Jakarta, 4 Februari 2026.
JAKARTA, PROMEDIA.NEWS | Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo. Kali ini, ruang sidang tidak dipenuhi dokumen akademik atau lembar administrasi, melainkan kenangan lama: cerita tentang masa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Boyolali pada 1995.
Dua saksi yang dihadirkan—rekan Jokowi semasa KKN—menyebut bahwa Jokowi memiliki nama panggilan “Jack”. Kesaksian itu disampaikan dengan detail keseharian: tempat tinggal, pembagian kamar, hingga dinamika hidup bersama selama program KKN berlangsung.
Secara hukum, ini adalah bagian dari pembuktian dalam gugatan warga negara.
Namun secara psikologis, peristiwa ini jauh melampaui soal ijazah.
Dalam psikologi hukum, ketika sebuah perkara berlarut, fokus publik sering bergeser dari substansi ke simbol. Nama panggilan, ingatan kolektif, dan detail personal tiba-tiba menjadi alat legitimasi. “Jack” bukan sekadar panggilan akrab, melainkan representasi upaya menghadirkan masa lalu ke ruang pengadilan hari ini.
Di sinilah hukum dan ingatan bertemu.
Kesaksian tentang KKN tahun 1995 sebenarnya berbicara tentang satu hal: kehadiran fisik dan sosial seseorang dalam sebuah peristiwa. Ia tidak menjawab langsung perdebatan administratif ijazah, tetapi mencoba membangun narasi keberadaan—bahwa Jokowi memang ada, hidup, dan menjalani proses akademik bersama saksi-saksi tersebut.
Namun publik membaca ini dengan rasa ganda.
Bagi pendukung, kesaksian ini memperkuat keyakinan bahwa gugatan ijazah sudah memasuki wilayah yang semakin jauh dari substansi. Bagi penggugat, setiap detail tetap dianggap relevan karena menyangkut kredibilitas figur publik. Dan bagi masyarakat luas, sidang ini perlahan berubah menjadi tontonan politik-hukum yang menguji batas antara klarifikasi dan delegitimasi.
Dalam politik kekuasaan, perkara semacam ini jarang berdiri netral. Ia selalu dibaca dalam konteks yang lebih besar: reputasi, simbol, dan warisan kekuasaan. Jokowi tidak lagi sekadar individu, melainkan figur yang membawa beban sejarah politik satu dekade terakhir. Maka setiap sidang, sekecil apa pun materinya, akan selalu memantik perdebatan.
Masalahnya, hukum idealnya bekerja pada bukti yang objektif, bukan nostalgia. Ketika memori personal harus dipanggil ke ruang sidang, itu menandakan satu hal: kepercayaan publik pada institusi dan dokumen resmi sedang diuji.
Sidang ini belum selesai. Agenda pemeriksaan saksi masih akan berlanjut. Tetapi satu pesan sudah sampai ke ruang publik: persoalan ijazah tidak lagi hanya soal legalitas, melainkan soal kepercayaan—kepada individu, kepada institusi pendidikan, dan kepada negara.
Dan ketika kepercayaan harus dipertahankan lewat cerita KKN 30 tahun lalu, publik berhak bertanya:
apakah hukum sedang mencari kebenaran, atau sedang memulihkan keyakinan yang retak?
Di situlah ironi demokrasi bekerja. Masa lalu dipanggil kembali bukan untuk dikenang, melainkan untuk dipertaruhkan. Dan nama “Jack”, yang dulu hanya panggilan akrab di desa KKN, kini menjadi bagian dari drama hukum yang disaksikan satu bangsa.
By: Syafaruddin Sikumbang,
