MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Hampir tiga minggu berlalu sejak bencana banjir dan longsor melanda sejumlah daerah di Sumatera Utara, namun hingga kini Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kondisi terkini korban maupun langkah strategis yang didorong kepada pemerintah provinsi.
Bencana yang terjadi pada 24–28 November 2025 itu menimbulkan dampak besar di sedikitnya 18 kabupaten/kota. Ribuan rumah warga terendam, ratusan warga harus mengungsi, infrastruktur rusak, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat lumpuh. Sejumlah pihak juga mencatat adanya kerusakan fasilitas umum seperti jembatan, jalan lintas kabupaten, fasilitas pendidikan, hingga sentra ekonomi rakyat.
Meski para anggota DPRD Sumut dari berbagai komisi telah memberikan tanggapan dan mendesak pemerintah provinsi bergerak cepat, sikap resmi dari pucuk pimpinan lembaga legislatif—yang biasanya menjadi rujukan publik—belum juga muncul.
Sejumlah pengamat kebencanaan dan aktivis masyarakat sipil mempertanyakan diamnya Ketua DPRD Sumut di tengah urgensi penanganan pascabencana. Mereka menilai sikap ini membuat publik tidak mendapat kejelasan mengenai posisi DPRD sebagai lembaga pengawasan terhadap kinerja eksekutif dalam mengelola anggaran dan melindungi warga terdampak bencana.
Tokoh masyarakat Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Ridwan Lubis, mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian, terutama mengenai alokasi anggaran pemulihan. “Kami tinggal di lokasi yang masih dipenuhi lumpur hingga kini. Bantuan datang, tapi tidak merata. Kami menunggu suara DPRD, khususnya ketuanya, untuk benar-benar memastikan ada tindakan nyata dalam waktu dekat,” paparnya.
Di sisi lain, sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut sebelumnya telah menyuarakan perlunya realokasi anggaran APBD 2025 untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor, termasuk perbaikan infrastruktur, bantuan rumah warga, serta dukungan kesehatan dan pendidikan bagi korban. Namun tanpa pernyataan atau arah kebijakan dari Ketua DPRD, publik menilai respons lembaga legislatif tampak tidak terkoordinasi.
Sementara itu, pihak eksekutif melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih melakukan pendataan ulang dampak kerusakan dan kebutuhan anggaran. Beberapa kabupaten seperti Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Karo, Deli Serdang, dan Kota Medan hingga kini masih menjalankan upaya pembersihan, perbaikan darurat, dan distribusi logistik.
Absennya pernyataan dari pimpinan DPRD juga semakin menjadi sorotan karena sejumlah tokoh daerah dan akademisi telah berulang kali mendesak audiensi terbuka antara DPRD dan kelompok masyarakat terdampak. Mereka berharap, dengan adanya pernyataan resmi dari Ketua DPRD, penanganan dan pengawasan anggaran bisa dilakukan lebih transparan dan mengutamakan kebutuhan mendesak warga.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada Ketua DPRD Sumut belum mendapat respons. Publik Sumatera Utara kini menantikan sikap resmi lembaga tersebut untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terukur, dan tepat sasaran, mengingat ribuan keluarga masih berjuang memulihkan kehidupan mereka setelah diterjang bencana. (Heriyanto Budi)
