MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menyoroti kabar keberangkatan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ke luar negeri yang menjadi perhatian publik setelah disinggung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.
Sorotan itu muncul usai ketidakhadiran Rico Waas dalam agenda arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait peresmian Koperasi Desa Merah Putih secara virtual yang diikuti kepala daerah.
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut awalnya mendapat informasi bahwa Rico Waas sedang berada di luar kota. Namun setelah dilakukan pengecekan, posisi Wali Kota Medan tersebut disebut berada di luar negeri.
“Tadi katanya ke luar kota, tapi ternyata dicek posisinya di luar negeri. Ini yang tidak boleh. Kita akan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata Bobby kepada wartawan usai agenda peresmian Koperasi Merah Putih Kecamatan Medan Tuntungan, Sabtu (16/5/2026).
Menanggapi hal tersebut, Azhari AM Sinik meminta agar persoalan ini disikapi secara terbuka dan proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Jangan dibiarkan lama-lama nanti “ngegas,” Bobby kayaknya seperti cengeng-engsan hehehe, ” kata Azhari bercanda.
“Kalau memang ada perjalanan dinas atau keperluan pribadi ke luar negeri, sebaiknya dijelaskan secara transparan kepada publik. Jangan sampai muncul kesan ada informasi yang berbeda antara laporan awal dengan fakta di lapangan,” ujar Azhari, Minggu (17/5).
Menurutnya, keterbukaan informasi penting dilakukan karena jabatan kepala daerah melekat dengan tanggung jawab publik dan pengawasan masyarakat.
Namun demikian, hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Medan maupun Rico Waas terkait tujuan keberangkatan, status izin perjalanan, maupun agenda di luar negeri tersebut.
Pihak Pemko Medan melalui jajaran terkait juga belum memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai informasi yang berkembang tersebut.
Sementara itu, sejumlah pengamat menilai polemik ini sebaiknya segera diklarifikasi secara terbuka untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Laporan : Suardi, SH
