MEDAN, PROMEDIA,NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik angkat bicara menyoroti Antrian panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan dan daerah sekitarnya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan pengelola energi nasional.
Di tengah keresahan masyarakat yang rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM, muncul dua narasi yang berbeda.
Pertamina Patra Niaga menyebut kondisi tersebut terjadi akibat peningkatan konsumsi masyarakat sekitar 5–10 persen, seiring meningkatnya aktivitas sekolah dan perkantoran. Pertamina juga memastikan distribusi telah kembali normal, stok aman, dan tambahan armada mobil tangki telah dilakukan.
Setelah beberapa hari masyarakat menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Medan dan sekitarnya telah kembali berjalan normal. Namun, di balik klaim pemulihan distribusi tersebut, muncul pertanyaan publik: apakah persoalan hanya sebatas lonjakan permintaan, atau ada persoalan lebih dalam dalam rantai pasok energi?
Pertamina menyebut peningkatan kebutuhan BBM terjadi akibat meningkatnya aktivitas masyarakat, termasuk kembali aktifnya kegiatan sekolah dan perkantoran yang berdampak pada kenaikan mobilitas warga. Namun, kondisi di lapangan sempat menunjukkan wajah berbeda, tegas Azhari A.M Sinik
Sejumlah warga mengeluhkan antrean panjang, waktu tunggu yang tidak biasa, hingga kekhawatiran kehabisan BBM. Bagi pengemudi transportasi, pedagang kecil, dan pekerja yang bergantung pada kendaraan, antrean bukan sekadar persoalan teknis, tetapi berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka.
Di tengah perbedaan antara laporan resmi dan pengalaman masyarakat, muncul pertanyaan:
Apakah benar hanya karena peningkatan konsumsi? Atau ada persoalan lain dalam sistem distribusi BBM yang belum terbuka ke publik?
*LIPPSU : Jangan Lempar Kesalahan kepada Masyarakat*
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, menilai pemerintah dan Pertamina harus memberikan penjelasan yang lebih transparan.
Menurutnya, alasan kenaikan konsumsi 5–10 persen perlu diuji secara logis.
“Kalau memang penyebabnya hanya peningkatan kebutuhan masyarakat, pertanyaannya kenapa sistem distribusi tidak mampu mengantisipasi? Bukankah pola peningkatan aktivitas masyarakat dapat diprediksi?,” ujar Azhari Sinik.
Ia menegaskan masyarakat tidak boleh terus menjadi pihak yang disalahkan karena membeli BBM sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai rakyat yang sudah antre panjang justru dianggap penyebab masalah. Pemerintah dan Pertamina harus menjelaskan apakah persoalannya ada pada stok, distribusi, armada pengangkutan, atau perencanaan kebutuhan,” tegasnya.
LIPPSU juga meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution tidak hanya menerima laporan administratif, tetapi memastikan langsung kondisi distribusi BBM di lapangan. Menurut Azhari Sinik, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan kebutuhan energi masyarakat berjalan tanpa gangguan.
“Gubernur Sumut Bobby Nasution harus mendapatkan laporan yang utuh. Jangan hanya berdasarkan laporan di atas meja. Lihat fakta di SPBU, dengarkan keluhan masyarakat dan pelaku usaha.” Sebab, tegas Azhari persoalan BBM menyangkut kepentingan publik yang luas.
“Kalau Pertamina mengatakan normal, pemerintah mengatakan terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan kesulitan, maka harus dicari titik masalahnya. Jangan sampai ada jarak antara laporan resmi dan realitas lapangan,” dan jangan bohongi masyarakat dengan narasi” yang berulang dan tak sesuai fakta lapangan, tegas Azhari A.M Sinik
*Pertanyaan Besar di Balik Krisis Antrean*
Peristiwa antrean BBM di Medan menjadi pengingat bahwa ketahanan energi bukan hanya soal stok tersedia, tetapi bagaimana sistem mampu menjamin BBM sampai ke masyarakat tepat waktu.
*Kini publik menunggu jawaban :*
– Apakah cadangan BBM memang cukup sejak awal?
– Apakah distribusi berjalan sesuai kebutuhan wilayah?
– Apakah sistem antisipasi Pertamina mampu membaca lonjakan konsumsi?
– Mengapa antrean bisa terjadi jika stok disebut aman?
Sebab bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan hanya pernyataan bahwa “kondisi sudah normal”.
Ukuran sebenarnya adalah ketika warga tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU hanya untuk mendapatkan bahan bakar.
Antrean mungkin sudah berkurang, tetapi pertanyaan publik belum selesai :
Siapa yang benar-benar membaca kondisi lapangan, dan siapa yang hanya membaca angka laporan? Namun Krisis Kepercayaan Jadi Sorotan.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pertamina mengaku melakukan sejumlah langkah percepatan, mulai dari penambahan armada mobil tangki, penguatan personel distribusi, hingga optimalisasi operasional Fuel Terminal Medan dan sejumlah SPBU selama 24 jam.
Pada 14 Juli 2026, Pertamina menyebut realisasi penyaluran mencapai 104 persen dari target harian dengan pengoperasian 149 unit mobil tangki atau sekitar 115 persen dari kondisi normal.
Namun, angka distribusi tersebut belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat yang sebelumnya harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM.
Fenomena antrean BBM dalam perspektif sosial bukan sekadar persoalan teknis distribusi. BBM merupakan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika akses terhadap energi terganggu, dampaknya dapat merambat ke sektor transportasi, perdagangan, hingga produktivitas harian warga, ujar Azhari A.M Sinik
Pertanyaan yang kini muncul adalah: apakah lonjakan permintaan benar-benar menjadi satu-satunya penyebab, atau terdapat celah dalam sistem perencanaan stok dan distribusi yang perlu dievaluasi?
Sebab, dalam sistem energi nasional, ketepatan membaca pola konsumsi masyarakat menjadi kunci. Lonjakan kebutuhan yang dapat diprediksi seharusnya menjadi bagian dari skenario distribusi, bukan muncul sebagai kejutan yang membuat masyarakat harus mengantre.
Kini bola evaluasi berada pada pemerintah dan Pertamina: memastikan agar antrean BBM tidak kembali menjadi rutinitas ketika terjadi peningkatan konsumsi masyarakat.
Siapa yang sebenarnya berbohong?
Apakah benar antrean BBM hanya disebabkan meningkatnya konsumsi masyarakat akibat aktivitas sekolah dan perkantoran yang kembali normal ? Atau ada persoalan lain dalam sistem distribusi yang belum dibuka secara terang kepada publik?
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, angkat bicara. Ia menilai pemerintah dan Pertamina harus memberikan penjelasan yang lebih transparan agar masyarakat tidak menjadi korban informasi yang saling bertentangan.
“Jangan rakyat hanya diberikan alasan teknis tanpa ada evaluasi menyeluruh. Kalau memang persoalannya hanya kenaikan permintaan 5 sampai 10 persen, maka harus dijelaskan mengapa sistem distribusi tidak mampu mengantisipasi kondisi tersebut,” ujar Azhari Sinik.
Menurutnya, BBM bukan sekadar komoditas perdagangan, tetapi menyangkut kepentingan publik. Ketika terjadi antrean panjang, dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil, pengemudi transportasi, pelaku usaha, hingga pekerja harian.
Pertanyaan masyarakat sederhana :
“Stok ada atau tidak? Distribusi terganggu atau tidak? Kalau semuanya normal, kenapa sebelumnya terjadi antrean panjang?” katanya.
LIPPSU meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pertamina melakukan evaluasi terbuka terhadap rantai distribusi BBM, mulai dari ketersediaan stok di terminal, jumlah armada distribusi, pola konsumsi, hingga mekanisme pengawasan di tingkat SPBU.
Sebab, menurut Azhari, persoalan energi tidak boleh hanya diselesaikan setelah terjadi keresahan publik.
“Jangan tunggu rakyat mengantre berjam-jam baru sistem diperbaiki. Pemerintah harus hadir sebelum masalah membesar,” tegasnya.
Kini publik menunggu konsistensi antara pernyataan pemerintah, Pertamina, dan realitas di lapangan.
Evaluasi berada pada pemerintah dan Pertamina :
Memastikan agar antrean BBM tidak kembali menjadi rutinitas ketika terjadi peningkatan konsumsi masyarakat, tegas Azhari A.M.Sinik.
Laporan : Tim
