MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Polemik mengenai posisi politik PDI-P kembali menjadi perbincangan setelah Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, melontarkan kritik terkait sikap partai berlambang banteng moncong putih tersebut yang dinilai belum menunjukkan posisi politik secara tegas antara mendukung atau mengkritisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi dinamika tersebut, pengamat politik dan Direktur Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari AM Sinik, menilai bahwa dalam sistem demokrasi, kejelasan posisi politik merupakan hal penting agar masyarakat tidak bingung membaca arah perjuangan partai.
Menurut Azhari, keberadaan partai di luar pemerintahan bukanlah sesuatu yang salah. Justru demokrasi membutuhkan kekuatan penyeimbang yang mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara objektif dan konstruktif.
“Dalam demokrasi yang sehat, pemerintah membutuhkan dukungan untuk menjalankan program pembangunan, tetapi juga membutuhkan kritik agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, keberadaan partai di luar pemerintahan merupakan bagian dari mekanisme check and balance yang sah dan konstitusional,” ujar Azhari.
Namun demikian, Azhari menilai kritik yang disampaikan sejumlah partai koalisi terhadap PDI-P juga patut menjadi bahan evaluasi.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian sikap politik yang tegas sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya standar ganda dalam menyikapi berbagai persoalan nasional.
“Jika memilih berada di luar pemerintahan, maka jalankan fungsi pengawasan secara konsisten. Sebaliknya, jika mendukung program-program pemerintah, dukungan itu juga harus disampaikan secara terbuka. Yang terpenting adalah konsistensi sikap agar publik tidak menangkap kesan ambigu,” katanya.
Azhari menegaskan bahwa perdebatan antara koalisi dan oposisi merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
Namun ia mengingatkan agar energi politik tidak dihabiskan untuk saling menyerang, melainkan difokuskan pada penyelesaian persoalan yang dihadapi rakyat.
Menurutnya, saat ini masyarakat lebih menaruh perhatian pada isu ekonomi, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, serta efektivitas program-program pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari.
“Rakyat tidak terlalu mempersoalkan siapa berada di koalisi atau oposisi. Yang diharapkan masyarakat adalah bagaimana seluruh kekuatan politik dapat menghadirkan solusi atas persoalan bangsa. Kritik harus berbasis data, dan pemerintah juga harus terbuka terhadap masukan,” tegasnya.
Sebagai Direktur LIPPSU, Azhari menilai bahwa demokrasi yang matang bukan diukur dari kerasnya perdebatan politik, melainkan dari kemampuan seluruh elemen bangsa menjaga stabilitas sekaligus mengawal pembangunan.
“Perbedaan pandangan politik jangan sampai mengganggu agenda pembangunan nasional. Pemerintah harus siap menerima kritik, sementara pihak yang mengkritik juga harus memberikan alternatif solusi. Di situlah kualitas demokrasi diuji,” pungkas Azhari.
Polemik mengenai posisi PDI-P diperkirakan masih akan terus menjadi perhatian publik seiring dinamika hubungan antara partai-partai politik dan pemerintahan saat ini. Namun di atas semua itu, masyarakat berharap seluruh kekuatan politik tetap menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap langkah dan keputusan politik yang diambil.
Penulis : Suardi, SH
