SK DPP tidak Kunjung Terbit, Tiga Bulan GOLKAR Sumut Lumpuh

MEDAN, PROMEDIA. NEWS – Wakil Ketua Korbid Politik, Hukum dan HAM DPD Partai GOLKAR Sumatera Utara 2020-2025, Riza Fakhrumi Tahir, menyesalkan selama tiga bulan lima hari kondisi Partai GOLKAR di Sumatera Utara nyaris lumpuh total karena sejak Musda XI pada 1 Februari 2026 keputusan DPP Partai GOLKAR tentang kepengurusan Partai GOLKAR Sumut tidak kunjung terbit.

“Kalau lumpuh sudah pasti, yakni tidak ada aktifitas formal selama tiga bulan lebih. Belum sampai lumpuh total karena masih ada halal bi halal dan kegiatan Fraksi GOLKAR di DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Riza kepada wartawan di Gedung DPRD Sumut, kemarin.

Musda XI Partai GOLKAR Sumut berlangsung di Medan pada 1 Februari 2026. Anggota DPR RI, Andar Amin Harahap, terpilih sebagai ketua masa bakti 2025-2030. Selain menetapkan ketua, Musda XI juga menetapkan empat anggota formatur lainnya mewakili unsur DPP, DPD Kabupaten/kota, Organisasi Pendiri dan Didirikan dan Organisasi sayap Partai GOLKAR.

Namun, keputusan DPP Partai GOLKAR tentang Komposisi dan Personalia Pengurus DPD Partai GOLKAR Sumut belum juga terbit hingga kini. “Hingga kini belum ada tanda-tanda akan dilaksanakan pelantikan pengurus. Saya pastikan penyebabnya karena keputusan DPP belum terbit. Sangat disayangkan, terbuang sia-sia waktu tiga bulan. Tidak pernah terjadi seperti ini,” ujarnya.

Dia mengaku tidak faham kendalanya sehingga keputusan itu belum juga terbit. Seingat Riza, sebulan lalu Plt. Ketua Demisioner, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, sudah mengungkap ke publik, Formatur Musda XI sudah mengusulkan komposisi dan personalia kepengurusan Partai GOLKAR Sumut ke DPP. “Formatur sudah rapat beberapa kali dan sudah tersusun kepengurusannya, sudah diajukan juga ke DPP untuk di-SK-kan,” kata Doli Tandjung seperti dikutip Riza.

Menurut Riza, sudah tidak logis jika usulan Formatur Musda XI Sumut berproses di DPP selama sebulan. Apalagi, Doli adalah Wakil Ketua Umum DPP selain menjabat Plt Ketua Demisioner. Dengan posisi seperti itu, mestinya Doli bisa menjembatani percepatan penyelesaian SK dan segera dilaksanakan pelantikan pengurus. “Saya menduga ada unsur kesengajaan memersulit posisi Andar Amin,” kata Riza.

Dalam sejarah GOLKAR Sumut, kata Ketua KOSGORO 1957 Sumut 2021-2025 ini, jarak antara Musda ke pelantikan rata-rata tidak sampai dua bulan. Paling lama pelantikan pengurus hasil Musda IX pada 2016, selama 62 hari (dua bulan satu hari) sejak Musda. Sedangkan paling cepat hasil Musda X pada 2020, tidak sampai sebulan. Walaupun menduga ada sesuatu yang salah, namun Riza tidak ingin mencari pihak yang salah.

Persoalannya, menurut Riza, sudah “telanjang bulan”. Dia memersilahkan para kader untuk menilai sendiri. Kondisinya sudah tidak normal. Kalau ada tarik menarik, menurut dia, itu hal biasa. Dalam setiap penyusunan pengurus hasil Musda, pasti ada tarik menarik. Tapi, pelantikan tetap terlaksana dengan baik paling lama dua bulan paska Musda.

Riza berharap, sebagai ketua terpilih, Andar Amin bisa berdiri di atas kepentingan jangka panjang partai. Jangka pendeknya, paska Musda Sumut, akan dilaksanakan Musda kabupaten/kota, musyawarah kecamatan, kelurahan dan desa. Sesuai hasil Rakernas, jadwal Musda provinsi, kabupaten dan kota harus selesai selambat-lambatnya 31 Desember 2025.

“Abaikanlah kepentingan faksi-faksi yang ada. Andar mesti tegak lurus pada kepentingan partai. Dia harus tegas dalam memutuskan orang-orang yang bisa bekerjasama dengannya. Bukan cuma itu, Andar juga harus memilih orang-orang yang siap pasang badan untuk kepentingan dirinya sendiri. Jangan takut membuat keputusan dan pilihan,” kata Riza.

Sekarang, menurutnya, jadwal Musda kabupaten dan kota sudah molor empat bulan lebih. Begitu juga dengan Muscam dan Muslur/Des. Sesungguhnya DPD kabupaten dan kota hingga kelurahan dan desa, juga butuh kepastian pelaksanaan musyawarah-musyawarah.

“DPP telah gagal memberi kepastian pelaksanaan musyawarah-musyawarah sesuai jadwal. Belum lagi kalau terjadi tarik menarik di Musda kabupaten dan kota, manuver pengurus DPP dan provinsi di kabupaten dan kota, bakal memerparah konsolidasi organisasi di Sumut,” ujar Riza.

Politisi senior ini mendengar di sejumlah provinsi juga mengalami kondisi serupa dengan GOLKAR Sumut. Bagi Riza, itu persoalan lain yang tidak perlu dinilainya. Tapi, dia berharap Ketua Umum DPP, Bahlil Lahadalia, tidak menyamaratakan provinsi lain dengan kondisi di GOLKAR Sumut. Dengan jumlah 33 DPD Kabupaten dan kota, menempatkan Partai GOLKAR Sumut sebagai DPD terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Dinamika GOLKAR di Sumut sangat tinggi dan bervariasi. Banyak faktor yang harus diperhatikan. Misalnya soal suku, agama, posisi geografis, ketersediaan sumber daya maupun posisi politik di tiap daerah, sangat memengaruhi dinamika di internal GOLKAR Sumut. Oleh karenanya, Riza berharap DPP bisa mempercepat penerbittan keputusan tentang kepengurusan GOLKAR Sumut. “Sumut membutuhkan keputusan dan tindakan cepat dan tepat,” ujar Riza.

Laporan : Jhon Fitriadi