MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyoroti kemunculan sosok Samuel Nababan di dekat Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution saat agenda peresmian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Medan, Sabtu (16/5/2026).
Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, Senin (18/5/2026), menilai kemunculan sosok yang pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu di lingkaran acara resmi pemerintahan memunculkan tanda tanya besar di tengah publik.
“Kalau memang Samuel Nababan sudah dua kali dipanggil KPK dan tidak hadir, lalu sekarang muncul bebas di dekat pejabat publik, masyarakat tentu bertanya, KPK kok diam?” kata Azhari.
Sorotan publik mencuat setelah video berdurasi sekitar 20 detik beredar luas di media sosial. Dalam video tersebut, pria yang diduga Samuel Nababan tampak berdiri tepat di belakang Bobby Nasution saat Gubernur Sumut memberikan keterangan kepada wartawan terkait agenda Koperasi Merah Putih di kawasan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan.
Acara itu merupakan bagian dari peluncuran nasional 1.061 titik Koperasi Merah Putih yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto secara virtual.

Nama Samuel Nababan sebelumnya mencuat dalam persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Dalam persidangan tersebut muncul istilah “Blok Medan” yang dikaitkan dengan pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Maluku Utara.
Dari persidangan itu, perhatian publik mulai mengarah kepada sejumlah pengusaha dan pihak yang disebut memiliki relasi dengan lingkar kekuasaan di Sumatera Utara.
Samuel kemudian disebut dalam sejumlah pemberitaan nasional sebagai sosok yang memiliki kedekatan dengan Bobby Nasution sejak Pilkada Medan 2020. Ia dikabarkan aktif di jaringan relawan muda pendukung Bobby hingga Pilgub Sumut 2024.
Selain itu, sejumlah laporan media juga mengaitkan Samuel dengan beberapa perusahaan konstruksi dan pertambangan yang disebut bergerak dalam bisnis tambang nikel di Halmahera, Maluku Utara.
KPK lalu memanggil Samuel Nababan untuk dimintai keterangan terkait pengembangan perkara Abdul Gani Kasuba dan dugaan pengurusan izin tambang. Namun dalam berbagai pemberitaan, Samuel disebut beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik.
Meski demikian, hingga kini belum ada penetapan tersangka terhadap Samuel Nababan maupun Bobby Nasution dalam perkara tersebut.
Azhari mengatakan, munculnya sosok yang dikaitkan dengan perkara hukum di ruang publik bersama kepala daerah dapat memunculkan persepsi negatif terhadap komitmen pemberantasan korupsi.
“Ini bukan soal bersalah atau tidak bersalah. Tapi ketika seseorang sedang menjadi perhatian dalam proses hukum, lalu tampil bebas di ring utama kegiatan pemerintahan, tentu memunculkan pertanyaan publik soal penegakan hukum,” ujarnya.
LIPPSU juga meminta KPK terbuka kepada masyarakat terkait perkembangan penanganan perkara yang menyeret nama Samuel Nababan agar tidak menimbulkan spekulasi liar.
“Kalau memang masih saksi, jelaskan ke publik. Kalau ada proses hukum lanjutan, sampaikan. Jangan sampai muncul kesan tebang pilih atau takut menyentuh lingkar kekuasaan,” katanya.
Sementara itu, hingga Senin sore, belum ada pernyataan resmi dari Bobby Nasution terkait viralnya video tersebut maupun hubungan kedekatannya dengan Samuel Nababan.
Pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga belum memberikan klarifikasi khusus mengenai keberadaan pria tersebut di area protokoler kegiatan gubernur.
Di sisi lain, KPK juga belum mengeluarkan keterangan resmi terbaru pasca-viral video kemunculan Samuel Nababan di acara pemerintah daerah tersebut.
Sebelumnya, juru bicara KPK pernah menyatakan pemanggilan pihak-pihak yang namanya muncul dalam persidangan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan kecukupan alat bukti.
Kemunculan Samuel Nababan di dekat Bobby Nasution memicu beragam reaksi di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan lemahnya pengawasan protokoler dalam acara resmi pemerintahan, sementara sebagian lainnya mendesak KPK segera mengambil langkah hukum tegas apabila memang terdapat panggilan yang tidak dipenuhi.
Pengamat sosial politik di Sumut juga menilai polemik tersebut dapat memengaruhi persepsi publik terhadap citra pemerintahan bersih dan transparan, terutama ketika isu dugaan korupsi dikaitkan dengan lingkar kekuasaan daerah.
Kronologi Munculnya Nama Samuel Nababan dan Kaitannya dengan Bobby Nasution
1. Pilkada Medan 2020 – Masuk Lingkar Relawan Bobby
Nama Samuel Nababan mulai dikenal di lingkungan politik Sumatera Utara setelah disebut aktif dalam jaringan relawan pendukung Bobby Nasution sejak Pilkada Medan 2020. Dalam berbagai informasi yang beredar, Samuel disebut ikut terlibat dalam penggalangan dukungan kelompok anak muda dan jejaring relawan.
2. Pilgub Sumut 2024 – Kedekatan Kian Disorot
Saat kontestasi Pilgub Sumut 2024, hubungan Samuel dengan lingkar Bobby kembali menjadi perhatian. Ia disebut beberapa kali terlihat dalam kegiatan yang berkaitan dengan tim pendukung maupun aktivitas nonformal di sekitar jaringan pendukung Bobby Nasution.
3. Muncul Istilah “Blok Medan” di Sidang Abdul Gani Kasuba
Nama Samuel Nababan kemudian mencuat lebih luas setelah persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, di Pengadilan Tipikor Ternate.
Dalam persidangan itu muncul istilah “Blok Medan”, yang disebut berkaitan dengan pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Maluku Utara. Dari sinilah perhatian publik mulai mengarah kepada sejumlah pengusaha dan pihak yang diduga memiliki relasi dengan lingkar kekuasaan di Sumatera Utara.
4. Samuel Dikaitkan dengan Bisnis Tambang
Sejumlah laporan media dan investigasi menyebut Samuel Nababan diduga memiliki keterkaitan dengan sejumlah perusahaan konstruksi dan pertambangan yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan jaringan bisnis orang dekat Bobby Nasution.
Nama beberapa perusahaan sempat disebut dalam berbagai pemberitaan, termasuk yang bergerak di sektor pertambangan nikel di Halmahera, Maluku Utara. Namun hingga kini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan keterlibatan pidana Samuel dalam perkara tersebut.
5. Dipanggil KPK Sebagai Saksi
KPK kemudian memanggil Samuel Nababan untuk dimintai keterangan terkait pengembangan kasus Abdul Gani Kasuba dan dugaan pengurusan izin tambang.
Dalam sejumlah pemberitaan nasional, Samuel disebut beberapa kali tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Kondisi itu memicu sorotan publik karena KPK dinilai belum mengambil langkah tegas meski pemanggilan sudah dilakukan lebih dari sekali.
6. Publik Mulai Mengaitkan Samuel dengan Bobby Nasution
Karena kedekatan Samuel dengan jaringan relawan dan lingkar pergaulan Bobby Nasution, publik mulai menghubungkan keduanya, terutama setelah nama Samuel muncul dalam pusaran perkara tambang Maluku Utara.
Namun hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari KPK yang menyebut Bobby Nasution terlibat dalam perkara tersebut. Bobby juga belum pernah diumumkan sebagai tersangka maupun pihak yang dipanggil penyidik dalam kasus Abdul Gani Kasuba.
7. Video Viral di Acara Koperasi Merah Putih – Mei 2026
Polemik kembali memanas setelah beredar video yang memperlihatkan sosok diduga Samuel Nababan berdiri tepat di belakang Bobby Nasution dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Medan, 16 Mei 2026.
Video itu viral di media sosial karena Samuel diketahui pernah dipanggil KPK. Publik mempertanyakan bagaimana sosok yang sedang menjadi perhatian penyidik bisa berada di area dekat gubernur dalam kegiatan resmi pemerintahan.
8. Kritik Publik dan Desakan ke KPK
Sejumlah elemen masyarakat sipil, pengamat, hingga LSM antikorupsi kemudian mendesak KPK memberikan penjelasan terbuka terkait perkembangan kasus Samuel Nababan.
Mereka menilai kemunculan Samuel secara terbuka di dekat kepala daerah dapat memunculkan persepsi adanya perlindungan politik atau lemahnya penegakan hukum, meski hingga kini belum ada penetapan tersangka terhadap Samuel maupun Bobby Nasution.
Laporan : Tim






