Medan, 5 Februari 2026.
MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Nasib tragis YBS, seorang anak SD kelas 4 di Kabupaten Ngada, NTT, membuka aib negara yang sering abai terhadap kebutuhan dasar rakyat—pendidikan. Kita kembali dipaksa bertanya, untuk apa negara ini berdiri jika sebuah buku dapat menjadi batas antara harapan dan keputusasaan. Indonesia menyebut dirinya negara Pancasila, berperikemanusiaan dan berkeadilan sosial. Namun di sudut yang sunyi, kemanusiaan itu terdengar seperti gema yang terlalu jauh.
YBS mengakhiri hidupnya secara tragis hanya karena sebuah buku yang tak mampu disediakan oleh ibunya yang miskin. Sulit dipercaya bahwa di zaman yang katanya maju, seorang anak justru dikalahkan oleh harga kertas dan tinta. Mungkin ia lelah menahan malu, mungkin ia takut menjadi beban. Dan kita semua terlambat membaca tangis yang tidak pernah sempat bersuara.
Di negeri yang gemar mengulang slogan pendidikan sebagai jalan menuju masa depan, ironi justru lahir dari ruang kelas paling dasar. Konstitusi menjanjikan kecerdasan bagi seluruh bangsa, tetapi janji itu terasa seperti tulisan indah yang tak sempat turun ke tanah. Jika pendidikan benar hak setiap anak, mengapa masih ada yang harus berjuang sendirian untuk hal paling sederhana. Barangkali hak memang mudah diucapkan, tetapi jauh lebih sulit diwujudkan.
Tragedi seperti ini sering datang bersamaan dengan kabar anggaran pendidikan yang terus meningkat. Grafik naik dengan gagah, sementara anak-anak kecil tetap berjalan dengan tas kosong. Statistik pandai menghitung jumlah, tetapi tak pernah mampu menghitung rasa malu. Di meja kebijakan semuanya tampak rapi, di kehidupan nyata semuanya terasa retak.
Negara modern seharusnya diukur dari caranya menjaga yang paling lemah. Namun kita kadang terlihat lebih sibuk menjaga citra daripada menjaga anak-anaknya. Belasungkawa berdatangan setelah semuanya terlambat, seperti hujan yang turun ketika rumah sudah habis terbakar. Kata evaluasi diulang pelan, tetapi perubahan sering berjalan tertatih.
Sekolah disebut gratis, tetapi kenyataan sering berbicara dengan nada berbeda. Biaya yang dinamai sukarela kerap terasa wajib bagi mereka yang tak ingin anaknya menunduk di depan teman-temannya. Gratis di atas kertas, mahal di dalam kehidupan—sebuah satire yang terlalu nyata. Dan kesenjangan pun tumbuh diam-diam di antara bangku-bangku kelas.
Tragedi ini memperlihatkan jurang antara program besar dan kebutuhan kecil. Negara fasih merancang kebijakan raksasa, tetapi kerap gagap membaca kesulitan yang sederhana. Sebuah buku mungkin tampak remeh dalam angka triliunan. Padahal bagi seorang anak, buku adalah pintu agar ia tetap merasa setara.
Pancasila mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat itu terdengar khidmat setiap upacara, namun sering kehilangan makna ketika berhadapan dengan kemiskinan. Apakah keadilan masih sekadar cita-cita yang terus ditunda. Atau kita diam-diam telah belajar menerima ketimpangan sebagai hal biasa.
Ada pola lama yang belum berubah: negara sering hadir setelah tragedi terjadi. Kita bergerak cepat saat sorotan datang, namun lambat ketika penderitaan masih tersembunyi. Seolah korban harus lebih dulu jatuh agar perhatian terbangun. Satirnya, kita tampak lebih terlatih merespons luka daripada mencegahnya.
Tentu masalah seperti ini tidak pernah berdiri sendiri. Kemiskinan, tekanan batin, dan sunyinya dukungan dapat berkelindan tanpa terlihat. Justru karena itulah negara dituntut lebih peka sebelum semuanya terlambat. Sebab anak-anak tidak diciptakan untuk memikul beban dunia sendirian.
Kemajuan bangsa seharusnya tidak diukur dari tinggi gedung, tetapi dari kerendahan hati untuk menolong yang kecil. Nyawa YBS seperti berbisik pelan, menanyakan apakah Pancasila masih hidup di ruang kelas terpencil. Jika sebuah buku saja bisa memisahkan harapan dari keputusasaan, maka mungkin yang perlu diperiksa bukan hanya anggaran, tetapi juga nurani. Negara tanpa kepekaan hanyalah mesin yang bekerja tanpa rasa.
Dengan program MBG yang menghabiskan ratusan triliun, kita sedang bermimpi menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Namun mimpi itu terasa rapuh ketika sebuah buku justru mampu merenggut nyawa anak bangsa. Apa arti makanan bergizi jika pikiran dibiarkan lapar oleh ketidakadilan. Barangkali yang kita butuhkan bukan hanya program besar, tetapi keberanian untuk memastikan tak ada anak yang tersisih dalam diam.
Pemimpin negeri ini tampak terlalu senang berpidato tentang kemajuan bangsa, seolah tepuk tangan adalah bukti keberhasilan. Tepuk tangan itu kadang terdengar meriah, tetapi hampa bagi mereka yang hidup dalam kekurangan. Di saat yang sama, ada anak bangsa yang menahan malu karena tak mampu membeli sebuah buku. Dan kemajuan pun terasa seperti panggung terang yang lupa menyinari sudut-sudut gelap.
=================
Di banyak sudut negeri ini masih ada kawan-kawan YBS yang berjalan pelan dengan beban yang tak kita lihat. Haruskah mereka menunggu tragedi berikutnya agar akhirnya dianggap ada. Kita tentu tak ingin duka menjadi bahasa yang paling dimengerti negara. Karena setiap anak yang kehilangan harapan sesungguhnya sedang menguji makna kemanusiaan kita.
Jika Pancasila masih ingin dipercaya sebagai bintang penuntun, jawabannya tak boleh berhenti pada janji. Ia harus hadir dalam buku yang terbeli, dalam kelas yang ramah, dalam tangan yang sigap menolong. Melindungi anak bukan proyek sesaat, melainkan panggilan moral yang tak mengenal jeda. Sebab masa depan bangsa jarang runtuh oleh kemiskinan saja, tetapi oleh ketidakpedulian yang dibiarkan terlalu lama.(**)
Penulis: Rudi Sinaba https://www.facebook.com/share/174T1TnkKK/
By: Syafaruddin Sikumbang
