MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menilai blackout massal yang melanda Sumatera bukan sekadar insiden teknis biasa.
Di balik padamnya listrik, muncul rentetan kerugian yang menjalar cepat: ekonomi lumpuh, komunikasi tersendat, aktivitas masyarakat terganggu, hingga rasa aman publik ikut runtuh.
Bencana hidrologi belum benar-benar selesai, kini Sumatera kembali dihantam blackout massal dan jaringan komunikasi megap-megap. Publik pun berhak curiga: ini murni gangguan teknis, atau ada kelalaian sistemik yang selama ini disembunyikan?
Pemadaman listrik massal yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Sumatera pada Jumat malam (22/5/2026) bukan sekadar “mati lampu biasa”.
Sistem interkoneksi Sumatera Bagian Utara dan Sumatera Bagian Tengah terpisah setelah gangguan pada transmisi 275 kV Rumai–Muaro Bungo.
Dampaknya brutal:
Aceh, Sumut, Sumbar, Riau hingga sejumlah wilayah lain gelap gulita dalam waktu hampir bersamaan.
Yang membuat publik makin waswas, blackout itu terjadi di tengah kondisi Sumatera yang belum pulih dari rangkaian bencana hidrologi:
– banjir, longsor, rusaknya infrastruktur jalan, hingga terganggunya jaringan telekomunikasi.
– Saat listrik ambruk, sinyal operator ikut megap-megap. BTS kehilangan daya, akses komunikasi terganggu, transaksi digital lumpuh, dan masyarakat seperti kembali ke era darurat.
PLN memang menjelaskan ini sebagai gangguan sistemik transmisi. Tetapi penjelasan teknis tidak otomatis menghapus pertanyaan publik yang jauh lebih besar:
– Mengapa satu titik gangguan bisa melumpuhkan sistem lintas provinsi?
Jika benar satu jalur transmisi mampu menjatuhkan enam provinsi sekaligus, berarti ada persoalan serius dalam desain ketahanan energi nasional.
Pengamat menyebut fenomena ini sebagai single point of failure, satu titik lemah yang ketika runtuh menyeret seluruh sistem ke jurang gelap.
Lalu, Pemadaman yang terjadi hampir serentak di sejumlah wilayah Sumatera memperlihatkan betapa rentannya sistem infrastruktur dasar kita. Ketika listrik padam, jaringan telekomunikasi ikut terganggu. Mesin ATM berhenti beroperasi, transaksi digital tersendat, pusat layanan publik tergagap, dan pelaku usaha kecil hingga industri menanggung kerugian beruntun.
Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, blackout menjadi pukulan tambahan bagi masyarakat. Pedagang kehilangan omzet, bahan makanan rusak akibat pendingin mati, aktivitas perkantoran terhenti, hingga rumah sakit dan fasilitas kesehatan dipaksa bekerja dalam mode darurat menggunakan genset. Tidak semua sektor memiliki kemampuan cadangan energi yang memadai.
Yang paling terasa justru dampaknya terhadap masyarakat kecil. Ketika listrik padam berjam-jam, warga bukan hanya kehilangan penerangan, tetapi juga akses informasi, komunikasi, bahkan rasa tenang. Di sejumlah daerah, sinyal telepon melemah karena BTS ikut terdampak. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat seperti dipaksa menghadapi krisis tanpa kepastian.
Persoalan ini menjadi semakin serius karena terjadi saat Sumatera masih dibayangi bencana hidrologi di berbagai wilayah. Banjir, longsor, kerusakan jalan, dan cuaca ekstrem belum sepenuhnya pulih.
Blackout massal akhirnya memperlihatkan efek domino:
– Satu sistem runtuh, sistem lain ikut terguncang.
PLN memang menyebut gangguan berasal dari sistem transmisi interkoneksi.
Namun publik tentu berhak bertanya:
– Mengapa satu gangguan bisa berdampak sangat luas?
– Apakah sistem cadangan dan mitigasi benar-benar siap?
– Atau justru ada kelemahan lama yang selama ini tidak pernah dibenahi secara serius?
Dalam tata kelola infrastruktur modern, ketahanan sistem seharusnya menjadi prioritas utama. Infrastruktur vital tidak boleh bergantung pada satu titik lemah. Sebab ketika satu jalur bermasalah lalu seluruh wilayah ikut lumpuh, maka persoalannya bukan lagi sekadar gangguan teknis, melainkan menyangkut kualitas perencanaan dan pengawasan.
Ironisnya, di tengah gencarnya narasi transformasi digital dan modernisasi nasional, fondasi dasar pelayanan publik justru terlihat rapuh. Negara bicara tentang kecerdasan buatan, hilirisasi industri, dan kota pintar, tetapi jutaan warga masih bisa lumpuh hanya karena gangguan transmisi listrik beberapa jam.
Kondisi ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat maupun daerah. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem energi, jaringan cadangan, dan manajemen krisis mutlak dilakukan. Jangan sampai blackout hanya dianggap insiden rutin yang selesai setelah listrik kembali menyala, sementara akar persoalan dibiarkan tetap hidup.
Sebab setelah gelap itu datang, yang terbit bukan hanya cahaya kembali—tetapi juga kerugian beruntun yang harus ditanggung rakyat. Dan publik pantas menuntut agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Laporan : Heriyanto Budi
