MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Polemik seputar aksi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya dikaitkan dengan dugaan adanya arahan dari “lantai 10” kembali memunculkan sorotan baru. Kali ini, perhatian publik tertuju pada beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, bersama keluarga dan sejumlah ajudan bermain sepak bola di dalam aula rumah dinas gubernur.
Video yang beredar melalui platform TikTok tersebut memperlihatkan aktivitas bermain bola di dalam ruangan aula rumah dinas yang selama ini dikenal sebagai lokasi kegiatan resmi pemerintahan. Kemunculan video itu memicu beragam tanggapan masyarakat, termasuk kritik dari sejumlah kalangan.
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Selasa (23/6)menilai pejabat publik seharusnya tetap menjaga etika dan kepatutan dalam penggunaan fasilitas negara, termasuk rumah dinas dan aula yang melekat pada jabatan gubernur.
“Rumah dinas dan fasilitas yang ada di dalamnya merupakan aset negara yang penggunaannya harus mencerminkan penghormatan terhadap institusi pemerintahan. Aktivitas olahraga keluarga di dalam aula tentu menimbulkan pertanyaan publik terkait kepatutan pemanfaatan fasilitas tersebut,” ujar Azhari, Selasa (23/6).
Menurutnya, sorotan publik semakin menguat karena sebelumnya muncul kontroversi mengenai penggunaan kawasan eks Medan Club sebagai titik kumpul massa aksi dukungan MBG yang oleh sejumlah pihak disebut tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Azhari mengingatkan agar seluruh pejabat negara memberikan teladan dalam menjaga marwah fasilitas publik. Ia menilai standar kepatutan harus diterapkan secara konsisten terhadap seluruh penggunaan aset pemerintah, baik oleh masyarakat maupun pejabat yang sedang menjabat.
“Ketika penggunaan aset daerah oleh masyarakat dipersoalkan dari aspek aturan dan perizinan, maka penggunaan fasilitas negara oleh pejabat juga patut mendapat ukuran yang sama dalam perspektif etika dan kepantasan,” katanya.
Sebelumnya, LIPPSU juga menyoroti aksi ratusan massa pendukung MBG yang berkumpul di kawasan eks Medan Club. Organisasi tersebut meminta aparat berwenang menelusuri berbagai informasi yang berkembang, termasuk dugaan adanya arahan dari pihak tertentu yang disebut berasal dari “lantai 10”.
LIPPSU menilai penggunaan kawasan eks Medan Club sebagai titik konsolidasi massa menimbulkan pertanyaan karena lokasi tersebut merupakan aset bersejarah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Azhari menyebut sulit membayangkan lokasi tersebut dapat digunakan sebagai titik kumpul tanpa adanya sepengetahuan pihak terkait.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Umum Setdaprov Sumut telah menegaskan tidak pernah memberikan izin maupun fasilitas penggunaan lahan eks Medan Club untuk kegiatan konsolidasi massa. Pemprov juga membantah adanya persetujuan resmi terkait pemanfaatan aset daerah tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait video aktivitas sepak bola yang berlangsung di aula rumah dinas gubernur dan menjadi perbincangan di media sosial.
Laporan : Tim
