Setelah Muswilub, DPW Gebu Minang Sumut Kini Jadi Gelap

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Pasca pelaksanaan Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswilub) DPW Gebu Minang Sumatera Utara pada September 2024, aktivitas organisasi tersebut disebut mengalami penurunan signifikan dan dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sebelumnya, Ketua DPW Gebu Minang Sumut Drs. Putrama Alkhairi ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) oleh DPP Gebu Minang, yang kemudian menunjuk Dr. H. Chairul Umaiya, SE.Ak sebagai Plt Ketua DPW Gebu Minang Sumut pada tahun 2024.

Di bawah kepemimpinan Plt tersebut, Muswilub digelar di Medan dan menetapkan Ir. Dasril Pilly, MM sebagai ketua terpilih menggantikan Putrama Alkhairi. Muswilub juga membentuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan baru DPW Gebu Minang Sumut.

Namun, setelah kurang lebih dua tahun berjalan, sejumlah pihak menyebut tidak ada aktivitas organisasi yang signifikan, termasuk rapat maupun kegiatan kepengurusan. Kondisi ini membuat sebagian pengurus lama mengaku tidak mengetahui perkembangan maupun keberadaan organisasi secara jelas.

Sekretaris Panitia Muswilub, Ramadius, saat dikonfirmasi menyampaikan keprihatinannya atas kondisi tersebut. Ia menilai keberlanjutan hasil Muswilub tidak terlihat di lapangan.

“Banyak masyarakat Minang di Sumatera Utara mempertanyakan keberadaan hasil Muswilub yang seolah hilang tanpa jejak,” ujarnya.

Ramadius juga menyatakan siap bersama sejumlah pihak untuk menyampaikan persoalan ini kepada Ketua Umum DPP Gebu Minang di Jakarta, Osman Sapta Odang, agar dilakukan evaluasi terhadap hasil Muswilub DPW Gebu Minang Sumut.

Ia bahkan meminta agar DPP mempertimbangkan pembatalan hasil Muswilub tersebut apabila kondisi organisasi tetap tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Ir. Dasril Pilly, MM terkait sejumlah pertanyaan dan kritik yang disampaikan tersebut.

Lebih lanjut, sejumlah kalangan internal menilai kondisi “vakum” ini berpotensi melemahkan peran DPW Gebu Minang Sumut sebagai wadah konsolidasi masyarakat Minang di daerah. Mereka berharap ada langkah cepat dari pengurus pusat untuk memastikan organisasi kembali berjalan sesuai fungsi dan tujuan awalnya.

Di sisi lain, pengamat organisasi kemasyarakatan di Medan menilai stagnasi pasca Muswilub kerap terjadi bila tidak diikuti dengan konsolidasi kepengurusan yang kuat dan program kerja yang jelas.

Hal ini dinilai penting agar organisasi tidak hanya berhenti pada proses pemilihan, tetapi juga berlanjut pada aktivitas nyata di tengah masyarakat.

Laporan : Jhon Fitriadi