MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Pengamat politik dan pembangunan Sumatera Utara, Azhari A.M Sinik, mengatakan mantan Presiden Joko Widodo masih mengendalikan Ketua Umun DPP Partai GOLKAR, Bahlil Lahadalia, sehingga keputusan tentang pengesahan kepengurusan DPD Partai GOLKAR Sumatera Utara belum juga terbit sudah hampir tujuh bulan.
Azhari yakin, hampir tujuh bulan sejak Musda GOLKAR Sumut, DPP Partai GOLKAR belum mengesahkan kepengurusan GOLKAR Sumut, Joko Widodo, masih mengendalikan Bahlil. Ini terkait dengan mimpi Jokowi memenangkan PSI di Pileg dan sekaligus memenangkan kembali menantunya Bobby Nasution di Pilkada Sumut mendatang,.
Sebagai aktifis independen, Azhari mengaku tidak punya kepentingan terhadap kondisi internal Partai GOLKAR. Namun, dia sangat prihatin dengan partai ini karena urusan di tingkat provinsi, partai sebesar GOLKAR, pun tidak mampu melepaskan diri dari kendali Jokowi.
“Kondisi saat ini paling parah sepanjang sejarah GOLKAR. Ini karena faktor Bahlil, sejak munculnya dia secara tiba-tiba sebagai ketua umum. Kalau GOLKAR terlalu sulit melepaskan diri dari pengaruh Jokowi karena faktor Bahlil, berhentikan saja Bahlil dari jabatannya sebagai Ketua Umum.” kata Azhari kepada ProMedia di Medan.
Dia menjelaskan, memang tidak ada bukti keterlibatan Jokowi menghambat terbitnya SK Pengurus Partai GOLKAR Sumut. Tapi, Azhari mengungkap sejumlah fakta yang sulit menjelaskan tidak adanya pengaruh Jokowi dalam kasus GOLKAR di Sumut. Pertama, pada pemberhentian Musa Rajekshah sebagai Ketua GOLKAR Sumut. “Pemberhentian Ijeck hingga pelaksanaan Musda, pasti ada campur tangan Jokowi. ujarnya.
Kedua, tekad Jokowi untuk menguasai Sumatera Utara. Dia harus mendudukkan kembali menantunya, Bobby Nasution menjadi Gubsu. Selain itu, PSI yang dipimpin anaknya, Kaesang Pangareb, harus meraih kursi di Sumut, baik untuk DPRD maupun DPR RI. Faktor lainnya, Jokowi akan merontokkan kekuatan PDIP di Sumut.
“Setelah merontokkan kekuatan PDIP di Sumut dan GOLKAR bisa dikendalikan, maka PSI dan Bobby akan melenggang kangkung di Sumut. Kondisi saat ini, kayaknya GOLKAR bakal dikendalikan. Selama GOLKAR dipimpin Bahlil, GOLKAR pasti akan dikontrol oleh Jokowi, terutama di Sumut,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Korbid Politik, Hukum dan HAM DPD Partai GOLKAR Sumut 2021-2026, Riza Fakhrumi Tahir, mengaku tidak tahu penyebab SK Pengurus Partai GOLKAR Sumut belum terbit hingga kini. “Sejak Musda XI pada 1 Februari lalu, saya berhenti beraktifitas di GOLKAR. Interaksi dengan kawan-kawan, juga tidak ada. Kalaupun jumpa kawan-kawan, mereka pasti memilih diam, wait and see,” katanya kepada ProMedia.
Ditanya adanya faktor mantan Presiden Jokowi dalam hal ini, Riza mengaku tidak tahu. Namun, melihat pengalaman masa lalu, Riza mengatakan kemungkinan itu ada saja. Sebab, katanya, terhentinya penerbitan SK Pengurus GOLKAR Sumut pasti ada hubunggannya dengan pengaruh Jokowi ketika DPP memberhentikan Musa Rajekshah sebagai Ketua GOLKAR Sumut. “Jadi, mata rantainya ada dan sangat jelas,” ujarnya.
Kembali ke belakang, ketika Ijeck diberhentikan sebagai Ketua GOLKAR Sumut, Riza adalah satu-satunya kader partai yang bereaksi sangat ekstrem hingga dia dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KOSGORO 1957 Sumut. Saat itu, Riza menyebut Bahlil sebagai pengkhianat GOLKAR karena memberhentikan Ijeck atas permintaan Jokowi. “Ketum PPK KOSGORO 1957, Dave Laksono, dan Anggota DPR, Lamhot Sinaga, yang mengatakan, pemberhentian saya sebagai Ketua KOSGORO 1957 Sumut karena tekanan Bahlil,” kata Riza.
Reaksi Riza hingga menuding Bahlil pengkhianat, sebenarnya bukan semata-mata karena pemberhentian Ijeck. Menurutnya, pemberhentian ketua di GOLKAR Sumut hal yang bisa. Ini soal dinamika, soal siapa yang paling kuat. Sebelum Ijeck, sudah empat kali DPP memberhentikan Ketua GOLKAR Sumut. Bagi Riza, yang jadi persoalan besar adalah pemberhentian Ijeck, itu karena permintaan Jokowi.
“Siapapun yang menjabat ketua, kalau pemberhentiannya karena ada intervensi dari luar, pasti saya lawan. Saya faham konsekwensinya. Tapi, apapun konsekwensinya, saya harus lawan keterlibatan Jokowi dalam pemberhentian Ijeck. Meski saya dikeluarkan dari GOLKAR dan dicopot dari jabatan Ketua KOSGORO 1957 Sumut, saya harus lawan ketidakadilan dan kezhaliman Bahlil yang berada di bawah kendali Jokowi,” katanya.
Tentang kondisi GOLKAR Sumut saat ini, Riza mengaku tidak faham dan tidak tahu menahu. Namun, dia sangat prihatin karena hampir tujuh bulan pengurus GOLKAR Sumut belum disahkan. Sepanjang sejarah, pengesahan pengurus GOLKAR Sumut paling lama 62 hari atau dua bulan satu hari, yakni pengurus hasil Musda IX.
“Yang sekarang ini hampir tujuh bulan sejak Musda XI. Melihat mata rantai sejak pemberhentian Ijeck, mungkin saja ada faktor Jokowi hingga SK GOLKAR Sumut belum juga terbit. Jokowi ingin GOLKAR hancur di Sumut,” katanya.
Laporan : Heriyanto
