Medan, 10 Februari 2026.
MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Sedikitnya enam pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tercatat mengundurkan diri dalam kurun waktu kurang dari satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Sumut Bobby Nasution. Meski masing-masing disertai alasan resmi yang berbeda, rangkaian pengunduran diri tersebut menimbulkan kesan kuat bahwa birokrasi Pemprovsu tengah berada dalam kondisi remuk redam akibat tekanan kerja yang berat.
Terbaru, dua kepala dinas strategis memilih mundur dalam waktu berdekatan, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut Hendra Dermawan Siregar serta Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Fitra Kurnia.
Hendra yang dilantik pada 22 Agustus 2025 bahkan belum genap enam bulan menjabat ketika dikabarkan mengundurkan diri. Meski belum ada keterangan resmi, sumber internal menyebutkan pengunduran diri tersebut berkaitan dengan tingginya tekanan pekerjaan, terutama di dinas yang mengelola proyek strategis dan anggaran besar.
Sementara itu, Fitra Kurnia dikabarkan mundur sejak 9 Februari 2026. Pejabat yang dilantik pada 15 Agustus 2025 itu belum memberikan penjelasan terbuka dan menyarankan media meminta keterangan resmi dari pejabat berwenang di Pemprovsu.
Sebelumnya, dua kepala dinas lainnya mundur secara beruntun pada Oktober 2025. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut Hasmirizal Lubis mengundurkan diri pada 14 Oktober 2025 dengan alasan keluarga. Enam hari kemudian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ketapang) Sumut Rajali mundur dengan alasan kesehatan.
Selain itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumut Muhammad Rahmadani Lubis mundur pada Mei 2025 dengan alasan ingin fokus pada pendidikan. Sementara Kepala Dinas Kominfo Sumut Ilyas Sitorus mengajukan pengunduran diri pada Maret 2025 dengan alasan pensiun dini.
Remuk Redam di Internal Birokrasi
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) Azhari AM Sinik menilai, banyaknya pejabat strategis yang mundur dalam waktu relatif singkat mencerminkan kondisi birokrasi Pemprovsu yang tidak sedang baik-baik saja.
“Kalau satu dua orang mundur, itu masih bisa disebut kebetulan. Tapi kalau enam pejabat penting mundur dengan alasan berbeda-beda dalam waktu berdekatan, itu menandakan birokrasi sedang remuk redam,” ujar Azhari Sinik.
Menurutnya, alasan keluarga, kesehatan, pendidikan, hingga pensiun dini memang sah secara administratif. Namun, rangkaian peristiwa tersebut memberi kesan kuat bahwa beban kerja dan tekanan di lingkungan Pemprovsu tidak mampu ditahan oleh semua pejabat.
Benang Merahnya Tekanan
“Alasannya beragam, tapi benang merahnya satu: tekanan. Ada yang memilih mundur secara halus, ada yang tiba-tiba, ada pula yang memilih diam. Ini seperti medan perang birokrasi, tidak semua sanggup bertahan,” katanya.
Azhari juga menyoroti sikap bungkam para pejabat Pemprovsu terkait alasan pengunduran diri tersebut. Hingga kini, Gubernur Sumut, Sekretaris Daerah, Inspektorat, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum memberikan penjelasan komprehensif kepada publik.
“Bungkamnya pejabat justru memperkuat kesan ada persoalan serius di internal. Transparansi seharusnya dibuka agar publik tidak menafsirkan sendiri apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.
LIPPSU menilai, jika kondisi ini dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh, bukan tidak mungkin akan kembali terjadi gelombang pengunduran diri pejabat lainnya. Situasi tersebut dinilai dapat mengganggu stabilitas birokrasi serta berdampak langsung pada kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Sumatera Utara.
By: Syafaruddin Sikumbang,
