Medan, 24 Februari 2026.
MEDAN, PROMEDIA.NEWS | Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar, menilai hal ini sebagai sinyal bahaya bagi masa depan kepemimpinan nasional.
Siregar menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan kegagalan filosofis dalam mencetak kader bangsa.
Kegagalan Persemaian Pemimpin Bangsa
Menurut Siregar, anggaran triliunan rupiah yang dikelola LPDP seharusnya menjadi instrumen untuk mencetak kader yang memiliki loyalitas tinggi.
Namun, realita adanya alumni yang membelot menunjukkan lubang besar dalam sistem seleksi.
“Kita harus berani jujur mengevaluasi ini, jangan-jangan pola dan sistem rekrutmen kita benar-benar amat bermasalah. Bagaimana mungkin investasi besar negara justru menghasilkan individu yang secara filosofis ‘berkhianat’ pada tanah airnya sendiri?” tegas Siregar di Medan.
Ia menekankan bahwa jika persemaiannya salah, maka buah yang dihasilkan akan cacat.
Indonesia tidak butuh sekadar orang pintar yang pragmatis, melainkan intelektual yang merasa berhutang budi pada rakyat.
Refleksi Historis: Dari Mafia Berkeley ke “Neo-Baratisme”
Siregar menarik benang merah dengan era Orde Baru, mengingatkan kembali pada munculnya kelompok teknokrat yang dikenal sebagai Mafia Berkeley.
Mereka adalah ekonom didikan Barat yang membawa doktrin modernisasi linier ala W.W. Rostow.
Obsesi Modernisasi: Di bawah pengaruh pemikiran Barat, pembangunan Indonesia dipaksa mengikuti tahapan yang berakhir pada etape “tinggal landas” (take-off) yang justru membuka keran eksploitasi besar-besaran.
Baratisme sebagai Kolonialisasi Baru: Siregar mengkritisi bahwa pola didik luar negeri sering terjebak dalam “Baratisme”—pola pikir yang merasa superior dengan standar Barat namun akhirnya hanya memperkuat institusi neo-kolonialisasi di negeri sendiri.
Kritik Pendidikan Kedinasan: Elitisme dan Esprit de Corps
Tak hanya LPDP, Siregar juga menyoroti investasi pendidikan calon pemimpin di dalam negeri melalui sekolah kedinasan yang diasuh departemen atau kementerian.
Menurutnya, pola ini pun mengidap penyakit yang sama parahnya.
Elitisme Sempit: Pendidikan kedinasan seringkali menciptakan tembok elitisme yang menjauhkan calon pejabat dari realitas rakyat jelata.
Esprit de Corps yang Berlebihan: Semangat korps yang overdosis justru melahirkan solidaritas buta. Bukannya setia pada negara, mereka seringkali lebih setia pada kelompok atau instansinya sendiri.
Klaim Sukses Sepihak: “Internal kementerian selalu mengklaim investasi pendidikan mereka sukses berdasarkan indikator birokrasi semata. Padahal, fakta keterpurukan nasional di berbagai sektor terus terjadi tanpa henti. Ini adalah kegagalan sistemik yang dipoles dengan laporan keberhasilan fiktif,” ungkap Siregar.
Ancaman Perbudakan Intelektual Modern
Siregar mengkhawatirkan bahwa tanpa pembenahan rekrutmen, institusi pendidikan tinggi—baik luar negeri maupun kedinasan—hanya akan melahirkan “intelektual tanpa akar”.
Agen Kapitalisme: Jika dulu Mafia Berkeley pulang untuk “menggadaikan negara”, kini sebagian alumni justru pergi untuk melayani pihak yang menggadaikan kita.
Puncak Baratisme: Perpindahan kewarganegaraan adalah bukti bahwa individu tersebut merasa tidak lagi memiliki keterikatan moral dengan tanah kelahirannya, melainkan lebih memilih menjadi sekrup bagi mesin globalisme kapitalistik.
Diperlukan Perombakan Total
Siregar mendesak pemerintah untuk melakukan audit total terhadap sistem seleksi, baik di LPDP maupun sekolah kedinasan.
Tanpa evaluasi mendalam, negara sebenarnya sedang mendanai kehancurannya sendiri melalui tangan para intelektualnya.
“Jangan sampai uang rakyat digunakan untuk mencetak agen-agen baru bagi kolonialisme modern yang hanya peduli pada karier pribadi dan kejayaan institusi, sementara bangsa ini terus terpuruk,” pungkasnya.
Penulis: Shohibul Anshor Siregar. https://www.facebook.com/share/1DVFx6YKqB/
By: Syafaruddin Sikumbang.
