DELI SERDANG, PROMEDIA.NEWS – Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari A.M Sinik, mengecam keras Bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan tidak punya hati nurani terhadap mitigasi bencana banjir yang menghantam Kabupaten Deli Serdang hingga menelan korban jiwa meninggal 15 orang.
Mengutip dari keterangan Zul Amri bahwa pada saat itu dr Asri Ludin Tambunan Bupati Deli Serdang berada di salah satu kementerian di Jakarta, menjemput sehelai piagam penghargaan dari menteri, jelas Zul Amri, ST ketika saat menerima kunjungan Ketua DPRD Deli Serdang Zaky Sahri beserta Wakil Ketua Hamdani Syahputra dan Dr Misnan Aljawi saat menyerahkan bantuan untuk masyakat korban banjir di Desa Paya Geli, Kec. Sunggal, Sabtu (29/11/2025).
Masyarakat Sunggal sangat berterima kasih atas bantuan dari ketua DPRD DS itu. Masyarakat Deli Serdang sangat kecewa dan kesal sekali atas kelakuan bupati Deli Serdang dr Asri Ludin Tambunan yang tidak punya hati nurani dengan rakyatnya. Dia lebih memilih menjemput selembar kertas piagam dari pada mengatasi duka nestapa dan menghibur masyarakat yang menangis akibat bencana alam.
“Bukankah menerima piagam itu bisa diwakilkan kepada pejabat lain,” ungkap Zul Amri.
Malah lebih miris lagi beredarnya ucapan Selamat Ultah kepada Bupati dr Asri Ludin Tambunan di medsos dari pada mengucapkan rasa duka kepada masyarakat yang terkena musibah, dari kalangan pejabat “penjilat dan ambil muka”, sementara 185.842 jiwa warga Deli Serdang menjerit mengharapkan bantuan dan perhatian dari Pejabat Pemkab.
Di Sunggal saja ditemukan 12 korban jiwa meninggal dunia hanyut dihantam derasnya banjir, tidak tertolong, karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Deli Serdang mengirimkan perahu yang bocor dan rusak-rusak, sehingga tidak bisa digunakan.
Bencana banjir besar seperti ini sesungguhnya bisa diprediksi pasti muncul saat bulan November-Desember bila musim hujan. Sangat disesalkan sekali BPBD Deli Serdang tidak tanggap sedikitpun.
LIPPSU minta agar DPRD segera lakukan RDP dan rekomendasikan Ka BPBD Deli Serdang segera dicopot dan usut belanja BPBD oleh aparat penegak hukum. Karena beberapa tahun yang lalu, kabarnya Ka BPBD berinisial AK pernah ditangkap karena melakukan tindak pidana korupsi.
Menurut informasi yang diperoleh, BPBD Deli Serdang ada memiliki 12 buah perahu karet, dan tahun lalu ketika banjir menerpa Deli Serdang aparat di situ mampu mengevakuasi para korban banjir dengan baik, karena waktu itu BPBD memiliki personil yang cukup khususnya tenaga honorer terampil.
Saat ini tenaga honorer sudah dipecat oleh Bupati dr Asri Ludin Tambunan. Mengirim perahu yang rusak pada saat bencana banjir itu pelanggaran terhadap undang-undang. Mestinya bupati Deli Serdang selalu kepala daerah tanggap mitigasi bencana.
Menurut Zul Amri juga, Pemkab DS sudah membentuk TAGANA, semacam pasukan Taruna Tanggap Bencana. Tapi hanya dibentuk, tidak ada yang bisa bekerja dan tidak ada turun ke lokasi membantu para korban, jelas Zul Amri.
Mungkin saja karena bupatinya saja tidak berada di tempat, tidak ada yang memberikan komando. Bahkan rumah dinas dan kantor bupati Deli Serdang saja sudah direndam air bah, bupati tidak ditempat.
Padahal Bupati itu pejabat yang dipilih oleh rakyat yang bekerja untuk rakyat, tapi saat musibah banjir menghantam rakyat, bupati tidak di tempat, malah lari dari tanggung jawabnya sebagai Bupati.
Catatan sementara ada 56.513 KK di Deli Serdang terdampak banjir yang semuanya 185.842 jiwa meliputi 15 kecamatan. Ada 15 orang meninggal, 12 di Sunggal dan 3 di Hamparan Perak.
Ini menjadi pelajaran berharga bagi bupati Deli Serdang dan jajarannya agar tanggap mitigasi bencana artinya menjaga peralatan dengan sempurna, personil dan alokasi anggaran yang maksimal.
Zul Amri menyarankan kepada ketua DPRD DS agar dalam pertemuan dengar pendapat nanti semua masalah ini bisa dibahas dengan baik, sehingga ke depan perahu rusak tidak dikirim. (Syafaruddin Sikumbang)
