Sumut

LIPPSU: Ada Korupsi Di Proyek Pengaspalan Jalan Telagah–Parangguam Rp4,8 M, Desak APH Usut Tuntas

MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyoroti pelaksanaan proyek pengaspalan Jalan Telagah–Parangguam di Kabupaten Langkat yang dinilai sarat kejanggalan.

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, yang akrab disapa Ari, Senin (13/4/2026), mengungkapkan bahwa proyek yang bersumber dari APBN dengan nilai anggaran mencapai Rp4,8 miliar tersebut patut dipertanyakan, mengingat realisasi di lapangan diduga hanya dilaksanakan sekitar 1 kilometer.

Menurut Ari, ketidaksesuaian antara besarnya anggaran dan hasil pekerjaan menjadi indikasi awal adanya persoalan dalam pelaksanaan proyek.

“Ini harus menjadi perhatian serius. Dengan anggaran Rp4,8 miliar, sangat tidak masuk akal jika hasil pengaspalan yang terlihat hanya sekitar 1 kilometer. Ada dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan yang harus diusut,” tegasnya.

LIPPSU juga menyoroti minimnya transparansi dalam proyek tersebut. Pasalnya, papan informasi kegiatan yang seharusnya memuat rincian teknis seperti panjang, lebar, dan ketebalan aspal, justru tidak dicantumkan secara lengkap.

“Ini melanggar prinsip keterbukaan informasi publik. Masyarakat berhak mengetahui detail pekerjaan, apalagi proyek ini menggunakan uang negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa proyek yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara itu harus segera dievaluasi secara menyeluruh.

Ia juga meminta pihak pelaksana dan pengawas proyek untuk tidak menutup-nutupi informasi kepada publik.

“Kami mendesak pihak terkait, baik pelaksana maupun BBPJN Sumut, segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat,” katanya.

Selain itu, LIPPSU turut mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan melakukan penyelidikan guna memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).

“APH harus segera turun untuk menelusuri apakah ada potensi penyimpangan dalam proyek ini. Jangan sampai uang negara dirugikan,” pungkasnya.

Penulis : Ahmadi.

Editor: Syafaruddin Sikumbang.

redaksipro

Recent Posts

Rp14 Triliun Anggaran Revitalisasi Sekolah, Proyek Besar Tanpa Pengawasan ?

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik…

21 Juli 2026

AMPERAKSU Klaim Ada Upaya Mediasi di Tengah Sorotan Dugaan Peredaran Rokok Ilegal Helium, Minta Aparat Bertindak Transparan

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Kecil Sumatera Utara (AMPERAKSU) mengaku mendapat upaya pendekatan…

21 Juli 2026

Hak Hukum Tidak Dipergunakan, Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Roy Suryo

JAKARTA, PROMEDIA.NEWS - Hakim tunggal I Ketut Darpawan menolak permohonan praperadilan kedua yang diajukan Roy…

21 Juli 2026

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan, Asumsi Tidak Ada Dasar Hukum

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Menurut Saksi Ahli Roy Suryo dan Dr. Didit Wijayanto, terdapat persoalan mendasar…

21 Juli 2026

LIPPSU Soroti Dugaan Bayang-Bayang Kekuasaan Bupati Deli Serdang dr. Asriluddin Tambunan di Balik Mutasi Birokrasi Deliserdang

DELISERDANG, PROMEDIA.NEWS - Sebuah keputusan mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deliserdang kini menjadi sorotan publik.…

21 Juli 2026

Ledakan Dahsyat Di Perumahan Mewah Grand Polonia Medan, Ini Penjelasan Kapolrestabes

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Ledakan dahsyat dari pipa gas  menyebabkan satu unit rumah mewah di Perumahan…

21 Juli 2026