MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Persoalan banjir yang terus berulang di Kota Medan kembali menjadi sorotan. Meski ratusan miliar rupiah anggaran daerah telah dikucurkan setiap tahun untuk penanganan banjir, sejumlah kawasan di ibu kota Sumatera Utara itu masih menjadi langganan genangan bahkan luapan air saat hujan deras mengguyur.
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Kamis (25/6) menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan banjir di Medan belum terselesaikan secara menyeluruh.
Menurutnya, masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun sementara banjir masih terus terjadi.
“Jangan biarkan bergoni-goni uang rakyat “hanyut” tiap tahun, tapi banjir di Medan tak kunjung tuntas hingga bumi berhenti berputar,” sindirnya.
Data Pemerintah Kota Medan menunjukkan dari total 2.575 titik banjir dan genangan yang tercatat dalam masterplan drainase kota, sebanyak 1.350 titik telah ditangani. Namun masih terdapat 1.225 titik lainnya yang belum selesai dan akan ditangani secara bertahap.
Dalam dua tahun terakhir, anggaran yang digelontorkan untuk penanganan banjir tergolong sangat besar. Pada APBD Tahun Anggaran 2025, Pemko Medan mengalokasikan lebih dari Rp255 miliar untuk berbagai program pengendalian banjir. Sementara pada Tahun Anggaran 2026 kembali dialokasikan sekitar Rp250 miliar untuk penguatan sistem drainase, khususnya di kawasan Medan Utara. Selain itu terdapat dukungan program pengendalian banjir senilai Rp1,5 triliun dari Bank Dunia yang dikelola melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk normalisasi sungai-sungai utama.
Azhari mengatakan publik tidak hanya membutuhkan laporan penyerapan anggaran maupun klaim jumlah titik yang telah ditangani, tetapi juga bukti nyata berupa berkurangnya banjir di kawasan-kawasan yang selama ini menjadi langganan genangan. Menurutnya, ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat tidak lagi terdampak banjir saat hujan turun.
Kendala Utama
Berdasarkan berbagai kajian dan fakta lapangan, terdapat sejumlah kendala utama yang menyebabkan banjir di Medan belum tuntas. Di antaranya pendangkalan Sungai Deli, Sungai Babura dan Sungai Bedera akibat sedimentasi dan sampah, saluran drainase yang tersumbat, banjir rob di kawasan pesisir, serta alih fungsi lahan yang mengurangi daerah resapan air.
Selain faktor teknis, persoalan kewenangan juga menjadi hambatan. Pemerintah Kota Medan tidak memiliki kewenangan melakukan normalisasi sungai-sungai besar karena menjadi tanggung jawab Balai Wilayah Sungai Sumatera II di bawah pemerintah pusat. Akibatnya, meskipun drainase lingkungan diperbaiki, luapan sungai tetap berpotensi menyebabkan banjir ketika kapasitas sungai tidak memadai.
Kendala lainnya adalah masih tingginya jumlah titik banjir yang belum tertangani, persoalan penyerapan anggaran yang belum optimal, pesatnya pembangunan kawasan perkotaan yang mengurangi daerah resapan air, serta ancaman banjir rob yang terus menghantui wilayah pesisir Medan Utara.
Adapun langkah-langkah yang saat ini dilakukan pemerintah antara lain normalisasi dan pembenahan drainase kota, pembangunan drainase tersier baru, koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II untuk pembenahan tanggul dan sungai, serta pengembangan sistem pemantauan debit air berbasis digital.
Sejumlah kawasan yang hingga kini masih tergolong rawan banjir antara lain Kampung Lalang dan Jalan Gatot Subroto yang kerap terdampak luapan Sungai Deli, Kampung Aur dan Hamdan yang berada di bantaran sungai, kawasan Medan Selayang khususnya Jalan Bunga Mawar dan Jalan Dr Mansyur yang sering mengalami genangan saat hujan deras, serta kawasan Medan Utara seperti Belawan, Labuhan dan Marelan yang rutin terdampak banjir rob.
*Memperkuat Sinergi*
LIPPSU mendorong agar Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat memperkuat sinergi dalam penanganan banjir. Menurut Azhari, masyarakat tidak ingin terus mendengar alasan mengenai perbedaan kewenangan antarinstansi, melainkan mengharapkan solusi konkret terhadap persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut.
“Jangan sampai setiap tahun anggaran penanganan banjir terus membengkak, tetapi masyarakat tetap menghadapi persoalan yang sama. Uang yang digunakan adalah uang rakyat dan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Azhari.
Diperbaiki Di Sini, Banjir Di Sana
Daerah Rawan Banjir di Kota Medan
Kampung Lalang – Jalan Gatot Subroto
Ketinggian air dapat mencapai lebih dari 2 meter saat hujan ekstrem.
Dipicu luapan Sungai Deli dan buruknya sistem drainase kawasan.
Kampung Aur
Salah satu kawasan langganan banjir luapan sungai.
Berada di bantaran kritis Sungai Deli.
Kelurahan Hamdan
Kerap terdampak luapan Sungai Deli.
Permukiman berada dekat aliran sungai sehingga rentan terendam.
Medan Selayang
Genangan rutin terjadi saat hujan deras.
Disebabkan penyumbatan dan kapasitas drainase yang tidak memadai.
Jalan Bunga Mawar (Medan Selayang)
Air sering menggenang setinggi lutut hingga paha orang dewasa.
Termasuk titik banjir yang sering dikeluhkan warga.
Jalan Dr Mansyur
Menjadi salah satu kawasan genangan saat hujan deras.
Berkaitan dengan persoalan drainase makro yang belum optimal.
Belawan
Rawan banjir rob dan genangan akibat pasang air laut.
Diperparah kondisi tanggul dan persoalan pesisir.
Labuhan
Kerap terdampak banjir rob saat pasang laut tinggi.
Menjadi salah satu titik rawan di Medan Utara.
Marelan
Sering mengalami genangan dan banjir rob.
Masuk wilayah yang masih memiliki banyak titik banjir belum tertangani.
Medan Barat
Sejumlah saluran drainase besar mengalami penyumbatan.
Menyebabkan air hujan tertahan dan menimbulkan genangan.
Sungai yang Paling Berpengaruh terhadap Banjir Medan
Sungai Deli.
Sungai Babura.
Sungai Bedera.
Ketiga sungai tersebut mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah sehingga kerap meluap saat hujan deras di wilayah hulu.
Data Pemko Medan
Total titik banjir/genangan dalam masterplan drainase: 2.575 titik.
Sudah ditangani: 1.350 titik.
Belum tertangani: 1.225 titik.
Laporan : Heriyanto
