Ketegangan di Selat Hormuz, LIPPSU Ingatkan Pemerintah Amankan Pasokan Energi Nasional

News110 Dilihat

Medan, 27 Maret 2026.

MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, yang akrab disapa Ari, memberikan peringatan keras terkait stabilitas energi nasional di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Selat Hormuz, Iran.

Dalam keterangannya di Medan, Jumat (27/3), Ari menegaskan bahwa posisi Selat Hormuz sebagai “urat nadi” distribusi minyak dunia sangat krusial bagi ketahanan energi Indonesia. Gejolak di kawasan tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak mentah yang akan langsung membebani ekonomi domestik secara sistemik.

Pernyataan Ari didasari oleh data ketahanan energi Indonesia per Maret 2026 yang menunjukkan margin cukup tipis. Meskipun pemerintah menyatakan pasokan terkendali, angka di lapangan menunjukkan kerentanan:

Cadangan BBM Operasional: Per akhir Maret 2026, cadangan BBM nasional rata-rata hanya bertahan untuk 21 hingga 28 hari.

 

Stok Kritis:

Ketahanan stok Solar berada di angka sensitif 16,2 hari, sementara LPG hanya berkisar 11,5 hari.

BACA JUGA :  LIPPSU: Surati Kejagung, Satu Tahun Laporan ABPEDNAS Palas Belum di Tindak Lanjuti atas Dugaan Pungli Mantan Pj Bupati Palas Ardan Noor  

 

Ketergantungan Impor:

Dengan target lifting minyak 2026 sebesar 610.000 barel per hari, Indonesia masih harus mengimpor dalam jumlah besar karena konsumsi domestik yang terus meningkat.

Ari mengungkapkan informasi terbaru mengenai kondisi armada distribusi internasional Indonesia di kawasan tersebut. Berdasarkan pantauan, dua kapal tanker raksasa (Very Large Crude Carrier) milik Pertamina, yakni MT Pertamina Prime dan MT Pertamina Pride, awalnya sempat mendapatkan izin melintas di bawah pengawasan ketat otoritas setempat. Kedua kapal ini membawa muatan minyak mentah yang sangat krusial untuk menjaga napas kilang pengolahan di dalam negeri.

Namun, situasi memburuk dalam 24 jam terakhir. Ari menyebutkan bahwa tanker lainnya, MT Gamsunoro, dilaporkan tidak mendapatkan izin melintas oleh otoritas di wilayah Selat Hormuz akibat pengetatan blokade laut. Tertahannya kapal ini menjadi sinyal bahaya bagi Indonesia, karena gangguan pada satu kapal tanker saja sudah cukup untuk mengacaukan jadwal supply chain energi nasional yang sangat ketat.

BACA JUGA :  LIPPSU: Sengketa Lahan Tak Kunjung Usai, Copot Kepala BPN Samosir

 

Dampak Kelangkaan

Jika pelarangan terhadap kapal-kapal seperti MT Gamsunoro terus berlanjut, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat, terutama di Sumatera Utara sebagai pintu gerbang ekonomi barat. Ari menekankan bahwa tertahannya pasokan akan memberikan efek domino yang menghancurkan sektor industri manufaktur dan UMKM. Keterlambatan pasokan energi akan memaksa pabrik-pabrik mengurangi jam operasional akibat biaya energi yang membengkak, yang pada akhirnya dapat memicu gelombang pengurangan tenaga kerja.

Kelangkaan Solar dan Pertalite di SPBU Medan diprediksi akan memicu kepanikan pasar (panic buying) dalam waktu singkat, yang pada gilirannya melumpuhkan sektor transportasi logistik dan industri perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sumut. “Jika sektor industri lumpuh karena krisis energi, maka daya beli masyarakat akan jatuh ke titik terendah,” ungkapnya dengan nada khawatir.

 

Lemahnya Cadangan Penyangga Energi (CPE)

Ari juga mengkritik lambatnya pemerintah dalam membangun Cadangan Penyangga Energi (CPE) yang tangguh. Menurutnya, ketergantungan pada cadangan operasional Pertamina yang hanya berdurasi di bawah 30 hari adalah bentuk kecerobohan strategis. Ia mendesak agar pembangunan tangki-tangki penyimpanan minyak raksasa di wilayah strategis, termasuk di pesisir Sumatera Utara, segera direalisasikan agar Indonesia memiliki napas lebih panjang jika jalur perdagangan global seperti Selat Hormuz benar-benar tertutup total.

BACA JUGA :  Surat Terbuka Kepada Ketua Komisi X DPR RI

Menutup keterangannya, tokoh yang akrab disapa Ari ini menyerukan agar seluruh pemangku kepentingan melakukan konsolidasi nasional untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Ia mendesak Pemerintah Pusat segera melakukan langkah diplomasi tingkat tinggi guna memastikan keamanan jalur pelayaran bagi kapal-kapal berbendera Indonesia.

“Kita tidak bisa hanya menonton. Jika tanker Pertamina seperti MT Gamsunoro dilarang melintas, pemerintah harus segera mengaktifkan status darurat energi dan mencari jalur alternatif meskipun dengan biaya yang lebih mahal demi menyelamatkan ekonomi rakyat. Ketahanan energi adalah bagian dari ketahanan nasional yang tidak bisa ditawar-tawar,” tegas Ari mengakhiri pembicaraan.

By: Syafaruddin Sikumbang.