Medan, 19 Desember 2025.
MEDAN, PROMEDIA.NEWS — Nama Joko Widodo kembali diseret dalam pusaran konflik kekuasaan. Kali ini bukan soal proyek nasional atau cawe-cawe Pilpres, melainkan dugaan operasi politik senyap Jokowi dan Geng Solo dalam pengambilalihan Partai Golkar Sumatera Utara.
Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyebut penunjukan Ahmad Doli Kurnia Tanjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar Sumut sebagai kudeta politik beraroma busuk, yang sarat intervensi mantan Presiden RI Joko Widodo demi melanggengkan kekuasaan keluarganya di Sumatera Utara.
“Ini bukan lagi bau amis, ini bau busuk kekuasaan Jokowi. Tangannya masih mencengkeram Golkar, meski ia sudah lengser,” tegas Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari A.M. Sinik, Jumat (19/12).
Alat Warisan
Menurut LIPPSU, Surat Keputusan DPP Golkar Nomor Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 hanyalah formalitas hukum untuk menutup operasi politik besar yang dikendalikan dari Jakarta. Penunjukan Ahmad Doli Kurnia disebut sebagai bagian dari agenda sistematis Jokowi untuk memastikan Golkar Sumut tunduk pada kepentingan menantunya, Bobby Nasution.
“Jokowi tidak pernah benar-benar pensiun. Ia hanya pindah ke belakang layar, mengendalikan partai, pejabat, dan arah politik daerah,” ujar Azhari.
Ia menilai Golkar Sumut telah direduksi menjadi alat kekuasaan keluarga, bukan lagi partai politik yang menjunjung demokrasi internal.
Tak Mau Tunduk
LIPPSU menyebut Musa Rajekshah (Ijeck) disingkirkan bukan karena kinerja organisasi, melainkan karena berani berdiri di luar orbit kekuasaan Jokowi-Bobby. Sikap politik Ijeck yang membuka peluang maju sebagai calon Gubernur Sumut 2029 dianggap sebagai ancaman langsung.
“Ijeck bukan disingkirkan karena salah, tapi karena tidak mau sujud pada dinasti politik Jokowi,” kata Azhari.
Hubungan yang retak antara Ijeck dan Bobby Nasution memperkuat dugaan bahwa Golkar Sumut sengaja diambil alih agar tiket Pilgub 2029 tidak jatuh ke tangan yang salah.
Politik Balas Dendam
LIPPSU menuding kuat adanya Geng Solo, jaringan loyalis Jokowi, yang aktif mengatur pergeseran kekuasaan di tubuh Golkar. Ahmad Doli Kurnia disebut sebagai operator lapangan yang diberi mandat untuk “membersihkan” Golkar Sumut dari faksi-faksi yang tak sejalan.
Masuknya Ahmad Doli juga dibaca sebagai politik balas dendam lama. Konflik internal antara faksi Ahmad Doli dan Ijeck kini mencapai puncaknya, dengan Musda Golkar Sumut dijadikan ajang eksekusi politik.
Nama Bupati Labuhanbatu Utara, Hendri Yanto Sitorus, disebut-sebut telah disiapkan sebagai Ketua Golkar Sumut definitif — figur yang dinilai lebih mudah dikendalikan pusat.
Bobby Nasution: Gubernur Gagal dan Terburuk, tapi dipaksakan Bertahan.
LIPPSU juga melontarkan kritik keras terhadap Bobby Nasution, yang disebut sebagai gubernur gagal dan terburuk dalam sejarah Sumatera Utara, namun tetap dipaksakan bertahan lewat rekayasa politik partai, untuk mengobrak abrik Sumatera Utara.
“Ketika kinerja nol, maka partai direbut. Itulah cara Jokowi menyelamatkan Bobby,” ujar Azhari.
Menurutnya, rakyat Sumut dipaksa menelan realitas pahit: demokrasi dikorbankan demi ambisi keluarga kekuasaan.
Peringatan Keras
LIPPSU memperingatkan bahwa cawe-cawe Jokowi dalam konflik Golkar Sumut bukan hanya persoalan internal partai, tetapi ancaman serius bagi demokrasi lokal.
“Jika Jokowi dibiarkan terus bermain, maka Sumatera Utara akan menjadi laboratorium dinasti politik paling brutal di Indonesia,” tegas Azhari.
Ia mendesak kader Golkar di daerah untuk melawan intervensi pusat dan meminta publik membuka mata bahwa bahaya Jokowi belum berakhir, meski masa jabatannya telah usai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari Joko Widodo, DPP Partai Golkar, maupun pihak-pihak yang dituding terlibat. (red)
