Politik

Empat Pulau Bikin Panas, Ketua DPRD Sumut Tak Paham Sejarah, Langgar Kesepakatan Nasional

MEDAN – PROMEDIA.NEWS, Empat Pulau Mungil di perairan Singkil kembali memantik bara konflik lama antara Aceh dan Sumatera Utara. Di tengah kisruh ini, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, memilih bersuara Lantang, namun justru menimbulkan sorotan tajam karena pernyataannya dianggap bertentangan dengan dokumen hukum dan Sejarah Negara.

Dalam pernyataannya di kantor DPRD Sumut beberapa waktu lalu, Erni mendesak semua pihak menghormati keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menetapkan empat pulau Lipan, Panjang, Mangkir Besar, dan Mangkir Kecil sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

“Kalau Aceh tak setuju, silakan gugat ke PTUN,” katanya dengan enteng, sebagaimana dikutip dari kompas.com.

Namun pernyataan itu justru membuka kotak pandora lama kesepakatan resmi antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar pada 1992 yang difasilitasi langsung oleh Mendagri kala itu, Rudini. Kesepakatan itu menyatakan bahwa keempat pulau tersebut sah milik Aceh diperkuat oleh UU Pemerintahan Aceh No. 11/2006, serta ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 01.P/HUM/2013 yang menolak gugatan Sumut.

Pengamat hukum tata negara, serta sejumlah aktivis Aceh menyebut sikap Erni Ariyanti “mengesampingkan sejarah dan menabrak konstitusi.

” Di media sosial, kritik beredar luas. Salah satu akun menyindir

“Bawa peta boleh, tapi jangan lupa buka arsip.”

Tak hanya dianggap sembrono, pernyataan Erni Ariyanti dinilai memperkeruh suasana dan membahayakan hubungan antarprovinsi. Aceh bahkan disebut sedang mempertimbangkan opsi gugatan ke pengadilan internasional jika upaya sepihak Sumut terus berlanjut.

“Kesepakatan 1992 bukan basa-basi. Itu bagian dari sejarah dan dokumen hukum yang sah,” ujar akademisi dari Universitas Syiah Kuala.

Kini, tekanan terhadap Ketua DPRD Sumut kian besar. Publik menanti, apakah ia akan meralat ucapannya atau memilih bertahan di tengah gelombang kritik dan potensi konflik horizontal yang tak main-main.(520)

redaksi2

Recent Posts

Antre BBM Belum Usai, Mobil Tangki Pertamina “Kencing” Pula Tengah Malam

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di…

19 Juli 2026

Perang Mulut Tak Kunjung Mereda Macam Adu Tarung Pedang Samurai, Pantas Antre BBM Belum Usai

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik,…

19 Juli 2026

Adu Kuat Tarik Tambang Kubu Jokowi – Prabowo

Oleh : Zulfihanda A.M Sinik MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera…

18 Juli 2026

Dua Oknum Dewan Diduga Hambat Eksekusi Aset Pemko Medan Di Contempo

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Ketua Lembaga Pemerhati Pembangunan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar, Jumat…

18 Juli 2026

Tim Terpadu Pemprovsu Gencar Berantas PETI di Madina, Pemkab Malah Backing PETI dan Menari-Nari Kegirangan di Sana

MEDAN, PROMEDIA.NEWS - Keseriusan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama aparat penegak hukum dalam…

18 Juli 2026

Tim Terpadu Pemprov Sumut Tegaskan Komitmen dan Konsistensi Berantas “Ilegal Mining” di Madina. Tepis Asumsi Liar PETI Kotanopan

MADINA, PROMEDIA.NEWS - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Tim Terpadu menegaskan kembali sikap…

18 Juli 2026