MEDAN, PROMEDIA.NEWS- Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Sumatera Utara berubah dari agenda formal menjadi arena tensi politik yang memanas. Forum yang sedianya fokus pada pembahasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru berubah menjadi panggung silang pendapat antara legislatif pusat dan eksekutif daerah. Kunker tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Jalan Diponegoro, nomor 30 Medan Kamis, (3/7/2025) Siang.
Ketegangan memuncak ketika anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyentil respons emosional Gubernur Sumut, Bobby Nasution, atas peralihan pembahasan ke isu eks Hak Guna Usaha (HGU). Menurut Deddy, forum tersebut bukan tempat yang ideal untuk membahas isu HGU yang kompleks dan penuh dinamika historis.
“Topik eks HGU itu bukan perkara satu jam. Itu harus menyertakan Kementerian BUMN, ATR/BPN, Keuangan, hingga jajaran PTPN. Saya keberatan saat Gubernur menyarankan kepala daerah keluar dari forum jika isu ini tidak diangkat. Masa Gubernur baperan begitu?” ujar Deddy usai rapat kepada wartawan.
Nada serupa juga disampaikan Longki Djanggola, anggota Komisi II dari Partai Gerindra, yang menegaskan bahwa DPR tidak menolak aspirasi kepala daerah. Hanya saja, kompleksitas kasus eks HGU menuntut forum lintas kementerian, bukan dibahas terburu-buru dalam pertemuan singkat.
“Solusi menyeluruh butuh koordinasi antar kementerian. Kami siap memfasilitasi, tapi bukan hari ini di ruangan ini,” jelas Longki.
Dalam rekaman internal yang diperoleh jurnalis, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan penegasan bahwa apa yang dilontarkan oleh Deddy bukan bentuk penolakan, melainkan ajakan untuk menjadwalkan pertemuan lebih substansial.
“Isu ini kami anggap serius. Kami tidak menutup pintu. Tapi kita butuh waktu dan tempat yang lebih representatif untuk membahasnya dengan tuntas dan melibatkan seluruh pihak terkait,” tutur Rifqi.
Deddy sendiri dalam rekaman tersebut terdengar mengatakan, “Tolong jangan diplintir. Jangan benturkan kami dengan kepala daerah. Ini menyangkut sejarah panjang dan jaringan kebijakan lintas instansi. Kita tidak bisa buru-buru.”
Forum yang seharusnya menjembatani komunikasi pusat dan daerah, justru kali ini menampilkan wajah relasi kekuasaan yang belum matang. Ketegangan antara Gubernur dan anggota dewan pusat menyisakan pertanyaan, apakah substansi pertemuan benar-benar didorong untuk menyelesaikan persoalan, atau sekadar panggung gestur politik.
Bagi masyarakat Sumut yang menyimak dari luar, mungkin mereka hanya bisa bertanya ini, jika ruang dialog di level elit saja penuh friksi dan alergi kritik, bagaimana aspirasi akar rumput bisa sampai ke meja kebijakan.(520)
