MEDAN, PROMEDIA. NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Kamis (11/6), menyoroti aksi protes warga Jalan STM Gang Suka Cita, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, yang mendatangi rumah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Benny Sinomba Siregar, di tengah krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
Menurut Azhari, peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan distribusi air bersih, melainkan telah memunculkan persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat yang berhari-hari kesulitan memperoleh kebutuhan dasar.
“Warga sedang krisis air untuk mandi, mencuci, memasak, bahkan untuk kebutuhan ibadah. Ketika mereka melihat mobil tangki datang ke rumah seorang pejabat, wajar jika muncul pertanyaan apakah rakyat dan pejabat diperlakukan sama dalam situasi darurat,” kata Azhari.
Aksi protes terjadi pada Rabu (10/6) ketika warga melihat mobil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan memasok air ke rumah pejabat tersebut. Warga yang sejak malam sebelumnya mengalami mati air langsung mendatangi lokasi dan mempertanyakan prioritas penyaluran air bersih.
Beberapa warga mengaku kecewa karena saat mereka kesulitan mendapatkan air, armada pemerintah justru terlihat mengisi pasokan air ke rumah pejabat.
“Air mati dari malam. Kami susah mandi dan masak. Tapi yang kami lihat justru mobil damkar mengisi air ke rumah pejabat,” ujar seorang warga.
Situasi sempat memanas. Warga yang didominasi ibu rumah tangga membawa ember dan berkumpul di sekitar lokasi untuk meminta penjelasan. Berdasarkan keterangan warga, mobil damkar kemudian meninggalkan lokasi setelah mendapat protes dari masyarakat.
*Dipicu Kerusakan Instalasi Tirtanadi*
Krisis air yang memicu kemarahan warga bermula dari gangguan operasional Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Deli Tua milik Perumda Tirtanadi.
Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, menjelaskan gangguan terjadi akibat kerusakan komponen vital dan kebocoran pipa distribusi utama berdiameter 1.000 milimeter yang dipicu pemadaman listrik berulang.
Menurut Tirtanadi, mati-hidupnya pasokan listrik secara berulang menimbulkan tekanan kejut (shock pressure) pada sistem pompa sehingga mengakibatkan kerusakan mesin dan jaringan distribusi air.
Akibat gangguan tersebut, produksi air dari IPAM Deli Tua sempat dihentikan sementara untuk proses perbaikan mesin dan penyambungan kembali pipa yang rusak.
Sejumlah wilayah terdampak meliputi Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area, Medan Maimun, Medan Perjuangan, sebagian Medan Johor, serta wilayah Delitua dan Percut Sei Tuan.
*Modus*
Azhari mengatakan, meskipun belum ada bukti bahwa distribusi air dilakukan secara eksklusif kepada pejabat tertentu, namun kehadiran mobil tangki di rumah pejabat saat warga sedang kesulitan memperoleh air telah menciptakan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Modus yang dipersepsikan masyarakat adalah adanya pelayanan khusus kepada kalangan tertentu saat kondisi darurat. Terlepas benar atau tidak, pemerintah harus memahami bahwa yang dilihat rakyat adalah fakta di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan distribusi bantuan air dilakukan secara terbuka dan dapat diakses seluruh warga terdampak agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
“Kalau memang air itu untuk masyarakat sekitar, proses penyalurannya harus transparan. Jangan sampai masyarakat melihat mobil tangki masuk ke rumah pejabat sementara mereka tidak mendapatkan air sama sekali,” katanya.
*Tirtanadi dan Damkar Bantah*
Menanggapi polemik tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan menegaskan bahwa distribusi air dilakukan atas koordinasi dengan Perumda Tirtanadi untuk membantu masyarakat yang terdampak gangguan pasokan air.
Pihak Damkar membantah air bersih disalurkan khusus untuk kepentingan pribadi pejabat tertentu. Menurut mereka, armada yang diterjunkan bertugas membantu distribusi air bagi masyarakat di kawasan terdampak.
Sementara itu, Perumda Tirtanadi menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas gangguan pelayanan yang terjadi dan memastikan perbaikan terus dilakukan agar distribusi air kembali normal.
Sebagai langkah darurat, Tirtanadi menyiagakan mobil tangki air bersih gratis di wilayah terdampak serta membuka layanan pengaduan pelanggan selama 24 jam.
Azhari meminta Pemerintah Kota Medan dan Perumda Tirtanadi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi air darurat agar kejadian serupa tidak kembali memicu konflik sosial di tengah masyarakat.
“Persoalan air bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal rasa keadilan. Ketika rakyat antre ember dan jeriken, sementara pejabat terlihat mendapat pasokan lebih dulu, maka kepercayaan publik yang dipertaruhkan,” pungkasnya.
Laporan : Tim
