MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, menyoroti aksi penolakan keras yang disuarakan oleh Garda Kamtibmas Kota Medan terkait pemberlakuan biaya air limbah yang digabungkan ke dalam tagihan rekening air minum oleh Perumda Tirtanadi.
Dalam keterangannya pada Sabtu (11/7/2026), Azhari A.M Sinik menyatakan bahwa gelombang penolakan dari elemen masyarakat merupakan respons yang sangat logis dan berdasar hukum akibat ketidakadilan tata kelola serta buruknya asas transparansi pelayanan publik.
Azhari menegaskan bahwa pemaksaan biaya limbah secara sepihak ini telah menabrak asas keadilan karena membebani finansial rumah tangga kelas bawah.
Kebijakan tersebut juga melanggar UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik lantaran Tirtanadi tetap menagih retribusi kepada warga di berbagai wilayah yang bahkan belum terhubung atau tidak menikmati fasilitas jaringan pipa air limbah domestik secara nyata.
Kritik tajam juga diarahkan pada kontrasnya tuntutan kenaikan biaya dengan kualitas pelayanan utama yang dinilai masih buruk di lapangan. Warga di berbagai kecamatan di Kota Medan dilaporkan masih terus mengeluhkan pasokan air bersih yang sering mati total, macet selama berhari-hari, berbau, serta keruh.
Alasan Penolakan Garda Kamtibmas Medan
Beban Ekonomi Ganda :
Penyatuan biaya air limbah ke dalam rekening air minum dinilai sebagai pemaksaan sepihak yang menambah beban pengeluaran bulanan rumah tangga secara signifikan.
Pelayanan Air Masih Buruk :
Warga mengeluhkan ketidakadilan karena tarif terus dituntut naik atau ditambah komponen baru, sementara pasokan air bersih dari Perumda Tirtanadi sering mati, keruh, berbau, dan macet selama berhari-hari di berbagai kecamatan.
Minimnya Fasilitas IPAL :
Banyak wilayah pelanggan yang sebenarnya belum terhubung atau tidak menikmati fasilitas instalasi pipa air limbah domestik secara nyata, namun tetap diwajibkan membayar retribusi tersebut.
Tuntutan Transparansi:
Garda Kamtibmas mendesak agar Ombudsman dan DPRD Sumatera Utara turun tangan mengevaluasi tata cara penetapan kebijakan ini agar sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
KLEN TENGOK SETUMPUK MASALAH DI TIRTANADI
Klaster IPAM Deli Tua :
Meliputi Medan Amplas, Medan Kota, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Maimun, dan sebagian Deli Serdang.
Gangguan di area ini biasanya terjadi akibat turbulensi pipa atau kerusakan mesin mixer pasca-pemadaman listrik.
Klaster Cabang Tuasan:
Meliputi wilayah sekitar Medan Tembung dan Medan Perjuangan. Baru-baru ini, warga di Jalan Permai bahkan sempat mendatangi kantor cabang karena air mati berhari-hari.
Klaster Medan Tuntungan & Denai :
Sering mengalami kendala debit air mengecil atau mati pada jam-jam puncak akibat masalah tekanan jaringan distribusi.
Penyebab Utama Air Sering Mati
Gangguan Kelistrikan (Blackout) :
Pompa utama di IPAM membutuhkan daya listrik stabil. Ketika listrik padam, perpindahan ke genset sering memicu tekanan mendadak yang membuat pipa distribusi pecah.
Kondisi Cuaca & Air Baku :
Cuaca buruk dan meluapnya sungai (seperti Sei Belawan) meningkatkan kadar lumpur secara drastis, sehingga proses filtrasi di IPAM Sunggal melambat.
Perawatan Pipa Utama :
Kebocoran pada Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) berdiameter besar membutuhkan waktu perbaikan 2-3 hari hingga air kembali normal ke ujung pipa pelanggan.
LALAI DI SANA SINI, DICUEKIN PULA
1. Kelalaian Teknis & Infrastruktur (Maintenance)
Ketidakmampuan Mengantisipasi Blackout :
Kritik utama tertuju pada seringnya mesin instalasi (seperti mesin mixer/agitator) di IPAM rusak atau pipa pecah akibat lonjakan tekanan setiap kali listrik padam. Manajemen dianggap lalai karena tidak memiliki sistem proteksi atau back-up daya otomatis yang memadai untuk melindungi mesin vital.
Lambatnya Penanganan Kebocoran :
Banyak pipa distribusi utama yang sudah tua dan rapuh. Kelalaian dalam melakukan peremajaan berkala membuat kebocoran sering terjadi, dan proses perbaikannya dinilai lambat sehingga warga harus mengungsi atau membeli air eceran berhari-hari.
2. Kelalaian Administratif & Operasional Petugas
Kesalahan Pencatatan Meteran :
Berdasarkan laporan resmi ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut, petugas lapangan kerap lalai dalam mengecek fisik meteran secara akurat. Dampaknya, banyak warga mengeluhkan lonjakan tarif secara mendadak yang tidak masuk akal (kasus tagihan membengkak hingga jutaan rupiah).
Distribusi Air Keruh :
Dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Sumut, manajemen mengakui adanya ribuan aduan terkait pasokan air yang keruh, berlumpur, dan berbau. Hal ini menunjukkan kelalaian pada fungsi pengawasan kualitas sebelum air dialirkan ke pipa pelanggan.
Langkah Koreksi
Merespons gelombang protes yang meluas, Manajemen Perumda Tirtanadi akhirnya melakukan langkah koreksi total demi meredam gejolak di masyarakat.
Direktur Utama Perumda Tirtanadi, Ardian Surbakti, mengumumkan bahwa per Juli 2026, aturan lama yang menyatukan tarif tersebut resmi dicabut melalui SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/321/KPTS/2026 dan digantikan dengan kebijakan penurunan tarif pemakaian air bersih.
Selain membatalkan penggabungan tarif, dia menjelaskan bahwa pihaknya kini memisahkan klaster layanan secara adil.
Tagihan air limbah sistem perpipaan kini hanya diwajibkan bagi 21.200 rumah yang terhubung langsung, sementara wilayah non-perpipaan dialihkan ke program Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dengan biaya cicilan Rp17.500 per bulan untuk fasilitas penyedotan berkala.
Guna mengantisipasi kesalahan penagihan di masa mendatang, Tirtanadi juga mulai menerapkan aplikasi pemetaan digital QGIS sejak Januari 2026 untuk mengintegrasikan database pelanggan secara presisi.
Pihak manajemen secara resmi turut menyampaikan permohonan maaf atas gangguan distribusi air yang sempat terjadi dan berkomitmen fokus membenahi infrastruktur pompa di Kota Medan.
Laporan : Tim
