LIPPSU Dukung Program “Medan Terang” Di Dishub Medan; Dugaan Persekongkolan Pengadaan Lampu Silakan Dibuktikan

MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyatakan dukungan terhadap program “Medan Terang” yang dijalankan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik, khususnya penerangan jalan umum.

Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, menegaskan bahwa kebutuhan pengadaan lampu LED di Kota Medan merupakan hal yang wajar dan mendesak, seiring masih banyaknya titik yang membutuhkan penerangan.

“Program Medan Terang itu kebutuhan kota dan harus didukung. Kota Medan memang butuh lampu LED dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Medan saat ini tengah mendorong revitalisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) secara besar-besaran, dengan kebutuhan diperkirakan mencapai lebih dari 120.000 titik lampu LED di seluruh wilayah kota. Program ini tidak hanya bertujuan memperterang kota, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi serta keamanan masyarakat.

Lebih lanjut, LIPPSU memaparkan bahwa kebutuhan dan proyek lampu LED di Medan merupakan bagian dari strategi besar pembangunan kota. Untuk mewujudkan target “Medan Terang”, diperlukan puluhan ribu titik LED baru guna menggantikan lampu konvensional agar sistem PJU menjadi lebih efisien dan hemat energi.

Selain itu, konsep smart city juga menjadi arah kebijakan, di mana Pemerintah Kota Medan mulai menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan PJU, termasuk rencana pemasangan lampu LED dengan sistem pintar (smart system).

Tak hanya itu, program revitalisasi ini juga didorong melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang mencakup pembangunan sekaligus perawatan infrastruktur penerangan jalan secara berkelanjutan.

“Dengan kebutuhan lebih dari 120 ribu titik lampu LED, tentu pengadaan menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Ini program strategis jangka panjang,” katanya.

Terkait sorotan terhadap pengadaan 2.280 unit lampu LED 45 watt dengan nilai lebih dari Rp1,2 miliar, LIPPSU menilai hal tersebut masih sebatas dugaan yang perlu dibuktikan secara objektif.

“Kalau ada dugaan persekongkolan atau penyimpangan, silakan saja dibuktikan. Jangan langsung disimpulkan seolah-olah sudah pasti terjadi pelanggaran,” tegasnya.

Menurut Azhari, dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah telah diatur melalui mekanisme yang jelas, termasuk melalui sistem e-katalog yang dirancang untuk menjamin transparansi dan efisiensi.

Ia juga mengingatkan agar publik tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menyikapi isu yang berkembang, sembari tetap membuka ruang pengawasan yang konstruktif.

“Pengawasan itu penting, tapi harus objektif. Jangan sampai program yang baik justru terganggu karena opini yang belum tentu benar,” ujarnya.

LIPPSU pun mendorong Dishub Medan untuk terus melanjutkan program “Medan Terang”, termasuk melalui berbagai skema yang telah dirancang, guna memastikan pembangunan dan perawatan PJU berjalan optimal.

“Kami mendukung programnya agar terus berjalan. Kebutuhan lampu LED di Medan memang sangat besar. Kalau memang ada pihak yang menilai ada pelanggaran, tempuh jalur pembuktian sesuai aturan. Itu yang lebih tepat,” pungkas Azhari.

Penulis : Jhon Fitriadi.

Editor: Syafaruddin Sikumbang.