MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menilai polemik keberangkatan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas ke luar negeri untuk berobat seharusnya dilihat secara objektif dan tidak dipolitisasi secara berlebihan.
Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, Senin (18/5/2026), mengatakan persoalan utama dalam polemik tersebut bukan sekadar absennya kepala daerah dalam agenda nasional, melainkan munculnya kritik publik terhadap kualitas layanan kesehatan dalam negeri yang dinilai belum sepenuhnya dipercaya, bahkan oleh pejabat negara sendiri.
“Kalau pejabat berobat ke luar negeri menggunakan uang pribadi, apa masalahnya? Itu hak individu. Jangan semua hal diributi dan dipolitisasi,” tegas Azhari.
Menurutnya, masyarakat seharusnya melihat persoalan ini lebih substansial, yakni bagaimana pemerintah mampu meningkatkan kualitas rumah sakit dan pelayanan kesehatan nasional agar mampu bersaing dengan fasilitas medis di luar negeri.
“Yang harus menjadi perhatian itu kenapa banyak orang, termasuk pejabat, masih memilih berobat ke luar negeri. Ini kritik terhadap kualitas pelayanan kesehatan kita yang harus dibenahi,” ujarnya.
Azhari menilai keputusan seseorang menjalani pengobatan di luar negeri sering kali didasarkan pada pertimbangan medis tertentu, termasuk kebutuhan kontrol rutin dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang dianggap lebih memadai.
“Pejabat juga manusia, punya hak menjaga kesehatannya. Kalau menggunakan dana pribadi dan prosedurnya ditempuh, jangan langsung dihakimi,” katanya.
Ia juga menyinggung pengakuan Rico Waas yang menyebut dirinya pergi ke Singapura untuk menjalani pengobatan rutin sekaligus mengambil obat yang biasa dikonsumsinya. Menurut Azhari, hal tersebut merupakan urusan pribadi selama tidak membebani keuangan negara.
“Rico sendiri sudah menjelaskan ke Singapura untuk kontrol kesehatan rutin dan mengambil obat. Itu hak pribadi selama tidak memakai APBD atau uang negara,” katanya.
LIPPSU juga menegaskan pembangunan sektor kesehatan nasional tidak bisa dilakukan secara instan karena membutuhkan dukungan teknologi, tenaga medis berkualitas, hingga sistem pelayanan yang kuat dan konsisten.
“Pemerintah harus fokus memperbaiki mutu pelayanan rumah sakit, memperkuat alat kesehatan, SDM medis, dan pelayanan publiknya supaya masyarakat makin percaya berobat di dalam negeri,” lanjut Azhari.
Terkait sorotan terhadap ketidakhadiran Rico Waas dalam agenda nasional yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Azhari menilai hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan selama mekanisme pemerintahan tetap berjalan dan ada perwakilan resmi dari Pemko Medan.
“Jangan hanya fokus meributi ketidakhadiran dalam rapat atau agenda nasional, tapi abaikan substansi persoalan kesehatan dan pelayanan publiknya,” katanya.
Sebelumnya, Rico Waas mengakui dirinya berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan di Singapura dan mengambil obat rutin yang telah direncanakan jauh hari sebelumnya. Ia menyebut keberangkatannya telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri dan seluruh pembiayaan dilakukan menggunakan dana pribadi, bukan APBD Kota Medan.
Rico juga menyampaikan komunikasi antara Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama ini memang belum berjalan optimal sehingga dirinya langsung berkoordinasi dengan Kemendagri terkait agenda tersebut.
Polemik ini kembali memunculkan perdebatan publik mengenai fenomena pejabat berobat ke luar negeri, di tengah dorongan agar pejabat negara memberi teladan menggunakan layanan kesehatan nasional.
Laporan : Suardi, SH
