MEDAN, PROMEDIA.NEWS – Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU) menyoroti berbagai persoalan serius yang hingga kini masih membelit kawasan Medan Utara, mulai dari banjir rob, maraknya narkoba dan kriminalitas jalanan, kerusakan infrastruktur, hingga persoalan sosial masyarakat pesisir yang dinilai belum tertangani secara menyeluruh.
Direktur Eksekutif LIPPSU, Azhari AM Sinik, Rabu (13/5), mengatakan kawasan Medan Utara yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan selama ini seolah menjadi wilayah dengan tumpukan persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian mendasar.
“Medan Utara merupakan kawasan strategis karena menjadi pintu gerbang ekonomi, kawasan industri, pelabuhan, dan jalur logistik. Namun ironisnya, persoalan mendasar masyarakatnya tak kunjung terselesaikan,” ujar Azhari.
Menurutnya, banjir rob yang terus mengancam kawasan pesisir menunjukkan lemahnya penataan wilayah dan mitigasi bencana di Medan Utara. Selain itu, tingginya angka kriminalitas, peredaran narkoba, kerusakan jalan, buruknya drainase, hingga persoalan kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah yang terus menghantui masyarakat.
Azhari menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius pemerintah daerah, termasuk membuka kembali wacana pemekaran wilayah Medan Utara sebagai salah satu solusi percepatan pembangunan dan pelayanan publik.
“Dasar pertimbangan pemekaran karena selama ini masalah di Medan Utara seolah menumpuk dan sulit ditangani secara maksimal. Dengan cakupan wilayah yang luas dan kompleksitas persoalan tinggi, pemekaran diperkirakan mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan yang selama ini tak kunjung tuntas,” katanya.
*Fokus Kebutuhan Masyarakat*
Menurutnya, pemekaran bukan semata soal pembentukan daerah administratif baru, tetapi bagaimana pemerintah dapat lebih fokus terhadap kebutuhan masyarakat pesisir yang memiliki karakteristik berbeda dibanding kawasan inti Kota Medan.
“Mulai dari penanganan rob, infrastruktur jalan, keamanan, pengawasan kawasan pelabuhan, hingga program kesejahteraan masyarakat membutuhkan perhatian khusus dan anggaran yang lebih terfokus,” ujarnya.
LIPPSU juga menyoroti fakta bahwa berbagai operasi penindakan narkoba, tawuran, begal, hingga pungli terus berulang di Medan Utara. Hal itu dinilai menjadi indikator bahwa persoalan sosial dan ekonomi masyarakat belum tertangani secara komprehensif.
Selain itu, perbaikan jalan yang masih bersifat tambal sulam disebut tidak cukup menjawab kerusakan infrastruktur kronis akibat banjir rob dan kendaraan bertonase berat di jalur industri dan pelabuhan.
“Kalau hanya penanganan sementara, masalah akan terus berulang. Dibutuhkan kebijakan besar dan keberanian mengambil langkah strategis demi menyelamatkan kawasan Medan Utara dari ketertinggalan,” tegas Azhari.
LIPPSU meminta pemerintah pusat, Pemprov Sumut, dan Pemko Medan mulai melakukan kajian serius terhadap masa depan pembangunan Medan Utara, termasuk opsi penataan ulang wilayah dan penguatan kewenangan pembangunan kawasan pesisir.
“Jangan sampai Medan Utara hanya dijadikan kawasan ekonomi dan industri, tetapi masyarakatnya tetap tertinggal dan terus hidup dalam persoalan yang sama setiap tahun,” pungkasnya.
Timeline Masalah Menahun Medan Utara yang Dinilai Tak Kunjung Tuntas
– 2000–2010:
Awal Persoalan
Pesisir dan
Infrastruktur
Kawasan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli, dan Medan Marelan mulai mengalami tekanan akibat pertumbuhan industri, pelabuhan, dan pemukiman padat.
Jalan rusak, drainase buruk, dan banjir rob mulai menjadi keluhan rutin masyarakat pesisir.
Aktivitas truk bertonase berat di jalur logistik Belawan mempercepat kerusakan jalan tanpa diimbangi pembangunan infrastruktur permanen.
– 2011–2015: Kriminalitas dan Narkoba Mulai Mengkhawatirkan
Kawasan Medan Utara mulai sering dikaitkan dengan tawuran, begal, geng motor, dan peredaran narkoba.
Muncul berbagai titik rawan kriminalitas di Belawan dan Marelan.
Warga mulai mengeluhkan minimnya penerangan jalan dan lemahnya pengawasan kawasan padat penduduk.
– 2016–2019: Banjir Rob dan Kemiskinan Pesisir Semakin Parah
Banjir rob semakin sering merendam permukiman warga pesisir Belawan dan Labuhan.
Kerusakan jalan akibat genangan air laut dan drainase tersumbat terus berulang.
Persoalan kemiskinan masyarakat nelayan dan pekerja informal dinilai belum tertangani maksimal.
Wacana penataan dan pembangunan kawasan pesisir muncul, namun belum berjalan signifikan.
– 2020–2022: Pandemi Memperparah Kondisi Sosial
Pandemi Covid-19 memukul ekonomi masyarakat Medan Utara, terutama sektor informal dan nelayan.
Tingkat pengangguran dan kerawanan sosial meningkat
Tawuran dan kriminalitas jalanan kembali marak pasca pandemi.
Banyak proyek infrastruktur dinilai berjalan lambat dan belum menyentuh persoalan mendasar.
– 2023–2024: Persoalan Lama Terus Berulang
Banjir rob kembali merendam kawasan pesisir saat pasang laut tinggi.
Penggerebekan narkoba dan aksi tawuran berulang terjadi di Belawan dan Marelan.
Warga mengeluhkan jalan rusak parah di jalur logistik dan pemukiman.
Pemerintah mulai melakukan sejumlah perbaikan jalan dan normalisasi drainase, namun masih dinilai bersifat tambal sulam.
– 2025–2026: Operasi Besar-besaran dan Desakan Penataan Total
Aparat gabungan menggelar patroli skala besar untuk mengantisipasi tawuran, begal, pungli, dan narkoba.
Sarang narkoba di Belawan Bahari digerebek dan dibakar aparat.
BMKG kembali mengeluarkan peringatan banjir rob ekstrem hingga mencapai 2,7 meter di kawasan pesisir Medan Utara.
Pemerintah mulai mempercepat pembetonan sejumlah jalan rusak ekstrem di Marelan dan Belawan.
Muncul kembali desakan pemekaran dan penataan khusus Medan Utara karena masalah dinilai terlalu kompleks dan tak kunjung selesai.
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara, Azhari AM Sinik, menilai rangkaian persoalan tersebut menunjukkan bahwa Medan Utara membutuhkan kebijakan jangka panjang dan penanganan yang lebih fokus.
“Masalahnya bukan baru setahun dua tahun. Ini persoalan menahun yang terus berulang. Karena itu perlu langkah besar dan keberanian politik untuk melakukan pembenahan total di Medan Utara,” ujarnya.
Laporan : Suardi, SH
