis biasa karena menyangkut kebutuhan hidup masyarakat luas,” ujarnya.
Azhari menilai desakan evaluasi terhadap Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, kini datang dari berbagai elemen masyarakat.
Selain keluhan pelanggan yang terdampak langsung, desakan juga disampaikan sejumlah tokoh politik dan organisasi masyarakat yang menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan daerah tersebut.
“LIPPSU melihat saat ini yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, tetapi bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat. Kalau memang masih mampu memperbaiki keadaan, buktikan dengan pelayanan yang baik. Tetapi kalau sudah tidak sanggup menghadapi beban dan tekanan yang ada, tentu harus ada keberanian mengambil keputusan,” katanya.
Azhari juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran direksi Perumda Tirtanadi, mengingat perusahaan tersebut merupakan BUMD strategis yang mengelola pelayanan publik.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat buruknya tata kelola dan lemahnya mitigasi risiko. Evaluasi harus dilakukan secara objektif demi kepentingan pelayanan publik,” tegasnya.
*Segepok Masalah Dari Hulu Ke Hilir ARDIAN SURBAKTI*
1. Maret 2025
Mengundurkan diri sebagai Dirut PUD Pembangunan Kota Medan. Dikritik sebagian pihak karena dinilai meninggalkan sejumlah persoalan yang belum tuntas, termasuk banyaknya binatang peliharaan mati.
2. Pertengahan 2025
Pengangkatan sebagai Dirut Perumda Tirtanadi menuai sorotan.
Muncul kritik terkait kapasitas dan penerapan sistem merit dalam penunjukan direksi, sesuka hati Bobby Nasution Gubernur Sumut.
3. Agustus 2025
Kinerja saat memimpin PUD Pembangunan Kota Medan kembali disorot sejumlah pengamat dan aktivis.
4. November 2025
PB ALAMP AKSI mengkritik ketidakhadiran Ardian Surbakti dalam rapat yang berkaitan dengan pembahasan anggaran perusahaan.
5. Akhir 2025
Muncul pertanyaan publik mengenai transparansi sejumlah pos anggaran operasional dan pemeliharaan yang bernilai puluhan miliar rupiah, diduga dikorupsi dan dikendalikan semuanya oleh Dirut.
6. April 2026
Temuan audit BPK terkait pengadaan dan tata kelola Perumda Tirtanadi menjadi perhatian publik. Desakan pembenahan manajemen dan pengawasan internal menguat.
7. Juni 2026
Dugaan tingginya kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) kembali menjadi sorotan aktivis dan masyarakat.
8. Juni 2026
Kerusakan mesin di IPAM Deli Tua menyebabkan gangguan distribusi air ke sejumlah wilayah Medan dan sekitarnya.
9. Juni 2026
Warga terdampak krisis air bersih mulai menyuarakan kekecewaan dan menuntut perbaikan pelayanan dan kompensasi.
10. Juni 2026
Tokoh politik Sumut, Sutrisno Pangaribuan, secara terbuka meminta Dirut Tirtanadi mundur dan mendesak evaluasi manajemen.
11. Juni 2026
Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen Sumut meminta Tirtanadi memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak gangguan distribusi air.
12. Juni 2026
Organisasi mahasiswa, aktivis, pelanggan, dan sejumlah tokoh masyarakat mulai menyuarakan perlunya evaluasi total terhadap jajaran direksi Perumda Tirtanadi.
13. Juni 2026
Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, menyatakan tekanan terhadap manajemen Tirtanadi sudah sangat besar dan meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan perusahaan.
*Tanggapan Perumda Tirtanadi*
Sementara itu, Perumda Tirtanadi sebelumnya menjelaskan bahwa gangguan distribusi air dipicu kerusakan sejumlah komponen mesin di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Deli Tua yang disebut terjadi setelah adanya gangguan pasokan listrik.
Manajemen Tirtanadi menyatakan telah melakukan percepatan perbaikan mesin serta mengerahkan armada mobil tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak.
Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, sebelumnya juga menyampaikan bahwa jajaran perusahaan terus memantau proses perbaikan agar distribusi air dapat kembali normal secepat mungkin.
Perumda Tirtanadi menegaskan fokus utama perusahaan saat ini adalah pemulihan pelayanan kepada pelanggan dan memastikan pasokan air bersih kembali stabil di seluruh wilayah yang terdampak gangguan.
Laporan : Heriyanto
