Perang Mulut Tak Kunjung Mereda Macam Adu Tarung Pedang Samurai, Pantas Antre BBM Belum Usai

MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, Sabtu (18/7), menyindir belum berakhirnya polemik antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sumatera Utara.

Menurutnya, publik justru disuguhi perang pernyataan yang saling membela diri, sementara masyarakat masih harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di SPBU.

“Yang terjadi sekarang seperti adu pedang samurai. Semua sibuk menyerang dan bertahan dengan argumennya masing-masing, tetapi masyarakat tetap berdiri di belakang kemudi menunggu giliran mengisi BBM,” ujar Azhari Sinik.

Ia menilai hingga kini terdapat sejumlah versi mengenai penyebab antrean BBM yang belum sepenuhnya menemukan titik temu.

Pertama, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyebut persoalan dipicu masalah internal awak mobil tangki (AMT), termasuk informasi mengenai pemberhentian sopir oleh perusahaan mitra Pertamina.

Bobby juga mengkritik minimnya keterbukaan informasi pada awal persoalan sehingga memicu kepanikan masyarakat (panic buying). Bahkan Pemprov Sumut sampai berkoordinasi dengan TNI dan Polri untuk membantu percepatan distribusi BBM.

Kedua, PT Pertamina Patra Niaga membantah adanya PHK massal maupun mogok kerja sopir tangki. Perusahaan menjelaskan yang terjadi adalah evaluasi kinerja awak mobil tangki. Pertamina juga menyebut antrean dipengaruhi lonjakan konsumsi BBM, pergeseran penggunaan dari Pertamax ke Pertalite, serta meningkatnya mobilitas masyarakat pada masa liburan sekolah. Sebagai solusi, Pertamina mengoperasikan terminal selama 24 jam, menambah armada, serta mendatangkan puluhan awak mobil tangki dari luar daerah.

Ketiga, sejumlah Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina Labuhan Deli justru membantah adanya kekurangan sopir maupun PHK massal. Mereka mengaku tetap bekerja bahkan hingga 48 jam demi mengejar distribusi BBM ke SPBU.

Keempat, fakta di lapangan menunjukkan antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di Kota Medan maupun daerah lain di Sumatera Utara, meski seluruh pihak sama-sama menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman.

*Masyarakat Bingung Dan Bosan*

Menurut Azhari, perbedaan narasi tersebut justru membuat masyarakat semakin bingung menentukan mana penjelasan yang paling mendekati kondisi sebenarnya.

“Kalau gubernur bilang karena persoalan sopir, Pertamina bilang karena lonjakan konsumsi, sopir mengatakan tidak ada PHK dan mereka tetap bekerja, sementara masyarakat melihat antrean belum juga hilang. Yang menang perang kata-kata, tetapi rakyat tetap kalah waktu dan biaya,” katanya.

Azhari menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Menurutnya, siapa pun yang benar maupun keliru harus dibuktikan melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, bukan sekadar saling menyampaikan bantahan di ruang publik.

Ia juga mengapresiasi langkah aparat TNI, Polri, serta para sopir tangki yang tetap bekerja agar distribusi BBM tidak berhenti total. Namun demikian, ia menegaskan akar persoalan tetap harus dibuka secara terang kepada masyarakat.

“LIPPSU tidak ingin publik hanya disuguhi perang mulut yang berkepanjangan. Yang dibutuhkan masyarakat bukan saling menyalahkan, tetapi kepastian kapan antrean benar-benar berakhir. Selama para pihak masih sibuk beradu argumentasi, pantas saja masyarakat beranggapan antrean BBM belum juga usai,” tegas Azhari Sinik.

*Beri Penjelasan*

Senada dengan itu, Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi NasDem, Mustafa Kamil Adam, meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga memberikan penjelasan yang utuh mengenai penyebab antrean BBM. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya diberi informasi bahwa stok BBM aman, tetapi juga berhak mengetahui penyebab antrean yang masih terjadi serta langkah konkret untuk mengakhirinya.

Ia menegaskan, pemerintah dan Pertamina harus duduk bersama untuk menyampaikan fakta sebenarnya kepada publik. Sebab, masyarakat tidak hanya ingin mendengar bahwa stok BBM aman, tetapi juga ingin mengetahui secara jelas mengapa antrean masih terjadi dan kapan kondisi akan benar-benar normal.

Mustafa menilai antrean panjang tersebut telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sopir angkutan umum, pengemudi transportasi daring, pelaku usaha, hingga pekerja yang setiap hari bergantung pada kendaraan bermotor. Selain mengurangi produktivitas, antrean yang mengular hingga ke badan jalan juga memicu kemacetan di sejumlah titik.

Ia mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, termasuk mekanisme pelayanan di SPBU dan koordinasi antarlembaga agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

“Kita berharap semua pihak menghentikan polemik yang justru membuat masyarakat semakin bingung. Fokus utama harus pada percepatan distribusi dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga antrean panjang segera berakhir,” tegas Mustafa.

Laporan : Heriyanto